Kemiskinan Akut

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Tragis dan menyedihkan. Di bulan Ramadan ini sepasang suami isteri dengan tiga anak, Kaepi (41) dan Yati Suryati (31), ditemukan tewas gantung diri di pondok mereka di Kampung Mede, Bekasi Timur, Sabtu (13/8).

Mereka ditemukan tewas tanpa sehelai benang pun atau telanjang, oleh anak sulungnya, Lilis Nurhayani (17). Dia bersama kedua adiknya, Aceng (10) dan Aris Nugraha (8), kini menjadi yatim piatu.

Suami isteri itu gantung diri diduga penyebabnya adalah faktor kemiskinan akut. Kaepi sehari-hari dikenal sebagai buruh pengumpul bahan material untuk menimbun lokasi pembangunan. Penghasilan tidak tetap dan kerap menganggur. Sedangkan Yati adalah buruh pencuci pakaian di rumah warga sekitarnya.

Mungkin masih banyak rakyat lain yang menderita kemiskinan serupa dan bisa bertindak nekad seperti Kaepi dan Yati. Kita tentu prihatin melihat kondisi seperti ini di tengah pemerintah menyuarakan tingkat pendapatan per kapita Indonesia sekarang konon sudah mencapai US$3.000.

Peristiwa tersebut sungguh ironi. Karena dalam pasal 34 UUD 1945 itu ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Konstitusi juga menetapkan bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyat yang menganggur. Bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Jadi, jelas konstitusi negeri ini memberikan mandat kepada pemerintah mengusahakan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan membawa rakyat Indonesia pada kehidupan yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita Kemerdekaan Indonesia. Pemerintah yang membiarkan rakyatnya terus hidup dalam kemiskinan adalah bersalah dan dianggap berlaku tidak adil.

Bagaimanapun, setiap orang di negeri ini berhak untuk merdeka dari kemiskinan. Karena itu, pemerintah harus memiliki keberpihakan pada mereka yang miskin. Memperlakukan orang kaya dan orang miskin secara sama adalah tidak adil, karena orang miskin dan orang kaya adalah berbeda dan mesti diperlakukan secara berbeda pula.

Apabila pemerintah memperlakukan orang miskin sama dengan orang kaya, hal itu akan membuat orang miskin terus menerus menjadi korban, karena pada dasarnya orang miskin tidak mungkin mampu berkompetisi dengan mereka yang kaya.

Wajar, jika tindakan memperlakukan orang miskin berbeda dengan orang kaya sesungguhnya bukanlah tidak adil, karena keadilan berarti memperlakukan yang berbeda secara berbeda, dan memperlakukan yang sama secara sama.

Jadi, pemberian fasilitas khusus pada mereka yang miskin untuk dapat hidup dengan baik, berupa pemberian jaminan kesehatan, pendidikan, kebutuhan dasar untuk hidup, dan lain-lain bukanlah sebuah ketidakadilan, tetapi sebaliknya justeru merupakan keadilan.

Apa pun standar atau ukuran yang dipakai, jumlah orang miskin di Indonesia masih tetap banyak dan tingkat kesejahteraan pun masih sangat jauh dari tingkat kemakmuran. Tidak ada resep yang instan kecuali semua anak-anak bangsa ini harus bersatu padu berjuang untuk menyejahterakan rakyatnya di masa depan.

BERITA TERKAIT

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Sumsel Maksimalkan Program Pengentasan Kemiskinan NERACA Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) berupaya memaksimalkan program pengentasan kemiskinan…

Kemiskinan dan Pengangguran

  Dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 10,67%…

BPS: Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia Lambat

BPS: Penurunan Angka Kemiskinan di Indonesia Lambat NERACA Bogor - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia terus…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Stop Retorika HAM, Saatnya Fokus Pembangunan Papua

  Oleh: M. Aji Pangestu, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta Menjelang peringatan Hari Kebesaran Kelompok Organisasi Papua Merdeka…

Wakaf Produktif Melalui Sukuk Negara, Solusi Pengentasan Kemiskinan

Oleh: Eri Haryanto, Staf Direktorat Pembiayaan Syariah DJPPR *) Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Maret…

Kurangi Ketergantungan Dolar Melalui "Local Currency Settlement"

Oleh: Calvin Basuki Bank Indonesia mendorong penggunaan mata uang lokal untuk penyelesaian transaksi perdagangan bilateral Indonesia (local currency settlement/LCS) untuk…