Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) saatnya serius untuk mewaspadai pertumbuhan utang luar negeri yang jumlahnya makin membesar. Sementara depresiasi kurs rupiah yang terus melebar diprediksi berlangsung hingga akhir 2014, tentunya berpotensi mengganggu kredibilitas Indonesia di mata kreditur internasional.

NERACA

Menurut data Bank Indonesia,  utang luar negeri Indonesia per April 2014 mencapai US$ 276,6 miliar atau sekitar Rp 3.300 triliun. Utang luar negeri ini tumbuh sebesar 7,6% dibandingkan posisi  April 2013 lalu. Peningkatan utang luar negeri Indonesia naik tipis sebesar US$ 0,1 miliar dari sebelumnya US$ 276,5 miliar.

Adapun rinciannya dari utang sektor publik US$ 131 miliar dan utang sektor swasta US$ 145,6 miliar. Utang luar negeri sektor publik diketahui naik dari US$ 130,5 miliar (Maret) menjadi US$ 131 miliar pada April.

Sedangkan utang luar negeri swasta sektor swasta tumbuh 13% (year on year), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Maret yang sebesar 12,2%. Pada jangka waktu, perlambatan pertumbuhan posisi utang luar negeri terjadi pada utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.

Jika tak dikelola dengan baik, besarnya jumlah utang luar negeri ini akan membuat likuiditas valas menjadi terbatas dan berujung pada fluktuasi rupiah. Risiko lainnya adalah soal maturity mismatch yakni tatkala proyek jangka panjang banyak didanai utang luar negeri berjangka pendek.

Tidak hanya itu. Membengkaknya utang luar negeri juga berdampak meningkatnya angka debt service ratio (DSR) Indonesia. Pada triwulan I-2014 DSR tercatat 46,31%, lebih tinggi dibandingkan dengan akhir 2013 yaitu 43,3%, 2012 (35,59%), 2011 (21,65%), 2010 (19,83%) dan 2009 (21,69%).

Debt Service Ratio  adalah jumlah pembayaran bunga dan cicilan pokok utang luar negeri jangka panjang dibagi dengan jumlah penerimaan ekspor. Jika DSR semakin besar, maka beban utang luar negeri semakin berat dan serius. Namun, makna dari besarnya angka DSR ini tidak mutlak demikian, sebab ada negara yang DSR-nya 40%, tetapi relatif tidak menemui kesulitan dalam perekonomian nasionalnya.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengakui,  penyebab tingginya DSR pada triwulan I-2014 masih sama seperti pada triwulan IV-2013, yakni impor minyak. Bahkan, impor minyak juga yang menyebabkan neraca perdagangan menjadi defisit.

”Impor minyak dengan letter of credit atau pembiayaan perdagangan sepertinya masih besar,” ujarnya. Selain itu, menurut dia, ditambah dengan pembayaran utang yang jatuh tempo pada periode triwulan I-2014.

Fundamental Ekonomi

Di sisi lain, pergerakan nilai tukar rupiah (kurs) kemarin (18/6) nyaris menyentuh level Rp 12.000 per US$, sebagai dampak dari regional dan fator fundamental ekonomi domestik. Menurut Gubernur BI Agus DW Martowardojo, setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan pelemahan rupiah tersebut, seluruhnya berasal dari regional.

Faktor pertama disebut Agus adalah kondisi geopolitik di Irak, yakni ketegangan senjata. Kondisi tersebut menumbulkan kekhawatiran akan potensi peningkatan harga minyak dunia.
"Jika kita ikuti dan dalami, mungkin yang utama karena faktor dunia kondisi geopolitik di Irak yang menimbulkan ketegangan dan kekhawatiran yang sebabkan kenaikan harga minyak. Ini dampaknya luas kepda dunia terutama bagi negara net importer jadi lebih sensitif," kata Agus di Gedung DPR, Rabu.

Faktor berikutnya adalah pertemuan pimpinan Federal Open Market Committee (FOMC) yang menyebutkan inflasi di AS agak meningkat yang juga telah menimbulkan kekhawatiran pasar. pada percepatan peningkatan bunga The Fed. Faktor lainnya adalah perkembangan ekonomi di Tiongkok dan Eropa. Kondisi ini tentu berpengaruh pada negara berkembang termasuk Indonesia.  

