Pemerintah Enggan Membiayai Tol Laut ?

NERACA

Jakarta -Sebagai salah satu cara untuk menurunkan disparitas harga yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satu calon presiden mewacanakan adanya proyek tol laut yang akan menghubungan wilayah Sumatera hingga Papua. Sebagai upaya jalur dsitribusi transportasi efektif dan efisien.


Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas, Dedy S Priatna mengatakan, hingga saat ini memang belum ada wacana soal tol laut tersebut di kalangan pemerintah, namun jika proyek tersebut harus dilaksanakan maka dilakukan dengan skema proyek dengan prakarsa atau unsolicited.

"Tol laut sampai saat ini belum ada dalam rencana pemerintah. Jadi kalau harus ada, maka harusunsolicited," kata Dedy di Jakarta, Rabu (18/6).

Menurut Dedy, proyekunsolicitedini seperti proyek yang usulannya berasal dari pihak swasta dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. "Itu seperti tol Serangan-Tanjung Benoa, idenya dari BUMN dan dijalankan sendiri. Jadi jangan minta bantuan pemerintah. Jadi VGF (viability gap fund) tidak ada," tandas dia.

Sedangkan salah satu tim sukses salah satu calon presiden menyatakan bahwa proyek pembangunan tol laut ini bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang anggaran infrastruktur yang hanya 10% dari APBN pertahun akan ditingkatkan karena alokasi anggaran tersebut dianggap terlalu kecil.

Dimata Ketua Umum Indonesia National Shipowner’s Association (INSA), Carmelita Hartoto konsep pembangunan tol laut yang digagas oleh salah satu calon presiden memang masih harus dipelajari. “Yang dimaksud tol laut itu apa, karena paparannya masih setengah-setengah,” katanya.

Misalnya bicara tentang kapal 3.000 TEUs dari barat ke timur setiap hari, katanya begitu. Sementara kapal kita ini adanya paling besar 1.700 TEUs itu baliknya kosong. Atas dasar pengalamannya itu, dia bilang sebaiknya yang pertama dikerjakan oleh pemerintahan mendatang adalah pembangunan infrastuktur seperti penambahan pelabuhan,tidak hanya pelabuhan BUMN, tapi juga swasta. Selain itu, perlu dipikirkan juga pembangunan industri di kawasan timur.

“Industri itu sekarang itu adanya di barat. Nah kita harus pelan-pelan bangun industri di timur. Sehingga ketimpangan barang yang ada di barat dan di timur itu pelan-peran turun. Kalau bicara memasang kapal 3.000 TEUs, itu kebesaran. Apa barang yang mau dibawa pulang?,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya perlu dibangun pula industri galangan kapal di wilayah timur Indonesia. “Sehingga kalau ada kerusakan kapal bisa dibenahi di sebelah sana, tidak harus dibenahi di Jawa,” ujarnya.

Dengan membangun industri di timur, soal besarnya kapal itu dengan sendirinya akan mengikuti perkembangan barang. “Kalau perusahaan pelayaran prinsipnya ikutin aja,ship follow the trade, bukantrade follow the ship. Jadi berapa jumlah barang yang ada nanti besaran kapal akan mengikuti,” tuturnya. [agus]

Related posts