Jakarta di Tahun Politik

Oleh Bani Saksono (wartawan Haran Ekonomi Neraca)

Peristiwa politik di kota Jakarta terjadi dua kali dalam kurun lima tahunan. Pertama, saat pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu pemilihan gubernur. Kedua, pemlihan umum, yaitu pemilihan anggota legislatif di tingkat provinsi (DPRD) dan pmilihan presiden.

Ada perbedaan waktu, sehingga kedua kedua peristiwa itu diadakan tidak bersamaan, bukan pada tahun yang sama. Contohnya, pilkada 2012, sedangkan pemilu pada 2014. Demikian pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Pilkada 2007 dan Pemilu 2009.

Antara 2012 hingga 2014, peristiwa politik di Jakarta, bahkan telah menjadi perhatian dunia. Saat Pilkada 2012, Walikota Surakarta Joko Widodo yang sebelumnya dinobatkan sebagai nominasi walikota ketiga terbaik dunia itu berhasil mengalahkan incumbent Fauzi Bowo dalam Pilkada dua putaran.

Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pertama kali diusung oleh Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan disetujui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Bagaimana dengan tahun politik 2014 ini? Pada 2012, saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri Gamawan Fauzi mewakili presiden, Jokowi berjanji akan menyelesaikan persoalan pelik yang dihadapi kota Jakarta bertahun-tahun lamanya. Permasalahan akut ang terus-menerus dihadapi warga Jakarta antara lain adalah kemacetan, banjir, kemiskinan, premanisme, dan pedagang kaki lima (PKL).

Jokowi digadang-gadang mampu memberesi persoalan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tentu dengan melanjutkan program rezim lama yang belum berjalan maupun melakukan terobosan baru. Di antaranya adalah melanjutkan proyek mass rapid transit (MRT), monorel, membangun koridor baru jalur busway dan memperbanyak jumlah armada bus Transjakarta.

Program lainna adalah mengeruk 13 sungai yang membelah Jakarta, mengeruk waduk-waduk dan membebaskan bantaran waduk dan sungai dari penghuni liar, melanjutkan revitalisasi pasar-pasar tradisional dan rumah susun.

Program pengaturan lalu lintas agar tak macet nyaris tak jalan. Misalnya, optimalisasi jalur busway dan pembatasan jumlah kendaraan melalui pola pengaturan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) untuk menggantikan pola three in one (3 in 1) maupun uji coba menerapan nomor kendaraan ganjil dan genap.

Namun, apa lacur. Belum genap memimpin Jakarta dalam kurun dua tahun, Jokowi mendapat penugasan dari partainya, yaitu PDIP untuk berjuang menjadi calon presiden. Persoalannya, bagaimana dengan tugasnya sebagai gubernur DKI yang belum selesai? Jawabannya ada di benak Jokowi sendiri maupun warga Jakarta dan warga Indonesia yang berada di bilik suara pada 9 Juli mendatang. Jokowi terpilih menjadi presiden atau tetap sebagai gubernur.[]

Related posts