Polemik Tabloid “Obor Rakyat” - Oleh : Juanita Hasan, Pemerhati Masalah Budaya dan Sosial

Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiono ternyata adalah asisten staf khusus presiden bidang otonomi, Velix Wanggai. Kendati demikian, Setyardi membantah tabloid buatannya ada sangkut paut dengan jabatannya saat ini di pemerintahan."Saya nyatakan secara terbuka saya memang salah satu asisten staf khusus presiden bidang pembangunan dan otonomi daerah. Tapi saya ingin katakan di sini, ini sama sekali tidak terkait dengan institusi saya," ujar Setyardi seusai diskusi di Jakarta, seperti dikutip dalam kompas.com edisi Sabtu (14/6/2014).Menurut dia, setiap individu punya hak politik untuk menyatakan pendapat, termasuk kegiatannya di Obor Rakyat. Meski bekerja di pemerintahan, Setyardi menyatakan dirinya bukanlah pegawai negeri sipil.

"Saya bukan PNS yang memiliki aturan lebih rigid, saya adalah asisten stafsus presiden yang punya latar belakang jurnalis. Tapi secara etika, saya tidak boleh melibatkan institusi. Ini adalah pekerjaan pribadi," imbuhnya.Velix Wanggai, kata Setyardi, sudah mengetahui kegiatannya. Dia bahkan sudah mengajukan cuti kepada Velix untuk membuat tabloid Obor Rakyat.Saat ditanyakan lebih lanjut apakah dia cuti hingga akhir pemilihan presiden, Setyardi berkelit. "Saya cuti dalam waktu tertentu," katanya singkat.

Sebelumnya diberitakan, sebuah tabloid atas nama Obor Rakyat beredar di sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Isi tabloid berupa hujatan Jokowi-JK, tanpa menyebut narasumber dan penulis berita.Berita utama dalam tabloid edisi kedua itu mengangkat topik tentang "1001 Topeng Pencitraan" dan masih berisi hujatan terhadap Jokowi. Kasus ini sudah dilaporkan tim Jokowi-JK ke Badan Pengawas Pemilu. Badan Intelijen Negara (BIN) juga turun mengusut beredarkan tabloid ini.

Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono menyatakan, pihaknya hanya berusaha mengkritik pasangan calon presiden Jokowi-Jusuf Kalla. Meski demikian, Setyardi menekankan bahwa tabloid Obor Rakyat bukan diterbitkan untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. "Obor Rakyat kritisi Jokowi sama sekali tidak dukung Prabowo. Ketika ini diterbitkan, Pak Prabowo itu 19 Mei baru declare. Sudah ada dulu Jokowi dan JK. Secara politis, sudah terbentuk paket Jokowi-JK, alasan kami kritisi capres itu. Saya tidak katakan, saya dukung Prabowo," ujar Setyardi dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (14/6/2014).

Menurut Setyardi, produk jurnalistik memang sudah sejak dulu cenderung berat sebelah. Dia mencontohkan stasiun televisi CNN yang menyatakan mendukung Partai Demokrat di Amerika Serikat. Contoh lainnya, Setyardi menyebut Media Indonesia dan Metro TV yang secara transparan mendukung Jokowi-JK, sementara TvOne mendukung Prabowo-Hatta.Setyardi menuturkan, tabloid itu juga diterbitkan atas kesadarannya untuk mengawal proses pemilu presiden. Mengenai alasan Obor Rakyat bisa diberikan gratis, dia mengatakan bahwa tabloid itu disokong iklan.

Redaktur Inilah.com, Darmawan Sepriyossa, sudah menyatakan melalui situs medianya itu bahwa dia memang terlibat dalam tabloid tersebut. Mulanya, dia hanya membantu temannya, Setyardi Budiono, menghubungkan pengamat politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto. Namun, Darmawan mengaku tertarik dengan konsep media sebagai "anjing penjaga" yang ditawarkan Setyardi.

Setyardi mengaku kecewa dengan keputusan Jokowi untuk maju sebagai calon presiden meninggalkan Jakarta. Oleh karena itu, dia mengenakan kembali seragam kotak-kotak yang menjadi ciri khas pasangan Jokowi-Basuki itu.

Lantaran kecewa dengan Jokowi, Setyardi mengakui dia akhirnya memilih cara untuk mengkritik Jokowi melalui penerbitan tabloid Obor Rakyat. Setyardi menyebut Jokowi sebagai calon presiden pembohong karena tidak menepati janjinya menyelesaikan persoalan Jakarta.

