Sistem ekonomi Indonesia yang terbuka dan masih belum besar saat ini cenderung rentan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi  global,  khususnya dari negara atau kawasan yang memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan negeri ini seperti AS, Eropa, Tiongkok , dan India. Karena itu, kita perlu mewaspadai perkembangan ekonomi global  2014/15 secara cermat agar dapat meminimisasi dampak buruk  bagi perekonomian nasional. 

Selain pengaruh eksternal,  perkembangan politik dalam negeri juga cukup memprihatinkan. Menghangatnya suhu politik jelang Pilpres 2014 berpotensi  membawa dampak negatif pada perekonomian Indonesia,  sehingga perlu diwaspadai dan dicermati oleh otoritas, masyarakat, dan dunia usaha agar semuanya ikut mengawasi supaya ekonomi Indonesia tidak banyak terpengaruh oleh perkembangan politik dalam negeri saat ini.

Ekonomi Indonesia  sekarang  menghadapi tantangan dan ancaman cukup besar sehingga berpotensi  menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi,  yang implikasinya pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Meski jumlah kelas menengah Indonesia menurut data ADB meningkat dari 81 juta (2003) menjadi 150 juta pada 2012, sekitar separuhnya masih berpengeluaran di bawah US$2 per hari per orang,  dan sekitar tiga perempatnya di bawah US$4 per hari.

Nah,  problemnya bila  pertumbuhan ekonomi menurun, jumlah penduduk yang menjadi miskin atau miskin lagi akan meningkat dan bisa memicu keresahan sosial.  Apalagi ketimpangan kesejahteraan masyarakat  menurut ukuran  Gini Ratio makin meningkat,  dari 0,34 pada 2005 menjadi 0,41 pada 2013, di mana peningkatan ketimpangan terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Meningkatnya ketimpangan tingkat kesejahteraan jika dibarengi dengan kemerosotan ekonomi bisa menimbulkan gejolak sosial. Padahal memasuki 2014 suhu politik dan sosial juga sudah mulai menghangat karena kian mendekati pemilu. Karena itu, Indonesia harus berusaha agar defisit ganda (twin deficit)  tidak terjadi agar pelemahan ekonomi dapat dihindari.

Patut disadari semua pihak, Indonesia tidak memiliki jurus ampuh  untuk mampu mengatasi  twin deficit dengan dikelola tanpa menimbulkan dampak yang besar. Ini tantangan bagi menteri-menteri  ekonomi  bagaimana harus berusaha menghindarinya. Karena keberhasilannya banyak bergantung pada kebijakan pemerintah. Defisit  neraca pembayaran kini menjadi taruhan untuk stabilisasi ekonomi nasional di tengah ancaman merosotnya kinerja bursa domestik dan nilai rupiah.

Demikian juga defisit neraca perdagangan Indonesia  akan lebih mudah dikendalikan jika pemerintah terus mendorong agar foreign direct investment (FDI) tetap masuk  ke Indonesia,  serta mengeluarkan  berbagai kebijakan atau fasilitas supaya produk lokal dapat bersaing di pasar domestik maupun  internasional. Tentu saja perlu komitmen yang kuat dari semua otoritas ekonomi khususnya pemerintah agar defisit ganda serta ancaman pelemahan ekonomi dapat dihindari.

Namun, indikator perekonomian nasional diperkirakan belum membaik hingga kuartal I-2014. Defisit perdagangan Indonesia  tercatat US$ 1,9 miliar, lalu cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia sejak akhir 2012 hingga April 2014 juga  berkurang, dari US$112 miliar menjadi US$107 miliar.  Apalagi sekarang  motor penggerak ekonomi seperti ekspor non migas dan investasi menghadapi tantangan yang berat, karena pelemahan ekonomi global dan kebijakan pemerintah yang dianggap belum pro growth  dan pro poor.

Di sisi lain, defisit neraca perdagangan barang dan jasa yang semakin membengkak dan dari sisi keuangan negara, APBN juga selalu defisit dengan nilai yang cenderung terus meningkat.  Sekarang bukan twin deficit, namun menghadapi quarto deficit  dikhawatirkan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga perlu kebijakan terobosan supaya prospek pertumbuhan dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik.

Demikian juga suasana politik sudah  menghangat meskipun hajatan pemilu masih bulan depan. Kondisi sosial dan ekonomi tampaknya juga tidak akan steril dari pengaruh politik yang tengah terjadi di negeri ini.