Kenaikkan BBM Tidak Masuk RAPBN-P

NERACA

Jakarta - Pemerintah baru saja merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, meski beban subsidi BBM sudah dinilai sangat memberatkan namun begitu pemerintah menegaskan tidak memasukan poin rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam APBN-P 2014.

"RAPBN-P yang dibahas, asumsi-asumsinya tidak memasukkan asumsi kenaikan harga BBM subsidi," tegas Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, di Jakarta, Senin (16/6).

Namun, menurutnya, upaya untuk mengurangi subsidi BBM tidak akan berhenti. "Setelah ini disahkan, nanti pemerintahan sekarang atau akan datang nanti, opsi terkait pengurangan subsidi, termasuk subsidi BBM, itu bukan berarti terkunci sama sekali," jelasnya.

Dalam RAPBN-P 2014, subsidi BBM meningkat dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 246,5 triliun. Kenaikan ini mengharuskan pemerintah memangkas belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu membengkak.

Awalnya, pemerintah berencana menghemat anggaran sebesar Rp 100 triliun. Namun setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPR, penghematan anggaran berkurang menjadi Rp 43 triliun.

"Dengan posisi pemotongan anggaran hanya Rp 43 triliun saja, maka kekhawatiran yang sebelumnya ada di banyak Kementerian, pemotongannya itu Rp 100 triliun, menjadi tidak ada lagi," kata CT.

Untuk RAPBN-P 2014 sendiri, tambah CT, diupayakan bisa disahkan dalam 1 pekan. "Kita berharap dalam 1 minggu ini juga sudah bisa disahkan. Dengan demikian APBN-P 2014 sudah bisa digunakan sebagai bagian daripadaplankerja kita menyelesaikan 2014," katanya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah harus berhati-hati dan tidak gegabah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia mengatakan, empat tahun lalu harga BBM dinaikkan, namun yang terjadi, kemiskinan meningkat karena struktur perekonomian Indonesia yang belum sehat.

“Kebutuhannya semuanya untuk beras, ketika ada pergerakan harga utamanya pangan dan angkutan, misalnya karena kenaikan BBM directly membuat kemiskinan kita meningkat," kata Presiden SBY.

Dia menegaskan pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM. Itu jalan terakhir manakala sudah tidak ada solusi.

Karenanya, SBY meminta agar hal ini dibicarakan baik-baik antara pemerintah dengan DPR. Dia berharap ada solusi yang tidak mengarah pada kenaikan harga BBM. “Ingat rakyat kita terutama yang golongan paling bawah,” tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Saham Berkah Prima Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta – Mengalami peningkatan harga saham di luar kewajaran, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengawasi perdagangan saham PT Berkah…

Tidak Pernah Jera

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   KPK kembali melakukan OTT terhadap salah satu…

PRESIDEN INGATKAN RAPBN 2020 MAMPU BERADAPTASI GLOBAL - Pemerintah Kaji Penurunan Pajak Badan

Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan segera mengkaji rencana penurunan pajak terutama pajak penghasilan (PPh) badan atau perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LIPI : UU Sisnas Iptek Lompatan Besar Dunia Iptek

    NERACA   Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia optimistis keberadaan Undang-undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU…

Sky Energy Luncurkan Produk Teringan di Dunia - Pembangkit Tenaga Surya

      NERACA   Jakarta - Kebutuhan akan listrik semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi. Pada 2019, kebutuhan listrik dunia…

Dua Tantangan Perpajakan Di Era Ekonomi Digital

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi Direktorat…