Kredit Bermasalah Berpotensi Naik - KONDISI POLITIK PENGARUHI PERBANKAN LOKAL

Jakarta - Di tengah ketidakpastian ekonomi dan bencana alam yangsulit dihindari serta kondisi politik Indonesia yang menghangat jelang Pilpres 2014, rasio kredit bermasalah (non performing loan-NPL) perbankan diprediksi berpotensi meningkat. Karena itu, Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) menilai perlu upaya lebih kuat dari industri perbankan dalam meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian untuk penyaluran kredit.

NERACA

Menurut Sekjen Perbanas Anika Faisal, adanya lonjakan rasio kredit bermasalah (NPL) selama tahun 2014 ini, maka perlu penerapan azas prudence (kehati-hatian) oleh industri perbankan dalam penyaluran pembiayaan di masa mendatang," ujarnya di Jakarta, Senin (16/6).

Anika mengatakan, suku bunga yang terus bergerak naik seiring dengan peningkatan BI Rate, menyebabkan munculnya tekanan dan meningkatnya rasio kredit macet. Artinya, peningkatan bunga kredit lebih banyak terjadi pada kredit baru dan kredit dengan bunga yang mengambang (floating).

"Pada periode bulan awal tahun 2014, rasio NPL menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Perekonomian Indonesia yang saat ini kurang kondusif dinilai sebagai salah satu pemicu peningkatan NPL tersebut," ujarnya.

Menurut data Bank Indonesia (BI), rasio NPL perbankan secara gross naik dari 1,77% per akhir Desember 2013, menjadi 1,90% pada Januari 2014. Kemudian kembali meningkat menjadi 1,99% pada Februari, dan naik jadi 2% pada Maret. Padahal, sejak akhir 2009, rasio NPL terus mengalami penurunan dari 3,3%, menjadi 2,6% pada 2010, lalu 2,2% pada 2011, dan 1,9% pada 2012

Dalam Peraturan BI Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penerapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional tertulis bahwa bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, bila NPL secara neto mencapai 5% dari total kredit.

Anika mengakui, pertumbuhan kredit dari tahun ke tahun cenderung selalu berada di atas pertumbuhan DPK. “Hal ini mengindikasikan adanya kesulitan likuditas yang dihadapi oleh perbankan. Awal tahun ini, pertumbuhan kredit mulai mengalami perlambatan. Pada Januari 2014 pertumbuhan kredit mencapai 21,21% sementara pertumbuhan DPK hanya 12,16%. di Februari, pertumbuhan kredit menurun jadi 20,20% sementara DPK meningkat jadi 12,36% dan di Maret pertumbuhan kredit turun jadi 19,45% dan DPK jadi 11,56%,” ujarnya.

Di sisi loan to deposit ratio (LDR), menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada Maret 2014, LDR mencapai 91,17%. Hal ini menunjukan semakin ketatnya likuiditas yang dihadapi oleh perbankan. “Ini juga tidak lepas dari mahalnya biaya dana (cost of fund) akibat meningkatnya suku bunga acuan sehingga penghimpun dana pihak ketiga sebagai sumber penyaluran kredit mengalami penurunan,” cetusnya.

Sektor Konstruksi

Pengamat perbankan yang juga pengajar FEUI Lana Soelistianingsih mengatakan memang ada tren kenaikan dari rasio NPL. Menurut data BI, sektor yang mengalami kenaikan terbesar pada sektor konstruksi 4,3% ini karena banyak proyek-proyek pemerintah yang belanja modal terhenti meski pekerjaan sudah berjalan. Inilah yang mengakibatkan NPL mulai naik. “NPL naik karena banyak yang pinjam uang ke bank, tapi tidak bisa mengembalikan karena proyek belanja modal pemerintah berhenti,” ujarnya kepada Neraca, kemarin.

Namun untuk sektor yang lain, menurut dia, NPL masih di kisaran 2%, masih dibilang relatif aman karena batas akhirnya 5%, namun tetap saja harus ada kewaspadaan dan antisipasi dari pemerintah. “Saya rasa Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan sudah memperhatikan ini, dan melihat upaya untuk menekannya,” ujarnya.

