Pemerintah Naikan Anggaran Perlindungan TKI

Menjadi Rp423 Miliar

Pemerintah Naikan Anggaran Perlindungan TKI

Jakarta---Pemerintah tak mau kecolongan lagi terkait kasus TKI di luar negeri,. Karena itu anggaran penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia (TKI) mendapat prioritas kenaikkan hampir 40% menjadi Rp423,705 miliar pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2011.

Berdasarkan data Dirjen Anggaran (DJA) Kementrian Keuangan, tercatat terdapat kenaikan anggaran pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebesar Rp159,705 miliar dari sebelumnya Rp264 miliar.

Beberapa waktu sebelumnya, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan anggaran perlindungan TKI di luar negeri akan ditambah. Saat ini anggaran perlindungan TKI berada di Kementerian Luar Negeri. Jumlahnya, di kantor Kementerian Rp6 miliar, sedangkan sisanya, sekira Rp95 miliar, tersebar di seluruh perwakilan-perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. "Sehingga, jika ada TKI bermasalah, anggarannya sudah ada," ungkapnya

Menurut mantan Dirut Bank Mandiri, anggaran tersebut memang sedang dikaji ulang. "Apakah memadai atau tidak tentu akan dipelajari," katanya. Dana bagi perlindungan TKI harus dipersiapkan, karena TKI di luar negeri inilah yang banyak mendatangkan devisa negara.

Kementerian Keuangan sekarang ini sedang dalam proses persiapan APBN-P 2011, Menkeu berjanji, bila anggaran bagi perlindungan TKI tidak memadai, maka akan ditingkatkan.

Sementara itu, Koordinator Investigasi dan Advokasi Sekretaris Nasional Fitra, Ucok Sky Khadafi, mengungkapkan Kemennakertrans lebih mementingkan pencitraan. Anggaranya mencapai Rp 44,4 miliar. Bahka angka itu lebih besar dari anggaran buat mengurus tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang cuma Rp26 miliar.

Menurut Ucok, dana pencitraan mengabaikan rasa keadilan. Kemenakertrans dinilai tidak serius. Anggaran pemerintah bukan digunakan untuk hal semestinya. "Padahal ada baiknya anggaran Rp 44,4 miliar bisa dipakai atau direlolasi buat anggaran membantu TKI bermasalah,"imbuhnya.

Untuk Perlidungan TKI, lanjut, Ucok, pemerintah pada anggaran 2011 mengalokasikan dana pada dua kementerian atau lembaga, yaitu Kemenakertrans dan juga BNP2TKI. Total anggaran perlindungan TKI sebesar Rp 26 miliar. Untuk BNP2TKI Rp 16 miliar sebagai program pelayanan advokasi dan perlindungan hukum. "Kemudian, pada kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi mengalokasi anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk program pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri," jelas Ucok.

Dikatakan Uchok, pihaknya menemukan beberapa permasalahaan dalam pengalokasian anggaran perlindungan TKI baik pada Kemenakertrans dan BNP2TKI. Dilihat dari program pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebesar Rp 90,6 miliar. Nyatanya, setelah ditelusuri alokasi anggaran untuk pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri hanya sebesar Rp 9.4 miliar, dan selebih untuk kepentingan birokrasi kementerian. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Pemerintah Fokus Katrol Ekspor Produk Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah semakin fokus mendorong peningkatan ekspor industri pengolahan agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perbaikan struktur perekonomian…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…