Tanda Belum Harmonisnya Pusat dan Jakarta

Terlihat jelas, faktor birokrasi masih menjadi hambatan utama pelaksanaan sejumlah proyek besar di Jakarta. Di antaranya, adalah prosedur ruilslag (tukar guling) stadion Olah Raga Lebak Bulus di Jakarta Selatan dengan Stadion Taman BMW di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan, satu lagi soal ketentuan hukum penyelenggaraan electronic road pricing (ERP).

Stadion Lebak Bulus harus dibongkar karena akan dijadikan sebagai home base atau depo dan menjadi stasiun utama dari proyek kereta cepat mass rapid transit (MRT) koridor selatan – utara tahap pertama (Lebak Bulus – Bunderan HI). Pembongkaran tersebut diberitakan dihambat oleh birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) yang mengelola stadion itu.

Padahal, yang terjadi adalah tidak jalannya alur birokrasi di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, yaitu belum diserahkannya legalitas status lahan tempat stadion BMW berdiri. Hal itu terkuak saat pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berkomunikasi melalui SMS dan BBM dengan Menpora RM Roy Suryo.

Awal pekan lalu (9/6), Ahok, sapaan Basuki, menghubungi Roy untuk menanyakan masalah proyek MRT tersebut. Sebab, sebelumnya Roy mengancam mengajukan somasi ke Gubernur DKI karena menyatakan Kemenpora telah menghambat proyek MRT. Kedua pejabat itu, Roy dan Ahok sependapat, telah ada miskomunikasi antar- aparat di bawahnya.

Roy belajar dari pengalaman dengan kasus pembongkaran stadion Menteng untuk dijadikan taman kota atau ruang terbuka hijau (RTH). Namun, pembongkaran stadion Menteng tak diikuti penggantian lahan lain sebagai pengganti tempat stadion itu. Akibatnya, hilang satu aset sarana olah raga di Jakarta.

Kurang harmonisnya pusat dan daerah juga ditandai oleh terkatung-katungnya proyek ERP. Untuk melaksanakan ERP, diperlukan payung hukum. Sebetulnya sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sampai sekarang, peraturan pemerintah (PP) tentang ERP belum juga terbit.

BERITA TERKAIT

KTP Belum Bisa Jawab Semua Masalah Publik

  Oleh : Sugeng Hermansyah, Pemerhati Masalah Sosial Politik Dalam debat putaran ketiga yang mempertemukan kedua cawapres, KH Ma’ruf Amin…

Mengapa Ekspor dan Kenapa Risaukan Impor?

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Ekspor dan impor sama pentingnya dalam perekonomian sebuah bangsa. Kita dididik take…

Pasca Dana Desa dan Kelurahan, Kini Muncul Dana Kecamatan

  NERACA   Jakarta – Dana desa dan dana kelurahan sudah digelontorkan oleh pemerintah, kini dana kecamatan ikut dikaji oleh…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ini Dia, 99 Pinjaman Online Legal

OJK telah menghentikan dan mempublikasikan 635 entitas fintech "peer to peer" (P2P) lending tanpa izin OJK atau ilegal hingga awal…

2019, Pertumbuhan Pinjaman Online Rp44 Triliun

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkirakan potensi pertumbuhan penyaluran pinjaman online dua kali lipat yakni Rp44 triliun pada akhir…

AFPI, Asosiasi Resmi Penyelenggara Fintech Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi penyelenggara fintech "peer to peer" (P2P)…