Hatta : Perlu Ada Standar Halal Internasional - Target Jadi Pusat Halal Dunia

NERACA

Jakarta---Pemerintah siap menjadikan menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Oleh karena itu guna mencapai target dan tujuan tersebut. Maka perlu adanya standar halal internasional yang harus diakui dunia. “Kita harus serius menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia, baik menjadikan standar halal juga pusat produk halal," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, (12/8)

Lebih jauh kata Hatta, standar yang halal yang dimaksud olehnya adalah standar halal yang digunakan oleh seluruh dunia agar tidak menimbulkan adanya kerancuan ke depannya. Jangan sampai di suatu tempat dipertanyakan asal standar halal. "Kita sungguh menginginkan pembicaraan produk halal di seluruh dunia sama. Jangan sampai ada pembicaraan halal ini standar mana," imbuhnya.

Ketua umum PAN ini menambahkan, untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia bukan hanya ditekankan pada produk-produk yang dikonsumsi, seperti halnya makanan dan minuman. Namun, harus juga didukung dari produk-produk lain, seperti jasa pariwisata dan perbankan. "Untuk menjadi pusat halal dunia penting untuk berbagai produk halal, mulai dari makanan, minuman, pakainan, jasa turisme, perbankan, dan jasa lainnya," tuturnya.

Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia untuk produk makanan dan minuman halal setiap tahun selalu meningkat. Pada tahun 2009 kesadaran mengkonsumsi produk makanan dan minuman halal hanya mencapai 70%, tapi pada tahun 2010 sudah meningkat sampai 92%.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, Lukmanul Hakim mengatakan sedang diusulkan Rancangan Undang-undang yang menjamin produk halal (RUU) JPH sebagai payung hukum yang mengatur produk halal. "LPPOM MUI tentu menyambut gembira upaya tersebut karena selama ini belum memiliki payung hukum yang komprehensif mengenai produk halal," katanya.

Menurut Lukmanul, keberadaan UU JPH nantinya akan dijadikan kekuatan untuk mendukung produk-produk halal dan membantu daya saing Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor yang saat ini sedang gencar-gencarnya masuk ke Indonesia. "Keberadaan UU JPH yang secara komprehensif mengatur tentang produk halal sangat penting, baik bagi penguatan daya saing UKM dalam negeri maupun bagi perlindungan konsunen muslim di Indonesia," ujarnya.

Saat ini, Indonesia tengah menjalin kesepakatan dengan beberapa negara atau pun regional, seperti AC-FTA, Eropean Union, dan Organisasi Perdagangan Internasional, yang berpotensi masuknya produk-produk asing yang belum terjamin kehalalannya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…

BEI Pastikan Tidak Ada Regulasi Hambat IPO - Tepis Tuduhan Go-Jek

NERACA Jakarta – Tuduhan Go-Jek yang menilai masih adanya aturan yang tidak fleksibel dan menghambat perusahaan untuk IPO atau menawarkan…

Pontren Al-Fath Sukabumi Siapkan 200 Lulusan SMA Terjun ke Dunia Usaha

Pontren Al-Fath Sukabumi Siapkan 200 Lulusan SMA Terjun ke Dunia Usaha NERACA Sukabumi - Pondok Pesantren (Pontren) Al-Fath Sukabumi menyiapkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII Jamin Proyek SPAM Di Bandar Lampung - Butuh Rp250 triliun untuk Sarana Air Minum

      NERACA   Lampung – PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / PT PII melaksanakan penandatanganan penjaminan proyek yang…

PHE Serahkan Pengelolaan Sukowati ke Pertamina EP

    NERACA   Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina (Persero) di sektor hulu minyak…

Skema KPBU Perlu Dukungan Kepala Daerah

      NERACA   Lampung - Pemerintah tengah fokus dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai daerah. Namun yang jadi…