Jakarta - Pada awal tahun 2014, pemerintah mentargetkan pertumbuhan ekonomi melalui Anggran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada level 5,5%-6%. Namun begitu, pemerintah menurunkan target tersebut di level 5,1%-5,5%. Dalam perjalanannya, pemerintah melalui APBN-Perubahan (APBN-P) 2014 melakukan pengetatan anggran yang diusulkan sebesar Rp100 triliun, tapi pemerintah dan DPR menyetujui pemangkasan Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar Rp43 triliun.

Menyikapi adanya pengetatan anggaran sebesar Rp43 trilliun itu,  Bank Indonesia (BI) menilai akan berdampak pada target pertumbuhan ekonomi, dimana penghematan ini akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. "Penghematan APBN ini akan mempengaruhi ekonomi kita. Secara keseluruhan, tahun ini kita prediksi pertumbuhan ekonomi hanya berkisar di level  5,15%," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juda Agung  di Jakarta, Selasa (17/6).

Menurut Juda, belanja pemerintah masih menjadi salah satu penggerak ekonomi selain konsumsi rumah tangga. Jadi, dengan adanya penurunan anggaran tentu saja akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi tahun ini. "Meski tahun ini ekonomi kita masih bergantung pada konsumsi. Tapi, porsi pemerintah dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi jelas ada berada di kisaran 10%-11%," tutur dia.

Namun demikian, untuk pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II-2014, BI memperkirakan berada di kisaran 5,3%. Lebih baik dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya sebesar 5,2%.

Sementara pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Telisa Falianty menyatakan bahwa pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk menghindari defisit APBN dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, anggaran yang dipangkas cukup besar yaitu mencapai Rp48 triliun. “Ya tentu saja akan memperlambat pertumbuhan. Jika saja anggaran tersebut bisa langsung disalurkan maka kontribusi terhadap pergerakan ke arah yang lebih positif akan terjadi,” kata Telisa saat dihubungi Neraca, kemarin.

Belum lagi, kata dia, soal sisa anggaran yang tidak terserap oleh pemerintah yang kerap kali terjadi di akhir tahun. “Biasanya anggaran yang tidak terserap itu mencapai 10-12%. Jika ditambah dengan pemangkasan anggaran maka jumlahnya cukup besar. Maka dari itu, jika pemangkasan anggaran ini adalah jalan satu-satunya dalam menyelamatkan APBN maka pemerintah harus efektif dalam membelanjakan anggarannya,” ucap Telisa.

Menurut dia, APBN akan tetap mengalami defisit meskipun pemerintah telah melakukan pemangkasan anggaran. Hal itu disebabkan karena lifting minyak yang meleset jauh dan depresiasi rupiah yang terlalu dalam. “Dengan penyerapan yang rendah maka akan memperburuk keadaan. Memang pada dasarnya, pada tahun pemilu pertumbuhan ekonomi cenderung melambat,” ujarnya.

Namun, hal berbeda dikatakan pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Eugenia Mardanugraha. Menurut dia, adanya pengetatan anggaran pada Kementrian/Lembaga (K/L) secara makro sebenarnya tidak berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena pengurangan ini bukan yang merupakan subsidi untuk masyarakat.

Karena, lanjut dia, penyumbang pertumbuhan ekonomi adalah daya beli masyarakat. Selama subsidi untuk rakyat tidak ada pemotongan meski ada penurunan tapi kecil.  “Kalau yang dipotong anggaran subsidi untuk rakyat baru dampaknya besar, karena daya beli menurun. Pemotongan sekarang memang ada dampak, tapi tidak besar,” kata Eugenia kepada Neraca, kemarin.

Tapi, kata Eugenia, berdasarkan pemotongan saat ini, Kementrian yang mendapat potongan besar adalah Kementrian Pekerjaan Umum (PU) yaitu sebesar Rp9,26 trilliun. Dimana PU merupakan kementrian yang melekat dengan kementrian infrastruktur jadi otomatis ada pengurangan belanja modal yang akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil nasional. “Pertumbuhan lamban karena sektor riil tidak ada dukungan infrastruktur. Jadi, memang wajar pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar 5,15% tahun 2104 ini,” imbuh Eugenia.

Karena, lanjut Eugenia, selain konsumsi masyarakat, penopang dari pertumbuhan ekonomi adalah sektor rill. Jika sektor riil tidak berjalan maka pengangguran tenaga kerja meningkat, capital penurunan produksi, inflasi tinggi, dan defisit neraca perdagangan yang kian melebar.

“Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi dominasi pertumbuhan ekonomi tidak membaik. Kunci utama adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah pada sektor riil. Jadi, meski ada pemotongan anggaran, bagaimana upaya pemerintah bisa menjaga sektor riil dapat tumbuh  dengan baik yang akan menjaga pertumbuhan ekonomi meski tidak tinggi tapi berjalan stabil,” tegas Eugenia.

Kualitas Pertumbuhan

Sedangkan pengamat ekonomi dari UGM, Sri Adiningsih mengatakan bahwa jika melihat kondisi perekonomian di dalam negeri yang saat ini kurang baik, memang perlu dilakukan pemangkasan anggaran di Kementerian dan Lembaga (K/L). Pasalnya, banyak hal yang sifatnya seremonial dan pejalanan dinas yang tidak perlu itu harus dikurangi.

"Pemangkasan anggaran yang sifatnya hanya seremonial dan perjalanan dinas yang tidak perlu memang harus dipangkas. Namun anggaran untuk program-program yang penting seperti peningkatan infrastruktur dan peningkatan pangan jangan dipangkas," jelas Sri Adiningsih saat dihubungi Neraca, Selasa.

Lebih lanjut Sri mengatakan, pemangkasan anggaran  pemerintah dalam APBN akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, yang terpenting adalah memperhatikan kualitas pertumbuhan. "Pertumbuhan saat ini masih terbilang kurang berkualitas. Meskipun tumbuh tinggi, di atas 5%, namun penyerapan terhadap tenaga kerja rendah. Hal ini terlihat dari masih besarnya jumlah pengangguran, dan jumlah pengangguran tak penuh atau underemployment," papar Sri.

Menurut Sri, jumlah pengangguran tak penuh sesuai data Badan Pusat Statistik mencapai 37 juta orang atau di atas 30% dari total penduduk. Di samping itu, kata Sri, ekonomi saat ini masih mengandalkan konsumsi domestik. Padahal, kondisi itu dapat memicu lonjakan impor jika tidak diimbangi dengan produksi. "Kualitas pertumbuhan yang harus ditingkatkan," kata Sri.

Sri berpendapat, salah satu langkah peningkatan kualitas adalah alokasi anggaran yang dapat mendorong produksi. "Arah pertumbuhan ekonomi kan harus diubah dari berbasis demand atau konsumsi ke suplai atau produksi," tukas dia. (bari, iwan, agus, rin)