Tapi memang, sambung dia jika proyek pemerintah sudah berjalan normal, diproyeksikan NPL bakal kembali turun. “Saat ini pemerintah sedang menunggu hasil akhir dari pemangkasan anggaran Kementrian/Lembaga, jika itu sudah disepakati maka proyek akan berjalan normal,” ujarnya.

Tak hanya itu, soal situasi perekonomian yang kurang kondusif, tapi juga soal suku bunga yang terus naik seiring dengan peningkatan suku bunga acuan BI Rate yang telah menyebabkan munculnya tekanan sehingga memicu meningkatnya rasio kredit macet. “Peningkatan bunga kredit lebih banyak terjadi pada kredit baru dan kredit dengan bunga yang mengambang,” jelasnya.

Ada beberapa sektor yang dianggap perbankan memiliki potensi kenaikan NPL terbesar di 2014, yakni sektor pertambangandan perdagangan yang berkaitan dengan ekspor. Kemudian sektor properti dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu, salah satu potensi macet di sektor kredit yang dapat meledak adalah kartu kredit. Karena sejak awal bunga kartu kredit tinggi, jadi risikonya juga besar.

Pada kesempatan yang sama, ekonom UGM Tony Prasentiono mengakui likuiditas perbankan yang belakangan ini mengetat, menjadikan posisi tawar pemilik dana besar semakin tinggi. Pasalnya, sebagai pemilik dana, di saat likuditas seperti ini, mereka dapat menempatkan dananya dimana pun yang diinginkan selama "harganya" cocok.

"Ada nasabah mau menyimpan dana di bank, jika bunga simpanan mencapai 10%-12%," katanya. Namun sayangnya Tony tidak mengungkapkan sudah berapa besarkah tren perpindahan dana dari nasabah kakap ini di perbankan. Bagi perbankan yang tengah mengalami krisis likuditas, tentunya permintaan nasabah tersebut akan dipenuhi.

Hal inilah menurut Tony membuat suku bunga simpanan di perbankan mulai meninggi. Meski begitu kata dia, hal tersebut tidak diikuti oleh batasan bunga penjaminan simpanan oleh LPS. Dimana LPS Rate saat ini masih di level 7,75%. Namun LPS tidak dapat meningkatkan bunga penjaminan lebih tinggi lagi, karena level LPS Rate harus dekat dengan suku bunga acuan BI.

Masih Rendah

Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, penetrasi perbankan di Indonesia sangat jauh hingga kini masih tertinggal. Data Perbanas mengungkapkan, rasio dana pihak ketiga (DPK) terhadap produk domestik bruto (PDB) RI baru mencapai 37,5%. Bandingkan dengan Singapura yang mencapai 147,9%, Malaysia (62,4%), Thailand (110,41%) dan Filipina mencapai 46,6%.

Dari sisi kredit pun, Indonesia jauh lebih tertinggal. Volume penyaluran kredit perbankan di Indonesia hanya 20,6% dari PDB. Sedangkan porsi penyaluran kredit perbankan di Singapura mencapai 120,6%, Malaysia (117%), dan Thailand sebesar 85%.

Ini tentu saja tak mengherankan jika banyak bank asing yang mengincar pasar perbankan Indonesia. Terutama mereka menunggu dibukanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sektor keuangan pada 2020, dimana saat itu persaingan bebas perbankan akan dibuka selebar-lebarnya.

“Pasar perbankan di Singapura, Thailand dan Malaysia sudah jenuh sehingga mereka berusaha masuk ke Indonesia. Banyak dana masyarakat Indonesia yang belum masuk ke bank dan banyak kawasan masih belum ada bank,” kata ekonom kepala BNI Ryan Kiryanto, Sabtu (13/6)

Melihat besarnya potensi pasar Indonesia, sementara pasar negara-negara tetangga sudah jenuh, Ryan menyarankan agar bank-bank besar di Indonesia agar fokus saja di dalam negeri. Apalagi, kenyataannya bank-bank Indonesia sangat dipersulit untuk membuka cabang di negara-negara tetangga.

“Sebaiknya bank-bank di Indonesia lebih fokus ke pasar domestik dan ekspansi keluar merupakan pilihan kedua. Jangan sampai berupaya menembus pasar negara lain yang sudah jenuh sementara halaman sendiri digarap oleh bank asing,” ujarnya. agus/bari/fba

Related posts