Pemangkasan Anggaran Negara Mubazir

NERACA

Jakarta - Pemerintah pada awalnya ingin memangkas anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 100 trilliun dengan dalih penghematan. Namun kenyatannya, justru anggaran “hanya” terpangkas Rp43,025 triliun yang disetujui antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dengan Pemerintah, Rabu (18/6).

Di mata Direktur Indef, Enny Sri Hartati, berbelit-belitnya dalam mengambil keputusan RAPBN-P 2014 mencerminkan masih ada tarik-ulur kepentingan antara Pemerintah dan DPR. “Lamanya ketok palu RAPBN-P lantaran belum adanya deal antara Pemerintah dan DPR,” ungkapnya kepada Neraca, kemarin.

Padahal, lanjut Enny, adanya keinginan Pemerintah untuk memotong anggaran Kementerian dan Lembaga untuk menutupi beban subsidi yang kian memberatkan menggerogoti postur APBN. Tapi dengan pemotongan yang hanya sebesar Rp43,025 trilliun tidak mempengaruhi terhadap fiskal atau belanja modal karena pemotongan lebih banyak pada seperti perjalanan dinas, anggaran seminar, dan penelitian.

“Menurut saya (anggaran K/L) yang dipotong Rp43 trilliun ini sebenarnya tidak berdampak pada stimulus fiskal,” tegas dia. Hanya saja, K/L sampai dengan saat ini masih enggan anggarannya dipotong karena bakal mengganggu program kerja, di mana yang sebenarnya itu masalah yang tidak besar selama K/L bisa menyesuaian postur anggaran yang ada.

Pemotongan anggaran, imbuh Enny, bukanlah suatu hal yang krusial seperti perjalanan dinas, jika memang perjalanan itu tidak krusial mudah untuk diantisipasi. Hanya saja, memang pemotongan postur anggarannya jangan dibuat merata, terutama untuk kementerian-kementerian startegis seperti Kementerian Pekerjaan Umum, yang memang lebih banyak menangani belanja modal.

“Pemotongan efektifitas anggaran memang harus dilihat, selama pemotongan itu tidak mengganggu belanja modal tidak ada masalah,” ujarnya.

Pada kesempatan terpisah, Ekonom Universitas Indonesia, EugeniaMardanugrahasenada dengan Enny. Dia mengatakan adanya pengetatan anggaran K/L secara makro sebenaarnya tidak berdampak besar. Karena pengurangan ini bukan yang merupakan subsidi untuk masyarakat. “Kalau yang dipotong anggaran subsidi untuk rakyat baru dampaknya besar,” jelasnya.

Tapi memang, kata Eugenia, untuk jangka pendek tidak mengganggu, namun untuk jangka panjang ada dampak yang ditimbulkan. Karena dengan adanya perubahan ini proyek belanja modal banyak yang terhenti, sehingga akan member beban pada tahun-tahun berikutnya. “Meski jangka pendek tidak berdampak, tapi ada efek untuk tahun-tahun berikutnya,” tegas dia.

Oleh karena itu, meski ada pemotongan anggaran, kebijakan yang harus diambil adalah pada kebijakan moneter (belanja modal) sehingga sektor riil dapat tumbuh yang akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dapat tetap dijaga. “Meski ada pemotongan, tapi kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kebijakan moneter (belanja modal) untuk menjaga partumuhan,” tukas Eugenia.

Tidak Mau Dipotong

Ketua BanggarDPR, Ahmadi Noor Supit, menyatakan sebagian Kementerian dan Lembaga (K/L) bersikukuh tidak mau memangkas anggaran belanja barang dan pegawai. Ini artinya, lanjut dia, mencakup perjalanan dinas, pengadaan mobil pelat merah, dan sebagainya. Bahkan, kementerian menyunat belanja modal yang terkait program kerja riil.

Menteri Keuangan Chatib Basri menuturkan, pemotongan anggaran tersebut merupakan bentuk pengorbanan pemerintahan sekarang untuk presiden dan pemerintahan selanjutnya. "Ini bentuk pengorbanan, kita tidak mau mewariskan kondisi keuangan negara dengan defisit yang melanggar undang-undang, ini kita lakukan demi Indonesia," ucapnya.

Masalah pemangkasan anggaran paling banyak terjadi dengan mitra kerja Komisi IX. Di antaranya Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), BPJS kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Pemotongan anggaran tersebut berasal dari pos anggaran seperti biaya perjalanan dinas, seminar, honor dan lainnya. Pemotongan anggaran tersebut nantinya akan tertuang dalam APBN Perubahan 2014 yang sedang dibahas di DPR. [agus/ardhi]

Related posts