NERACA

Jakarta -  Pemerintah dan DPR baru saja menyetujui adanya pemangkasan anggran untuk Kementrian/Lembaga  sebesar Rp 43 trilliun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai pemangkasan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 dipastikan akan memangkas besaran penyerapan tenaga kerja sebanyak 402 ribu orang di bidang infrastruktur.

"Karena ada pengurangan belanja pemerintah yang berdampak pada pembangunan infrastruktur. Karena kalau APBN yang berdampak langsung itu awalnya Rp140 triliun, sekarang menjadi Rp122,3 triliun," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana usai melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/6)

Dia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi dipatok pemerintah pada level 5,5 persen sebagai batas atas, angka kesempatan kerja baru hanya akan mencapai 1 juta kesempatan kerja. Ini turun dari target awal pemerintah dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebelumnya yakni 1,4 juta kesempatan kerja.

"Jadi secara potensial karena pemangkasan cuma Rp 43 triliun, masih lebih besar (kemungkinan serapan lapangan kerja). Sebelumnya kan kita perkirakan kalau potong Rp100 triliun akan hapus penyerapan 680 ribu orang," kata Armida.

Armida juga menambahkan, langkah pemangkasan anggaran dalam APBNP 2014, tidak akan mempengaruhi range angka pengangguran dan kemiskinan yang telah ditargetkan sebelumnya. Dirinya optimistis jumlah pengangguran akan tetap berada pada range 6,9 juta orang hingga 7,2 juta orang tahun ini.

Tingkat pengangguran terbuka sendiri, lanjutnya, masih dipertahankan pemerintah pada kisaran 5,6-5,9 persen dari keseluruhan populasi. Jumlah orang miskin juga diperkirakan tidak bergerak dari level 10,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Pada kesempatan yang berbeda Enny Sri Hartati Direktur Indef menuturkan adanya keinginan pemerintah untuk memotong anggaran dari Kementrian/Lembaga untuk menutupi beban subsidi yang kian memberatkan menggerogoti postur APBN. Tapi dengan pemotongan yang hanya sebesar Rp 43 trilliun tidak memperngaruhi terhadap fiskal atau belanja modal karena pemotongan lebih banyak pada seperti perjalanan dinas, anggaran seminar, dan penelitian . “Jadi jika dipotong Rp 43 trilliun sebenarnya tidak berdampak pada stimulus fiskal,” katanya.

Hanya saja, K/L sampai dengan saat ini masih enggan anggrannya dipotong karena bakal mengganggu program kerjanya, sebenarnya itu masalah yang tidak besar selama K/L bisa menyesuaian postur anggran yang ada. “Pemotongannya bukan suatu hal yang krusial seperti perjalanan dinas, jika memang perjalanan itu tidak krusial mudah untuk diantisipasi,” imbuhnya.

Hanya saja, memang pemotongan postur anggrannya jangan dibuat  merata terutama untuk kementrian-kementrian startegis seperti kementrian Pekerjaan Umum (PU) yang memang lebih banyak menangani belanja modal. “Pemotongan efektifitas anggaran memang harus dilihat, selama pemotongan itu tidak mengganggu belanja modal tidak ada masalah,” tukasnya. [agus]