NERACA

Jakarta - Pengusaha maskapai penerbangan yang tergabung dalam Indonesia National Airlines Carriers Association (INACA) mengirimkan surat usulan pembebasan bea masuk komponen pesawat terbang kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maklum hingga kini dari 27 komponen pesawat yang diusulkan untuk dibebaskan, baru 4 komponen yang bebas bea masuk.

Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Kementerian Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, masih sedikitnya komponen pesawat yang dibebaskan bea masuk karena sistem harmonisasi atau HS code pada sebuah komponen pesawat sama dengan HS code pada bidang lain seperti otomotif.

"Sekarang komponen itu banyak yang cost tariff-nya sama dengan meterial lain, misalnya karet. Komponen karet pesawat itu ada yang sama dengan komponen tarif otomotif. Kemudian ada komponen logam, komponen plastik," ujarnya di Jakarta, Senin (16/6).

Menurut Budi, jika produk tersebut mendapatkan pembebasan bea masuk maka komponen sejenis namun diperuntukkan bagi sektor otomotif juga ikut mendapat fasilitas tersebut. Hal ini dinilai tentu akan mengundang protes dari industri lain yang sudah bisa membuat komponen tersebut di dalam negeri.

"Kalau itu di-nol-kan, maka itu kena ke sektor otomotif dan elektronik karena dalam HS yang sama. Ini harus dibedakan, ini lagi proses. Tapi ini tidak bisa dipecah karena ini nomor baku dari ASEAN," lanjut dia.

Meski demikian, ada cara lain untuk agar komponen pesawat ini bisa bebas bea masuk tanpa mengikutsertakan komponen yang sama untuk sektor lain, yaitu dengan mengunakan skema Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Namun belum ada kelanjutan terkait pembahasan hal ini.

"Kita tawarkan dengan sistem PMDTP, tapi belum diambil keputusan. Kalau dengan PMDTP, begitu masuk nanti oleh suplier memilih, ini HS-nya sama tapi untuk pesawat. Jadi itu boleh, ini nggak," tandas Budi.

Di sisi lain industri transportasi udara terutama pesawat terbang merupakan industri yang pertumbuhannya paling cepat diantara industri transportasi darat dan laut. Industri penerbangan nasional berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih maju di masa mendatang karena potensi dan iklim yang sangat mendukung. Intervensi pemerintah dan keberpihakan.

“Pertumbuhan industri penerbangan indonesia mencapai 20% dalam lima tahun terakhir. Pertumbuhan industri pesawat terbang tersebut didorong pendapatan masyarakat kelas menengah ke atas yang cenderung membaik, “papar Plt Kepala Badan Litbang Denny Siahaan dalam sambutan yang dibacakan moderator. Industri pesawat terbang merupakan industri bernilai tambah tinggi yang berbasis tenaga kerja yang sarat teknologi dan spesialisasi. Selain itu, Industri pesawat terbang sangat penting bagi pertahanan negara dan keunggulan daya saing negara.

Terlepas dari hal tersebut, industri pesawat terbang terdiri dari banyak subsistem dan komponen. Hisar M. Pasaribu mengemukakan dalam paparannya bahwa industri pesawat terbang memiliki karakteristik kompleks. "Karakteristik kompleks tersebut mencakup kebutuhan SDM yang berkemampuan tinggi dalam proses produksi, harga jual yang tinggi dengan frekuensi penjualan rendah serta volume penjualan tinggi, serta penjualan pesawat membutuhkan marketing dan after sales yang mendunia dan melibatkan proses politik. Selain itu, karakteristik lainnya yaitu butuh investasi yang besar terutama pada research and development dengan durasi pengembangan yang lama," jelasnya.

Di sisi lain, pengembangan industri penerbangan tidak hanya mencakup manufaktur semata.  “Membangun industri penerbangan Indonesia berarti membangun seluruh stakeholder yang terkait,” jelas Andi Alisjahbana (Direktur Teknologi dan Pengembangan PT. Dirgantara Indonesia). Struktur industri yang ikut dalam pengembangan industri penerbangan diantaranya flight operation (perusahaan penerbangan), maintanance (perusahaan servis pesawat), component (perusahaan tools and ground handling), dan operation service (perusahaan jasa pendukung operasi penerbangan).

Andi menambahkan saat ini Indonesia membutuhkan pesawat jenis N219. “ Mengapa N219? Karena pesawat jenis tersebut merupakan program dengan “teknologi content “yang telah dikuasai, wahana praktikum bagi generasi muda SDM industri pesawat terbang Indonesia, serta pesawat jenis ini tidak diproduksi lawan-lawannya padahal sangat dibutuhkan di Indonesia,” paparnya. 

Ia menyatakan sinergi pengembangan pesawat terbang nasional N219 perlu dukungan berbagai kementerian. "Dukungan pihak – pihak tersebut mencakup PT DI untuk configuration design, Kemenristek untuk pengembangan dasar, Kementerian Perindustrian sebagai pengembangan lokalisasi, serta Kementerian Perhubungan sebagai lembaga yang akan mensertifikasi dan operasional," tuturnya.

Dalam mengambil peluang kedepan, pemerintah diharapkan harus proaktif membatasi tipe dan umur pesawat-pesawat bekas yang masuk ke Indonesia serta diiringi dengan kemampuan rancang bangun industri pesawat dalam negeri. Sejalan dengan itu, fasilitas kredit pembelian pesawat sebaiknya diberikan kepada industri penerbangan Indonesia.

Selain itu, perlu dibuat Cetak Biru pengembangan teknologi industri penerbangan Indonesia yang mengatur pengembangan sumber daya manusia, penguasaan pasar terutama dalam negeri, pengembangan teknologi rancang bangun pesawat, permesinan, elektronika navigasi serta mempersiapkan sumber pendanaan research dan fasilitas kredit untuk pembelian pesawat dan peralatan penunjang keselamatan dan keamanan penerbangan lainnnya.