Oleh : Tumpal Sihombing

Indonesia Bond Strategist, BondRI

Pertumbuhan ekonomi umumnya dicapai dengan peningkatan produktivitas plus pengurangan biaya. Ini disebut sebagai perekonomian mangkus (efektif) dan sangkil (efisien). Perekonomian Indonesia kini masih dalam proses menuju hal itu, walaupun potensinya telah ada dan sangat besar.

Jika kita runut isu tersebut satu demi satu, ujungnya adalah faktor SDM yang relatif lemah dalam hal kompetensi dan integritas. SDA kaya namun jika dikelola oleh SDM yang lemah tentunya akan menghasilkan perekonomian yang rentan.Prioritas pembangunan ekonomi positif adalah peningkatan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia saat ini sebesar Rp 3000 triliun lebih dan terus bertambah. Ada yang menyatakan bahwa kondisi ini sangat mengkuatirkan karena nilainya sudah terlalu besar. Benarkah demikian? Angka berbicara. Mari kita analisa secara gamblang ala hitungan anak SMP. PDB nominal Indonesia sekarang Rp 9.500 triliun. Nilai ULN Indonesia Indonesia adalah 26,11% dari nilai PDB tersebut dengan peringkat investasi yang sangat pas-pasan,yaitu BBB. Coba bandingkan dengan Jepang sebagai salah satu negara maju di kawasan Asia, dimana ULN-nya 227% dari PDB-nya, namun peringkat investasi tertinggi AAA. Berdasarkan ini, ada apa dengan perekonomian Indonesia, khususnya perihal ULN dan investasi?

Jawabannya terletak pada produktivitas. Tingkat pengangguran Jepang saat ini 3,6% dengan tingkat utilisasi (pemanfaatan) kapasitas industri 105,3%. Hasilnya, pendapatan per kapita US$ 31.425 dan indeks produktivitas 112.40. Bandingkan dengan  Indonesia, dimana tingkat pengangguran saat ini 5,7% dengan tingkat utilisasi kapasitas industri 75,54%. Hasilnya, pendapatan per kapita US$ 4.271 dengan indeks produktivitas yang belum terukur. Suatu jurang perbedaan yang besar. SDM Jepang jauh lebih kuat ketimbang Indonesia. Jadi, SDM kita perlu fokus dibangun.

Kondisi ULN mengkuatirkan sebenarnya bukan dinilai dari besar-kecilnya figur, namun lebih pada bagaimana kualitas pengelolaan serta good governance diterapkandalam sistem perekonomian kita.Jika Pemerintah baru nanti berencana meningkatkan kinerja perekonomian agar menjadi mangkus dan sangkil, minimal ada 3(tiga) ranah yang wajib mengalami reformasi disruptif.

Pertama, kecerdasan dan kesejahteraan SDM dengan prinsip adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kemakmuran rakyat.” Kedua, menggunakan metode pengukuran dan kualitas data dengan prinsip  “garbage in, garbage out.” Jika data salah, maka kebijakan pun keliru. Ketiga, manajemen sistem pengukuran kinerja dengan prinsip “if ain’t broke, don’t fix it!!”. Jika sistem pengukuran kinerja tak becus, maka upaya perbaikan apapun justru berpotensi merusak elemen yang sebenarnya telah bagus.

Proposisi kepemimpinan siapakah yang sanggup mewujudkan hal ini? Adalah Prabowonomics sangat bombastis dan antibocor. Sedangkan Jokowinomics sangat realistis dan produktif.