Kenaikkan BBM Tidak Masuk RAPBN-P

NERACA

Jakarta - Pemerintah baru saja merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, meski beban subsidi BBM sudah dinilai sangat memberatkan namun begitu pemerintah menegaskan tidak memasukan poin rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam APBN-P 2014.

"RAPBN-P yang dibahas, asumsi-asumsinya tidak memasukkan asumsi kenaikan harga BBM subsidi," tegas Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, di Jakarta, Senin (16/6).

Namun, menurutnya, upaya untuk mengurangi subsidi BBM tidak akan berhenti. "Setelah ini disahkan, nanti pemerintahan sekarang atau akan datang nanti, opsi terkait pengurangan subsidi, termasuk subsidi BBM, itu bukan berarti terkunci sama sekali," jelasnya.

Dalam RAPBN-P 2014, subsidi BBM meningkat dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 246,5 triliun. Kenaikan ini mengharuskan pemerintah memangkas belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu membengkak.

Awalnya, pemerintah berencana menghemat anggaran sebesar Rp 100 triliun. Namun setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPR, penghematan anggaran berkurang menjadi Rp 43 triliun.

"Dengan posisi pemotongan anggaran hanya Rp 43 triliun saja, maka kekhawatiran yang sebelumnya ada di banyak Kementerian, pemotongannya itu Rp 100 triliun, menjadi tidak ada lagi," kata CT.

Untuk RAPBN-P 2014 sendiri, tambah CT, diupayakan bisa disahkan dalam 1 pekan. "Kita berharap dalam 1 minggu ini juga sudah bisa disahkan. Dengan demikian APBN-P 2014 sudah bisa digunakan sebagai bagian daripadaplankerja kita menyelesaikan 2014," katanya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah harus berhati-hati dan tidak gegabah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia mengatakan, empat tahun lalu harga BBM dinaikkan, namun yang terjadi, kemiskinan meningkat karena struktur perekonomian Indonesia yang belum sehat.

“Kebutuhannya semuanya untuk beras, ketika ada pergerakan harga utamanya pangan dan angkutan, misalnya karena kenaikan BBM directly membuat kemiskinan kita meningkat," kata Presiden SBY.

Dia menegaskan pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM. Itu jalan terakhir manakala sudah tidak ada solusi.

Karenanya, SBY meminta agar hal ini dibicarakan baik-baik antara pemerintah dengan DPR. Dia berharap ada solusi yang tidak mengarah pada kenaikan harga BBM. “Ingat rakyat kita terutama yang golongan paling bawah,” tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Kebijakan PT KAI Tidak Konsisten

Ada yang menarik jika melihat perbandingan akses keluar masuk di stasiun Cikini dan Gondangdia, dimana akses pintu Utara dan Selatan…

Kembali, Satgas Yonmek 741/GN Gagalkan Penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL

Kembali, Satgas Yonmek 741/GN Gagalkan Penyelundupan BBM di Perbatasan RI-RDTL NERACA Jakarta - Untuk kesekian kalinya, Satgas Yonif Mekanis (Yonmek)…

PEMERINTAH KOMIT JAGA STABILITAS SAAT PEMILU BERLANGSUNG - Menkeu: Tidak Perlu Khawatir Perekonomian RI

Jakarta-Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terhadap perekonomian Indonesia. Pasalnya berdasarkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…