NERACA

Jakarta - Menteri Pertanian Suswono mengakui terjadinya kebocoran subsidi pupuk selama ini. Namun Suswono menyebut tidak memiliki data detail perihal jumlah besaran subsidi pupuk yang mengalami kebocoran itu.

"Terus terang kami tidak punya data pasti. Tapi memang kebocoran itu ada, dan saya rasa semua tahu karena ini bukan rahasia lagi" kata Suswono di Jakarta, Selasa (17/6).

Meski banyak penyimpangan namun begitu menurutnya penyelewengan subsidi pupuk tidak diproses secara hukum sampai tuntas. "Sangat disayangkan banyak kasus penemuan penyimpangan pupuk ini tidak diproses sampai pengadilan," tambahnya.

Berangkat dari kasus tersebut, Suswono mengaku akan memberikan tugas tambahan bagi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) untuk pendampingan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi. Pemerintah sudah mengalokasikan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan sekitar Rp 92 juta hingga Rp 750 juta per Provinsi. "Jadi variatif karena kan ada daerah yang luas dan kecil," ucapnya.

Sementara untuk tingkat Kabupaten dan Kota, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp. 130-650 juta per Kabupaten Kota. "Ini salah satu upaya kita menguatkan fungsi KPPP," ujarnya.

Namun begitu melihat problematika yang terjadio pada subsidi pupuk Suswono sangat menyetuji  bila subsidi pupuk dihapus. Alasannya, subsidi pupuk tidak mampu mengangkat nasib petani karena penyalurannya tidak tepat sasaran.

Anggaran untuk subsidi pupuk juga sangat besar. Tahun ini, anggaran subsidi pupuk mencapai Rp 22,08 triliun untuk 9,55 juta ton pupuk.

"Jujur saja, saya sangat setuju subsidi pupuk itu dihapuskan. Namun, harus dipikirkan dana subsidi pupuk ini mau digunakan untuk apa, karena bisa lari kemana-mana," paparnya.

Dia mengaku telah mengundang para pakar pertanian untuk merumuskan cara menyalurkan dananya bila subsidi pupuk dihapuskan. Sebab, dana subsidi tersebut harus digunakan untuk penguatan kepada petani.

"Jika setuju subsidi dihapus, pemerintah yang baru nanti harus memikirkan cara penyalurannya seperti apa. Apakah langsung diberikan kepada petaninya atau bagaimana. Yang jelas dananya harus memperkuat posisi petani," terangnya.

Suswono mencontohkan, Filipina yang berhasil memperkuat sektor pertaniannya karena menghapuskan subsidi pupuk. Dana subsidinya dialihkan ke pengadaan sarana dan prasarana pertanian.

"Dulu di Filipina ada subsidi pupuk, namun bocor juga seperti di Indonesia. Kemudian subsidinya dihapus dan sektor pertanian Filipinan tambah kokoh," tandasnya. [agus]