Namun, Wamenkeu Bambang PS Brodjonegoro mengakui kontak senjata di Irak memang membuat nilai tukar rupiah melemah. Namun demikian, faktor fundamental ekonomi Indonesia juga menurutnya ikut mempengaruhi pelemahan tersebut.

"Salah satunya karena faktor Irak, sentimennya. Kedua, masih menjadi pertanyaan mengenai bahwa rupiah itu ada faktor dari kita juga, fundamentalnya," kata Bambang. Fundamental ekonomi yang dimaksud, adalah current account yang masih defisit. Hal ini membuat pasar melihat adanya ketidakpastian dan kemudian mempengaruhi posisi kurs  rupiah terhadap US$.

Meski demikian, pihaknya memperkirakan kemungkinan masih adanya peningkatan defisit transaksi berjalan pada kuartal II-2014. Alasannya, pada periode tersebut terjadi banyak repatriasi dividen dan ini turut mempengaruhi kinerja neraca perdagangan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Haryadi Sukamdani  menilai pelemahan nilai tukar rupiah memang menguntungkan industri komoditas yang berorientasi ekspor. Akan tetapi ini merupakan hal yang tidak baik untuk stabilitas Indonesia.

"Tetapi hal itu tidak baik untuk stabilitas dan menimbulkan efek domino. Kalau rupiah terus melemah maka kita terus mengimpor dan sudah pasti hutang pemerintah ke swasta semakin besar," kata Haryadi saat dihubungi  kemarin.

Haryadi mengatakan dengan terus melemahnya rupiah dapat menimbulkan persepsi pesimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dan cadangan devisa berkurang. Bahkan mendengar rumor sebuah bank BUMN menaruh aset valasnya di luar negeri. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, kata Haryadi, ini tentu mempengaruhi  cadangan devisa Indonesia.

Imbasnya, menurut dia,  para pengusaha jadi memborong dolar AS karena tidak mau mengalami kerugian. Dia menambahkan, pihak yang sebenarnya diuntungkan dalam hal ini adalah Singapura karena semua pengusaha karena semua valas diletakkan ke negara tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, dia mengingatkan supaya pemerintah betul-betul menerapkan langah strategis dengan langkah yang tepat. Pemerintah harus memperhatikan bagaimana cadangan devisa Indonesia terjaga. "Devisa Indonesia bisa terjaga kalau pemerintah mengamankan ekspor,’’ tuturnya.

Haryadi mengimbau supaya BI segera berkomunikasi dengan para pelaku usaha agar tidak membawa keluar valas,  karena bank di dalam negeri  dapat menyediakan cukup persediaan valasnya.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi, mengatakan jumlah utang akan terus meningkat dengan cepat jika melihat perkembangan jumlah utang Indonesia semakin meningkat  setiap tahunnya. Menumpuknya utang negara disebabkan pengelolaan utang yang tidak transparan.

“Realisasi utang luar negeri banyak diperuntukan bagi proyek-proyek yang tidak produktif sehingga tidak mampu membayar bunga dan pokok utang tersebut,” kata dia.

Menurut dia, utang yang menggunung itu tidak semata-mata merupakan kesalahan pemerintah. DPR juga turut andil menyebabkan pertambahan utang karena tidak melakukan pengetatan APBN setiap tahun. Anggaran selalu direkayasa untuk defisit sehingga terpaksa ditutup dengan utang. Selain memotong anggaran, DPR mestinya juga mendorong moratorium utang.

“Padahal DPR bisa saja meminta penghematan dengan cara, misalnya, mengurangi anggaran operasional presiden dan menteri, kumudian mengurangi anggaran perjalanan dinas dan seminar atau workshop yang dilakukan oleh kementerian,” ujarnya.

Uchok menambahkan dengan menumpuknya utang pemerintah ini maka hal ini memberatkan masyarakat Indonesia dimana anggaran pemerintah hanya digunakan untuk membayar utang beserta bunganya, sedangkan anggaran untuk kegiatan produktif menjadi berkurang atau tidak sama sekali. Penduduk Indonesia dibebani oleh utang pemerintah sehingga merek memikul beban utang yang begitu besar. bari/iwan/mohar