Kenaikkan BBM Tidak Masuk RAPBN-P

NERACA

Jakarta - Pemerintah baru saja merancang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, meski beban subsidi BBM sudah dinilai sangat memberatkan namun begitu pemerintah menegaskan tidak memasukan poin rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi dalam APBN-P 2014.

"RAPBN-P yang dibahas, asumsi-asumsinya tidak memasukkan asumsi kenaikan harga BBM subsidi," tegas Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, di Jakarta, Senin (16/6).

Namun, menurutnya, upaya untuk mengurangi subsidi BBM tidak akan berhenti. "Setelah ini disahkan, nanti pemerintahan sekarang atau akan datang nanti, opsi terkait pengurangan subsidi, termasuk subsidi BBM, itu bukan berarti terkunci sama sekali," jelasnya.

Dalam RAPBN-P 2014, subsidi BBM meningkat dari Rp 210,7 triliun menjadi Rp 246,5 triliun. Kenaikan ini mengharuskan pemerintah memangkas belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk menjaga defisit anggaran agar tidak terlalu membengkak.

Awalnya, pemerintah berencana menghemat anggaran sebesar Rp 100 triliun. Namun setelah dibahas dengan Badan Anggaran DPR, penghematan anggaran berkurang menjadi Rp 43 triliun.

"Dengan posisi pemotongan anggaran hanya Rp 43 triliun saja, maka kekhawatiran yang sebelumnya ada di banyak Kementerian, pemotongannya itu Rp 100 triliun, menjadi tidak ada lagi," kata CT.

Untuk RAPBN-P 2014 sendiri, tambah CT, diupayakan bisa disahkan dalam 1 pekan. "Kita berharap dalam 1 minggu ini juga sudah bisa disahkan. Dengan demikian APBN-P 2014 sudah bisa digunakan sebagai bagian daripadaplankerja kita menyelesaikan 2014," katanya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, pemerintah harus berhati-hati dan tidak gegabah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia mengatakan, empat tahun lalu harga BBM dinaikkan, namun yang terjadi, kemiskinan meningkat karena struktur perekonomian Indonesia yang belum sehat.

“Kebutuhannya semuanya untuk beras, ketika ada pergerakan harga utamanya pangan dan angkutan, misalnya karena kenaikan BBM directly membuat kemiskinan kita meningkat," kata Presiden SBY.

Dia menegaskan pemerintah tidak mau menaikkan harga BBM. Itu jalan terakhir manakala sudah tidak ada solusi.

Karenanya, SBY meminta agar hal ini dibicarakan baik-baik antara pemerintah dengan DPR. Dia berharap ada solusi yang tidak mengarah pada kenaikan harga BBM. “Ingat rakyat kita terutama yang golongan paling bawah,” tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Lagi, Aperni Jual Kapal Tidak Produkif

Dinilai sudah tidak lagi produktif, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) resmi mendivestasi aset perusahaan berupa kapal, yaitu kapal…

PDIP: Prabowo Tidak Tegas, Caleg Gerindra Paling Banyak Terlibat Korupsi

PDIP: Prabowo Tidak Tegas, Caleg Gerindra Paling Banyak Terlibat Korupsi NERACA Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menanggapi…

Harga Saham Melorot Tajam - Saham Cottonindo Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - Perdagangan saham PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena mengalami…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…