NERACA

Jakarta -Bank Indonesia (BI) menyebut awal tahun hingga pertengahan tahun 2014 dana asing yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 138 triliun. Dia menilai tingginya dana asing yang masuk karena ada kepercayaan investor yang melihat positif atas ekonomi Indonesia.

"Sejak awal tahun hingga Juni,  dana asing masuk ke Indonesia masih meningkat, hingga Juni sudah mencapai Rp 138 triliun atau sekitar US$ 12 miliar. Ini cukup besar, artinya investor masih positif menilai perekonomian kita," kata Direktur Eksekutif Bank Indonesia Tirta Segara di Jakarta  Rabu (18/6).

Disinggung mengenai derasnya dana asing tapi rupiah kian terdepresiasi menurtnya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hari ini yang sempat menembus Rp 12.000 hanya sementara. "Rupiah kita kan memang statusnya mengapung, tergantung supply-demand valas. Kalau banyak yang keluar valasnya maka rupiah bisa terpengaruh," ujarnya.

Meski rupiah hari ini melemah, bank sentral belum mau melakukan intervensi untuk meredam penguatan dolar AS. Menurut Tirta, BI hanya menjaga volatilitasnya supaya tidak terlalu tajam.

"BI tidak punya target rupiah berada di level berapa, yang dijaga hanya volatilitasnya tidak terlalu tajam. Karena kalau terlalu tajam volatilitasnya akan menyulitkan pelaku pasar untuk melakukan proyeksi pembelian," jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati pun berpandangan bahwa besaran investasi itu terasa semu dan tidak berkualitas karena tidak mampu menjadikan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Dan terutama pertumbuhan sektor riil penopang tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. “Jadi, sebesar apa pun investasi yang masuk tidak punyamultiplier effect lebih,” katanya.

Karena, sambung Enny, selama ini investasi yang masuk hanya investasi padat modal, juga hanya terkonsentrasi pada pertambangan dan otomotif  yang memang membutuhkan modal besar tapi tidak menyerap tenaga kerja banyak. “Harusnya investasi masuk pada sektor-sektor yang memang penyerapan tenaga kerjanya tinggi, seperti pada sektor industri pangan, maupun sektor pertanian dan perkebunan,” jelas dia.

Menurut Enny, ini karena pemerintah (kementerian terkait) tidak punya koordinasi tapi lebih pada mengejar target masing-masing, dan berjalan sendiri-sendiri. “Secara umum pemerintah belum punya blue printpengembangan industrialisasi sehingga investasi yang masuk tidak produktif. Celakanya, pemerintah minim koordinasi sehingga investasi masuk tingga tidak bermanfaat,” tegas dia.

Maka dari itu, lanjut Enny, harusnya Kementrian Perekonomian dapat melakukan koordinasi dengan kementrian-kementrian terkait untuk membuat road map pengembangan investasi. Dan disini BKPM sebagai lembaga yang menangani investasi yang masuk mengarahkan investor mana sektor yang sedang diperlukan dan mana saja sektor yang sudah padat dan tidak melakukan pengembangan. “Dengan sinergi dan adanya blue print arah pembangunan investasi yang terkoordinasi, investasi yang masuk akan lebih berdaya guna dan produktif,” tukasnya. [agus]