Subsidi Energi Tembus Rp445 Trilliun

NERACA

Jakarta – Kondisi rupiah yang kian terdepresiasi menjadikan subsidi energy ikut merangkak naik. Menyikapi hal itu, Ketua Komisi VI DPR, Airlangga Hartarto menilai kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dengan, dimana kenaikaan subsidi energi itu menjadi sebesar Rp 445 triliun di RAPBN-P 2014.Penyebab tingginya subsidi itu karena asumsi makro yang berubah pada nilai tukar rupiah Rp11.700 per dolar Amerika Serikat (AS) menjadi Rp11.600 per dolar Amerika Serikat (AS).

" Subsidi energi sudah mencapai Rp 445 triliun, dibandingkan total keseluruhan anggaran sangat besar sehingga langkah-langkah pengurangan volume BBM ini harus dijaga dan diantisipasi dengan langkah lain," kata Airlangga di Jakarta, Rabu (18/6).

Dalam pembahasan RAPBN-P 2014 di tingkat Banggar DPR telah menyepakati penambahan subsidi energi dalam pembahasan APBN-P saat ini antara lain untuk subsidi BBM, elpiji 3 kg, dan BBN dari Rp210,7 triliun menjadi Rp285 triliun. Sementara subsidi listrik naik dari Rp71,4 trilun menjadi Rp107,1 triliun.

Menurut dia, pemotongan anggaran di tiap Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 43 triliun sampai dengan keputusan sekarang sudah sangat tepat. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi pasar bebas ASEAN Economy Community (AEC).

"Yang jadi catatan untuk komisi VI adalah pemotongan untuk Badan Sertfikasi Nasional (BAN) karena standarisasi jadi yang penting, kualitas untuk menyongsong masyarakat ekonomi asean," jelasnya.

Menyikapi beban subsidi energy terutama BBM Direktur Eksekutif Centre for Energy and Strategic Resources Indonesia (Cesri) Prima Mulyasari mengatakan persoalan subsidi menjadi tantangan pertama presiden yang akan datang. Subsidi, kata dia, menghambat pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. "Subsidi yang terlalu besar juga menghambat pengembangan energi baru terbarukan, juga konversi BBM ke BBG," katanya.

Intinya, lanjut Prima, subsidi tidak harus dihilangkan. Sebaliknya, subsidi harus dialokasikan kepada sektor-sektor yang mampu memberdayakan ekonomi bangsa.

Kerumitan pada pengadaan energi ini, jelas Prima, memberikan implikasi pada mahalanya biaya produksi dan distribusi energi. Oleh karena itu, Prima menegaskan penyebaran alokasi subsidi juga diperuntukan untuk mendorong keekonomian harga energi.

Sedangkan menurut Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara mengatakan, pencabutan subsidi BBM dapat dilakukan pemerintah bila telah jelas alokasi subsidi tersebut untuk kebutuhan apa saja. Ia mengatakan, jangan sampai anggaran subsidi yang dialihkan malah digunakan untuk hal-hal yang tidak langsung dirasakan rakyat.

“Boleh saja subsidi dicabut. Tapi harus jelas dulu, apakah benar dapat langsung dirasakan rakyat? Jangan lalu dana yang untuk subsidi BBM malah dialihkan untuk remunerasi PNS atau belanja kebutuhan sehari-hari. Hal itu tidak dirasakan langsung rakyat,” kata Marwan.

Menurutnya, pengalihan alokasi subsidi harusnya dibagikan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima. Itu jauh lebih bermanfaat ketimbang digunakaan untuk barang. Subsidi barang cenderung tidak objektif. Pada akhirnya, pembagian subsidi kembali tidak tepat sasaran.

Ia juga menyarankan, sebelum subsidi langsung diterapkan, pemerintah mempersiapkan alat pendeteksi identitas agar subsidi benar-benar diterima yang berhak. Menurutnya, subsidi langsung sudah saatnya dilakukan karena uang negara sudah terlalu besar dikeluarkan untuk subsidi BBM.

“Bisa juga dialihkan untuk program-program pengurangan konsumsi BBM, seperti untuk keperluan energi baru terbarukan (EBT). Sayangnya, pengembangan EBT sejauh ini belum serius dilakukan pemerintah,” ucapnya. [agus]

Related posts