HUT DKI JAKARTA KE 487 - Tunggu Langkah Cepat Bikin Kota Jadi Nyaman

 

 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta genap berusia 487 tahun. Banyak program sudah dilaksanakan. Tapi, kelihatannnya, lebih banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.

 

Jika banyak hal tersebut dapat diurai dan dituntaskan, warga masyarakat yang beraktivitas di kota Jakarta, berharap bisa menikmati suasana yang aman, nyaman, dan kondusif. Yang beraktivitas di Jakarta ada dua, tinggal di Jakarta dan di luar Jakarta. Mereka sama-sama berhak memperoleh layanan yang prima dari penyelenggara pemerintahan di Jakarta.

 

Layanan yang prima itu meliputi aspek regulasi atau perizinan setiap membuka usaha. Kemudahan mengakses berbagai fasilitas umum, baik dalam bentuk penyediaan listrik, air bersih, maupun sarana transportasi yang aman, nyaman, cepat, tepat, memadai, dan terjangkau. Kebutuhan dasar itu diperlukan untuk menunjang berbagai sarana seperti perumahan, perkantoran, pusat perdagangan, baik mal atau supermarket, hingga pasar tradisional, juga tempat pendidikan, sejak taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan pertama (SMP), sekolah lanjutan atas (SMA), maupun perguruan tinggi, maupun rumah sakit.

 

Tanpa penataan tata kota, dan tata ruang yang terpadu, warga yang beraktivitas di Jakarta jangan berharap bisa menikmati lingkungan kota yang asri, bersih, rapi, tidak macet lalu lintasnya, dan tertib warganya. “Kami juga ingin agar Pemprov DKI maupun Pemerintah Kota di tingkat wilayah  memberi ruang gerak yang cukup agar kami dapat menjalankan usaha dengan maksimal sehingga bisa ikut memajukan perekonomian Jakarta,” kata pemilik Grup Arifindo Fimma Utama (AFU) Saiful Arifin.

 

Menurut Saiful yang juga ketua Badan Pengurus Cabang (BPC) Hipmi Jakarta Selatan, untuk mewujudkan suasana usaha yang kondusif itu, sudah seharusnya pemerintah daerah mau bersinergi dengan kalangan pengusaha yang terhimpun dalam HImpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jaya, juga Kamar Dagang dan Industri (Kadin), asosiasi pedagang pasar, asosiasi pengusaha pengelola pusat perbelanjaan (APPBI) yang ada di Jakarta. Sangat kebetulan, Jakarta menjadi pusat perkantoran berbagai perusahaan nasional dan multinasional, pusat pemerintahan negara Republik Indonesia. Semua yang besar-besar ada di Jakarta. Bahkan, dari segi jumlah, mal yang ada di Jakarta terbanyak setidaknya di Asia Tenggara.

 

“Kami ini ikut menjadi penggerak perekonomian di kota Jakarta,” timpal Piere Senjaya, pengelola sejumlah bisnis yang bernaung di bawah bendera PT Mitra Cerdas Favorit. Namun, Piere mengingatkan, mayoritas pengusaha di Jakarta ada di kalangan bawah, atau kelas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

 

Itu sebabnya, Piere yang dipercaya menjadi ketua BPC Hipmi Jakarta Utara ini menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Jakarta Utara untuk menciptakan pusat-pusat UKM (UKM Center). “Kami ingin kawan-kawan pengusaha yang di bawah mendapat tempat yang layak untuk ikut berusaha,” kata Piere yang juga perintis sekolah internasional Stella Maris.

 

Budi Susandi, koordinator Busway Mania, juga punya harapan yang sama dengan Saiful dan Piere, maupun jutaan warga masyarakat yang beraktivitas di Jakarta. “Kami ingin pemerintah menyediakan jasa transportasi umum massal yang aman, nyaman, cepat, murah,” kata dia.

 

Jika sarana transportasi massal memadai, seperti bus Transjakarta maupun kereta api listrik (KRL) Jabodetabek, Budi yakin masyarakat lebih memilih naik angkutan umum dari pada naik kendaraan pribadi. “Ya karena ada jaminan rasa aman, nyaman, dan cepat bebas macet,” ujar Budi yang tinggal di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  

 

Dan, jika tak ada langkah cepat dari para pengambil kebijakan di tingkat Pemprov DKI Jakarta, juga Pemkot di lima wilayah, maupun campur tangan pemerintah pusat, jangan berharap berbagai persoalan yang dihadapi warga Jakarta bisa terselesaikan.

 

Banjir di mana-mana di kala hujan tiba, macet di mana-mana, terutama di sekitar kawasan pusat-pusat perniagaan atau bisnis, bahkan dari dai ujung ke ujung ruas jalan. Lebih macet lagi saat proyek mass rapid transit (MRT) sedang digarap hingga bberapa tahun lamanya. Kawasan kumuh ada di mana-mana, preman, pengemis, dan pengamen masih bergentayangan di berbagai sudut kota dan perempatan jalan, sungai-sungai dangkal dan keruh airnya. Taman-taman tempat anak-anak bermain sirna berganti bangunan beton tertingkat.

 

Itulah setumpuk pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama. Saat ini, Basuki atau akrab disapa Ahok sedang sendirian memimpin Jakarta. Sebab, Joko Widodo sedang berusaha mewujudkan obsesinya menjadi presiden Republik Indonesia. Apapun yang terjadi, pekerjaan rumah di Jakarta belum selesai Tuan Jokowi. (saksono)

    

BERITA TERKAIT

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…

BERITA LAINNYA DI

Jurus Jitu Selamatkan UMKM

Jurus Jitu Selamatkan UMKM  Pelaku UMKM sebenarnya tidak membutuhkan subsidi bunga. Yang sangat mendesak diperlukan adalah penguatan modal untuk memulai…

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020

Tegakkan Protokol Kesehatan di Pilkada 2020 Dalam konteks masih terjadinya penularan dengan grafik yang masih naik, sejumlah pihak meminta pemerintah…

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah

Jangan Buru-Buru Menutup Wilayah Strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali untuk dilakukan, baik…