Di tengah kesibukan masyarakat mempersiapkan kebutuhan transportasi mudik Lebaran, pemerintah tampaknya selalu belum siap memberikan totalitas perbaikan layanan transportasi publik. Ada saja masalah klasik yang terus menerus muncul mengemuka pada saat-saat menjelang mudik Lebaran dan arus balik ke Ibu Kota sesudah perayaan Idul Fitri.

Kita melihat persoalan  klasik di sekitar kuantitas sekaligus kualitas dari tahun ke tahun tak ada perubahan yang signifikan. Padahal pemerintah seharusnya sadar, jumlah pemudik makin terus bertambah dari tahun ke tahun, namun mutu pelayanan selalu belum mampu menjangkau keterjaminan. Tiket kereta api, bus, dan pesawat terbang yang selalu habis dari persediaan jauh hari sebelum mudik menunjukkan perbandingan pelayanan yang belum berimbang selama ini.

Moda transportasi andalan yang dipakai pemudik  sejauh ini masih bus dan kereta api. Pada dua moda itu, mutu layanan harus terus dipacu untuk membangun pelayanan transportasi massal yang benar-benar bermartabat. Secara kualitatif, visi yang harus dikembangkan setidaknya adalah ketercukupan sarana dan prasarana jalan, rel kereta api, serta kesiapan armadanya. Bagaimana mungkin setiap tahun harapan dan janjji-janji memanusiakan pemudik dan pengguna jasa pada hari-hari regular, ternyata belum ada realisasi pemacuan aspek-aspek tersebut.

Tidaklah berlebihan layanan transportasi publik terus didorong menjadi program prioritas pemerintah. Tiap tahun kita punya hajat kolosal mudik sebagai tradisi sosial yang ”jadwalnya” sudah pasti. Sementara itu, pemerintah dan stakeholders pariwisata juga tengah memacu peningkatan sektor ini di semua daerah. Tanpa ditunjang oleh insfrastruktur dan jaminan ketersediaan sarana transportasi yang memadai, sulitlah berharap terjadi percepatan kualitas pelayanan. Kita juga melihat hal ini sebagai cermin ukuran keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat bisa dilihat dari sejauh mana menjadikan kenyamanan bertransportasi sebagai ukuran kesuksesan pelayanan. Beberapa segi tercakup di sini, seperti kenyamanan bagi para pengguna jalan untuk mobilitas privat dan sosial, penopang utama pariwisata, akses ke kantung-kantung kegiatan perekonomian, dan sebagai syarat penting yang mempertinggi daya tarik berinvestasi. Lalu jika kuantitasnya tidak memenuhi, dan kualitasnya juga bermasalah, tentu kita mempertanyakan keberpihakan tersebut.

Kita melihat contoh banyak masalah yang menyertai pembangunan jalan tol, misalnya masalah hukum dalam ganti rugi, aspek penyimpangan dalam pelaksanaan proyek, atau pengerjaan yang tidak disiplin jadwal; semua itu menunjukkan banyak kepentingan yang membelit dalam penyelenggaraan penyediaan akses dan kenyamanan untuk rakyat. Budaya seperti inilah yang harus diberantas, karena seharusnya kita sadar betapa keterjaminan mutu pelayanan transportasi itu sangat menentukan dan memengaruhi sektor-sektor yang lain.

Persoalan antrean truk pengangkut barang di Pelabuhan Merak yang tahun ini semakin menjadi-jadi, misalnya, sampai sekarang belum menemukan solusi yang efektif.  Ini kita lihat sebagai cermin buruknya kualitas layanan reguler. Sementara itu, setiap tahun kita selalu diingatkan dengan realitas penyelenggaraan transportasi mudik dan arus balik. Berbagai pelajaran itu sudah lebih dari cukup untuk mendorong percepatan peningkatan mutu layanan. Dua moda transportasi andalan, bus dan kereta api membutuhkan pemacuan mutu menuju kenyamanan rakyat penggunanya.

Ke depan, kita berharap pemerintah betul-betul serius merencanakan persiapan perjalanan mudik dengan melibatkan peran serta masyarakat, misalnya mengajak forum dialog melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan kalangan pemerhati transportasi, agar jalan keluar pemecahan masalah transportasi mudik Lebaran dapat berubah secara signifikan.