NERACA

Jakarta – Sebagai negara kepulauan, Indonesia memerlukan kebijakan pembangunan dengan Pola Dasar Pembangunan Negara Kepulauan. Karakteristik negara kepulauan harus dijadikan landasan penyusunan pola dasar pembangunan di segala bidang, utamanya ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sementara itu, sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya adalah laut beserta sumberdaya alam yang melimpah, maka laut harus dijadikan salah satu modal dasar pembangunan. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang maju, mandiri, dan kokoh seperti yang digariskan RPJPN 2005-2025. Dasar pemikiran ini harus dapat dituangkan ke dalam kerangka kebijakan kelautan nasional atau national ocean policy. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia  di Jakarta, sebagaimana dikutip dari siaran pers, Rabu.

Sharif menjelaskan, peran serta Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) sebagai forum konsultasi bagi penetapan kebijakan umum di bidang kelautan sangat diperlukan. DEKIN diketuai oleh Presiden serta beranggotakan beberapa menteri dan pimpinan lembaga terkait. Diantaranya, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala BAPPENAS, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Staf TNI AL.

“Termasuk tim pakar, wakil perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Harian DEKIN,” ungkap Sharif.

Sharif menegaskan, tantangan Indonesia ke depan adalah bagaimana menggerakan ekonomi berbasis laut melalui pembangunan kota-kota pantai dan sentra-sentra produksi sebagai pusat-pusat pertumbuhan. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan pengembangan konektivitas antar pulau, yaitu “sistem jaringan transportasi kepulauan” untuk meningkatkan pemerataan distribusi barang dan jasa yang lebih merata, murah, dan efisien. Selain itu, diperlukan pula rehabilitasi wilayah pesisir yang kini makin rusak dan terlantarkan untuk menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan, yaitu secara ekonomi produktif, namun tidak merusak lingkungan.

“Tantangan lain yang memerlukan perhatian dari kita semua adalah pemerataan pembangunan di wilayah Timur, yaitu wilayah kepulauan yang meliputi Papua, Maluku, dan Maluku Utara sebagai wilayah ekonomi mandiri yang berbasis laut. Pembangunannya dilakukan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti transportasi, listrik, dan prasarana lainnya untuk mendorong tumbuhnya investasi di wilayah tersebut,” tegas Sharif.

Selain itu menurut Sharif, para pelaku kegiatan ekonomi di laut seperti Perhubungan Laut, Industri Maritim, Perikanan, Wisata Bahari, ESDM, Bangunan Kelautan, dan  Jasa Kelautan, harus semakin diakselerasi di masa-masa mendatang. Para pengusaha dibidang kelautan dan nelayan-nelayan kecil harus semakin diberdayakan, guna mendapat peluang dan dorongan untuk penggerak perekonomian nasional dan menjadi pengusaha dan pelaku ekonomi kelautan yang handal.