"Pada tanggal 22 September, seperti pada Youtube, Jokowi bilang mendengar soal isu akan dijadikan capres 2014. Dia menyatakan berjanji akan menyelesaikan tugas sebagai gubernur. Itu janji Pak Jokowi. Dalam bahasa lebih jelas, Pak Jokowi berbohong, ingkar janji, tidak amanah," ujar Setyardi saat larut dalam diskusi yang diikuti M Romahurmuzy dari tim sukses Prabowo-Hatta, Firman Jaya Daeli dari tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla, dan pakar komunikasi politik Heri Budianto.

Salah satu anggota tim hukum pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla Alexander Lay tidak sependapat dengan pernyataan pemimpin redaksi "Obor Rakyat" Setiyardi Budiono soal isi dari tabloid tersebut. Pihaknya akan mengambil langkah hukum atas kasus tersebut.

Pertama, Alex menyayangkan atas pernyataan Setiyardi dalam talkshow, Sabtu pagi, yang menyatakan, Obor Rakyat itu adalah produk jurnalistik. Hal itu, berbeda dengan tafsiran Dewan Pers yang menyatakan bahwa tabloid itu bukanlah termasuk produk jurnalistik.

"Obor Rakyat harus dianggap setara dengan selebaran gelap. Isinya jelas-jelas memfitnah Joko Widodo," ujar Alex dalam siaran pers yang diterima Kompas.com pada Sabtu (14/6/2014) malam.Apalagi, lanjut Alex, alamat yang dicantumkan dalam tabloid tersebut fiktif. Alex juga menilai tabloid itu sengaja diterbitkan dan diedarkan menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden demi menjelek-jelekan nama Jokowi.

Alex memastikan akan melaporkan Setiyardi dan rekan yang terkait penerbitan tabloid itu ke Mabes Polri. Pelaporan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 16 Juni 2014 pagi. Pihaknya akan melaporkan pihak-pihak yang terkait dengan tindakan pidana pencemaran nama baik dan fitnah. "Kami berharap Mabes Polri menindaklanjuti laporan kami segera untuk menghentikan praktik kampanye hitam yang menghalalkan segala cara untuk meraih kemenangan dalam pilpres 2014," lanjut Alex.

Tetaplah Independen

Menurut almarhum Rosihan Anwar yang juga mantan wartawan tiga zaman, pers itu bukanlah pemangku kekuasan, karena kekuasaan itu identik dengan politik. Wartawan bukanlah politisi. Ia harus tahu politik, tetapi ia tidak bermain politik praktis. Dalam kode etiknya, wartawan itu pemangku kepentingan publik. Ini harus dijaga penuh dengan kegigihan dan konsistensi sampai mati. Wartawan tanpa kode etik untuk kepentingan publik, maka matilah jurnalistik.

Pada tahun 1992, wartawan dan sejarawan Inggris, Paul Jhonson mengungkapkan daftar “Tujuh Dosa Maut Media”. Dosa pertama dan dalam beberapa hal merupakan yang paling penting adalah distorsi informasi. Kedua, dramatisasi fakta palsu. Ketiga, mengganggu privasi. Keempat, pembunuhan karakter. Kelima, eksploitasi seks untuk meningkatkan rating dan sirkulasi. Keenam, meracuni benak pikiran anak dengan apa yang mereka tonton. Ketujuh, penyalahgunaan kuasa yang dimiliki media.

Dalam Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik 2006 menyatakan, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara profesional ini termasuk menghormati hak privasi atau kehidupan pribadi. Satu tolok ukur umum tak resmi dalam menentukan tingkat privasi dalam sebuah berita ialah dengan membedakan apa yang masyarakat ingin tahu dan apa yang masyarakat perlu tahu. Pertimbangan lain ialah posisi subyek berita dalam kehidupan publik.

Memang sebaiknya dalam tahun-tahun politik ini, bersikap netral dan profesional adalah kunci untuk tetap menjaga eksistensi. Oleh karena itu, sebaiknya media massa baik cetak, elektronik dan website tetap menjaga independen, organisasi pers harus bekerja keras membenahi fenomena ini dan Dewan Pers serta KPI perlu diberdayakan lagi, dimana rekomendasi yang dikeluarkan KPI dan Dewan Pers atas sebuah permasalahan hendaknya diperhatikan secara serius. Bagaimanapun juga, semakin tidak profesional insan pers menjalankan tugasnya, maka semakin mudah kelompok diluar pers untuk mematikan kebebasan pers itu sendiri. ***

Related posts