Kemiskinan Akut

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Tragis dan menyedihkan. Di bulan Ramadan ini sepasang suami isteri dengan tiga anak, Kaepi (41) dan Yati Suryati (31), ditemukan tewas gantung diri di pondok mereka di Kampung Mede, Bekasi Timur, Sabtu (13/8).

Mereka ditemukan tewas tanpa sehelai benang pun atau telanjang, oleh anak sulungnya, Lilis Nurhayani (17). Dia bersama kedua adiknya, Aceng (10) dan Aris Nugraha (8), kini menjadi yatim piatu.

Suami isteri itu gantung diri diduga penyebabnya adalah faktor kemiskinan akut. Kaepi sehari-hari dikenal sebagai buruh pengumpul bahan material untuk menimbun lokasi pembangunan. Penghasilan tidak tetap dan kerap menganggur. Sedangkan Yati adalah buruh pencuci pakaian di rumah warga sekitarnya.

Mungkin masih banyak rakyat lain yang menderita kemiskinan serupa dan bisa bertindak nekad seperti Kaepi dan Yati. Kita tentu prihatin melihat kondisi seperti ini di tengah pemerintah menyuarakan tingkat pendapatan per kapita Indonesia sekarang konon sudah mencapai US$3.000.

Peristiwa tersebut sungguh ironi. Karena dalam pasal 34 UUD 1945 itu ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Konstitusi juga menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang menganggur. Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Jadi, jelas konstitusi negeri ini memberikan mandat kepada pemerintah mengusahakan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan membawa rakyat Indonesia pada kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Pemerintah yang membiarkan rakyatnya terus hidup dalam kemiskinan adalah bersalah dan dianggap berlaku tidak adil.

Bagaimanapun, setiap orang di negeri ini berhak untuk merdeka dari kemiskinan. Karena itu, pemerintah harus memiliki keberpihakan pada mereka yang miskin. Memperlakukan orang kaya dan orang miskin secara sama adalah tidak adil, karena orang miskin dan orang kaya adalah berbeda dan mesti diperlakukan secara berbeda pula.

Apabila pemerintah memperlakukan orang miskin sama dengan orang kaya, hal itu akan membuat orang miskin terus menerus menjadi korban, karena pada dasarnya orang miskin tidak mungkin mampu berkompetisi dengan mereka yang kaya.

Wajar, jika tindakan memperlakukan orang miskin berbeda dengan orang kaya sesungguhnya bukanlah tidak adil, karena keadilan berarti memperlakukan yang berbeda secara berbeda, dan memperlakukan yang sama secara sama.

Jadi, pemberian fasilitas khusus pada mereka yang miskin untuk dapat hidup dengan baik, berupa pemberian jaminan kesehatan, pendidikan, kebutuhan dasar untuk hidup, dan lain-lain bukanlah sebuah ketidakadilan, tetapi sebaliknya justeru merupakan keadilan.

Apa pun standar atau ukuran yang dipakai, jumlah orang miskin di Indonesia masih tetap banyak dan tingkat kesejahteraan pun masih sangat jauh dari tingkat kemakmuran. Tidak ada resep yang instan kecuali semua anak-anak bangsa ini harus bersatu padu berjuang untuk menyejahterakan rakyatnya di masa depan.

BERITA TERKAIT

Di Pemerintahan Jokowi Kemiskinan Terus Berkurang

Di Pemerintahan Jokowi Kemiskinan Terus Berkurang NERACA Jakarta - Kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada…

Sumsel Andalkan Pertanian Tekan Kemiskinan

Sumsel Andalkan Pertanian Tekan Kemiskinan NERACA Palembang - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan total mengandalkan sektor pertanian untuk menekan angka…

Wagub: Pemprov Banten Siapkan Perda Penanggulangan Kemiskinan

Wagub: Pemprov Banten Siapkan Perda Penanggulangan Kemiskinan NERACA Bandung - Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy mengatakan, pemerintah provinsi (Pemprov)…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Diversifikasi Pasar Ekspor untuk RI yang Sejahtera

  Oleh: Nurul Karuniawati, Peneliti Universitas Udayana               Setiap peluang perdagangan akan menentukan pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Karena itu,…

E-KTP Tercecer di Tahun Politik

Oleh: Siswanto Cemonk Lagi-lagi publik dibuat geger dengan penemuan kembali ribuan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang tercecer. Peristiwa ini…