Jakarta di Tahun Politik

Oleh Bani Saksono (wartawan Haran Ekonomi Neraca)

Peristiwa politik di kota Jakarta terjadi dua kali dalam kurun lima tahunan. Pertama, saat pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu pemilihan gubernur. Kedua, pemlihan umum, yaitu pemilihan anggota legislatif di tingkat provinsi (DPRD) dan pmilihan presiden.

Ada perbedaan waktu, sehingga kedua kedua peristiwa itu diadakan tidak bersamaan, bukan pada tahun yang sama. Contohnya, pilkada 2012, sedangkan pemilu pada 2014. Demikian pada tahun-tahun sebelum dan sesudahnya. Pilkada 2007 dan Pemilu 2009.

Antara 2012 hingga 2014, peristiwa politik di Jakarta, bahkan telah menjadi perhatian dunia. Saat Pilkada 2012, Walikota Surakarta Joko Widodo yang sebelumnya dinobatkan sebagai nominasi walikota ketiga terbaik dunia itu berhasil mengalahkan incumbent Fauzi Bowo dalam Pilkada dua putaran.

Joko Widodo yang berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pertama kali diusung oleh Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan disetujui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Bagaimana dengan tahun politik 2014 ini? Pada 2012, saat dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta oleh Mendagri Gamawan Fauzi mewakili presiden, Jokowi berjanji akan menyelesaikan persoalan pelik yang dihadapi kota Jakarta bertahun-tahun lamanya. Permasalahan akut ang terus-menerus dihadapi warga Jakarta antara lain adalah kemacetan, banjir, kemiskinan, premanisme, dan pedagang kaki lima (PKL).

Jokowi digadang-gadang mampu memberesi persoalan itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tentu dengan melanjutkan program rezim lama yang belum berjalan maupun melakukan terobosan baru. Di antaranya adalah melanjutkan proyek mass rapid transit (MRT), monorel, membangun koridor baru jalur busway dan memperbanyak jumlah armada bus Transjakarta.

Program lainna adalah mengeruk 13 sungai yang membelah Jakarta, mengeruk waduk-waduk dan membebaskan bantaran waduk dan sungai dari penghuni liar, melanjutkan revitalisasi pasar-pasar tradisional dan rumah susun.

Program pengaturan lalu lintas agar tak macet nyaris tak jalan. Misalnya, optimalisasi jalur busway dan pembatasan jumlah kendaraan melalui pola pengaturan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) untuk menggantikan pola three in one (3 in 1) maupun uji coba menerapan nomor kendaraan ganjil dan genap.

Namun, apa lacur. Belum genap memimpin Jakarta dalam kurun dua tahun, Jokowi mendapat penugasan dari partainya, yaitu PDIP untuk berjuang menjadi calon presiden. Persoalannya, bagaimana dengan tugasnya sebagai gubernur DKI yang belum selesai? Jawabannya ada di benak Jokowi sendiri maupun warga Jakarta dan warga Indonesia yang berada di bilik suara pada 9 Juli mendatang. Jokowi terpilih menjadi presiden atau tetap sebagai gubernur.[]

BERITA TERKAIT

Infinix Siapkan 3 Jagoan di Awal Tahun

Infinix Siapkan 3 Jagoan di Awal Tahun NERACA Jakarta - Meningkatnya kesuksesan penjualan hingga 30% di tahun 2018 membuat Infinix…

Tahun Politik Berikan Dampak Positif IHSG

NERACA Solo – Momentum politik seiring dengan pemilihan calon presiden dan anggota legislatif, diyakini tidak terlalu banyak berdampak terhadap industri…

Awal Tahun, NasionalRe Gelar Pelatihan Bagi Para Mitranya di Jawa Timur

Awal Tahun, NasionalRe Gelar Pelatihan Bagi Para Mitranya di Jawa Timur NERACA Jakarta - PT Reasuransi Nasional Indonesia atau NasionalRe…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Literasi Tangkal Hoaks

Literasi atau pengetahuan/kemampuan terkait bahasa dan membaca bisa menjadi daya pertahanan bagi bangsa berkenaan maraknya kabar bohong atau hoaks. Namun…

Waspadai Manuver Gunakan Modus Hoaks

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta masyarakat mewaspadai berlanjut manuver politik yang menggunakan modus kabar bohong atau hoaks karena kemungkinan…

Jernih Berpikir Menyongsong Pilpres 2019

Di tengah maraknya penghalalan segala cara untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, perlulah bagi pihak-pihak yang berkompetisi untuk mengikhtiarkan kejernihan berpikir,…