NERACA

Jakarta - Pelaku industri kreatif, meminta pemerintahan mendatang untuk memberikan kemudahan akses pada mereka. Salah satunya, pelaku industri kreatif seni rupa keberatan atas bea keluar dan bea masuk pemerintah. "Singapura hanya 7 % Indonesia 27 %," kata Kurator Seni Rupa Mia Maria di Jakarta, Rabu (18/6).

Dia mengatakan tingginya bea masuk atas karya seni rupa, membuat pelaku industri kreatif Indonesia secara event kalah dengan negeri tetangga. "Bayangkan saja, untuk art fair, Singapura menyediakan both khusus bagi perupa Indonesia. Dan yang dapat artinya Singapura," tuturnya.

Padahal, kata kurator seni rupa, secara tempat dan pasar Indonesia sangat menarik. Tingginya bea masuk, membuat seniman negara lain ogah pameran di Indonesia. "Kamipun harus membayar pada bea cukai, saat karya pulang lagi ke Indonesia setelah pameran, padahal itu karya dalam negeri," katanya.

Kemudahan akses dan infrastruktur, memudahkan para pelaku seni mengembangkan kreativitas dan bisa menghasilkan pada peningkatan PDB Indonesia. "Pada saat Indonesia mau ngadain art fair, galeri luar enggan masukin karya karena bea masuk. Dan kesempatan itu diambil Singapura."

Tingginya bea masuk dan keluar, membuat seniman keberatan. Padahal, saat pameran belum tentu seniman dapat keuntungan. Tingginya bea masuk bikin seniman luar malas ke Indonesia. "Karya Indonesia suka nyangkut di bea cukai, di bea cukai harus bayar sekian-sekian. Saya tidak formal atau informal," ujarnya.

Dalam debat capres, para seniman menilai hanya Jokowi memasukan isu industri kreatif dalam pemerintahan mendatang. Padahal, industri kreatif menyumbang sekitar 7 % PDB. Bagi seniman, jika ada perlindungan pemerintah, industri ini akan memberikan nilai tambah pada negara dan seniman atau pelaku industri kreatif. "Tanpa dukungan atau dukungan yang minim pun, industri kreatif Indonesia sudah diakui dunia," ujarnya.

Di sisi lain, industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia merupakan salah satu sektor yang kokoh dalam menghadapi efek krisis ekonomi dunia. IKM terbukti tahan terhadap krisis dan mampu survive karena tidak tergantung pada pembiayaan yang bersumber pada luar negeri, tidak banyak kredit yang bermasalah dengan perbankan, telah menggunakan input lokal, dan berorientasi pada ekspor.

Oleh karena itu, ketika krisis keuangan terjadi, Industri Kreatif yang dimotori oleh IKM tidak terkena imbas besar dalam pembiayaan. Selain itu, Industri Kreatif memiliki target pasar nasional yang besar dengan potensi jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar.

Dirjen IKM, Euis Saedah, mengatakan untuk mengembangkan industri kreatif, Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan 14 (empat belas) sektor ekonomi kreatif. Saat ini kuliner telah masuk menjadi salah satu subsektor industri kreatif.

Subsektor industri kreatif yang masuk ke dalam lingkup pembinaan Kementerian Perindustrian adalah fesyen, kerajinan dan layanan komputer dan piranti lunak. Fesyen dan kerajinan merupakan subsektor yang dominan memberikan kontribusi ekonomi, baik dalam nilai tambah, tenaga kerja, jumlah perusahaan, dan ekspor.

Nilai tambah yang dihasilkan Subsektor Fesyen dan Kerajinan berturut-turut sebesar 44,3% dan 24,8% dari total kontribusi sektor industri kreatif, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 54,3% dan 31,13%, dan jumlah usaha sebesar 51,7% dan 35,7%.

Dominasi kedua subsektor tersebut karena populasinya menyebar di seluruh wilayah Indonesia, didukung kekayaan budaya etnis di masing-masing daerah. Euis mengatakan, setidaknya pertumbuhan industri kreatif perlu ditopang dengan perkuatan enam pilar ekonomi kreatif.

Pertama, sumber daya insani, meliputi peningkatan jumlah SDM kreatif yang berkualitas secara berkesinambungan dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, perbaikan kualitas lembaga pendidikan, pemberian penghargaan kepada insan kreatif, peningkatan jumlah entrepreneur kreatif dan pengakuan dunia internasioanl terhadap kualitas insan kreatif Indonesia.

Kedua, industri, meliputi peningkatan daya tarik industri subsektor industri kreatif menjadi lapangan usaha yang menarik untuk berkarir dan berinvestasi, peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam upaya untuk meningkatkan keunggulan komparatif, dan peningkatan inovasi bermuatan lokal untuk mencapai keunggulan kompetitif.

Ketiga, teknologi, meliputi pembentukan basis-basis teknologi pendukung industri kreatif, penguatan kapasitas kemampuan penguasaan teknologi dan penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi teknologi dan infrastruktur teknologi.

Keempat, sumber daya, meliputi pemanfaatan bahan baku yang terbarukan, pembentukan basis-basis teknologi yang mengolah sumber daya alam pendukung industri kreatif, penciptaan iklim usaha untuk menjaga ketersediaan pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri kreatif.

Kelima, institusi, meliputi penciptaan penghargaan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), peningkatan apresiasi terhadap budaya bangsa dalam penghargaan pada produk bermuatan budaya yang berkualitas, penciptaan masyarakat kreatif yang saling menghargai demi kuatnya industri kreatif nasional.

Keenam, lembaga pembiayaan, meliputi penciptaan skema dan lembaga pembiayaan yang mendukung tumbuhkembangnya industri kreatif Indonesia, penguatan hubungan antara bisnis, pemerintah, cendikiawan dengan lembaga keuangan.

Dapat disampaikan, pembangunan industri kreatif pada hakekatnya dipayungi oleh kerjasama antara cendikiawan (Intellectual), bisnis (business) dan pemerintah (government) yang disebut sebagai sistem triple helix.