Tak Berlaku untuk Proyek Berjalan - Pemangkasan Anggaran

NERACA

Jakarta - Hasil rapat Pemerintah dengan DPR menetapkan pemotongan anggaran belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) hanya 43% dari sebelumnya Rp100 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai salah satu pemilik anggaran terbesar, akan terkena penghematan besar sebagai imbasnya.

Menurut rencana, Kementerian Pekerjaan Umum bakal terkena pemotongan anggaran sebesar Rp22,746 triliun dari total alokasi anggaran belanja tahun ini sebesar Rp84,148 triliun.

"Pengurangan penghematan yang ditetapkan akan dibagi rata sesuai di setiap kementerian dan lembaga," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (13/6).

Menurut dia, berkurangnya penghematan tersebut dapat dilakukan karena ada perubahan postur anggaran yang telah disepakati dalam panitia kerja (Panja). Kendati demikian, pemerintah memastikan pemotongan anggaran belanja modal tidak berlaku untuk proyek berjalan.

"Jika belanja subsidi energi bisa dipangkas lagi sehingga kita punya ruang untuk mengurangi pemotongan. Harapan kita bisa berimbang, dan dampak terhadap pendapatan ada. Penghematan dilakukan dan pemotongan belanja kementerian dan lembaga yang kita tahu dampaknya signifikan bisa kita kurangi," jelas dia.

Sedangkan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menuturkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2014 tercantum penghematan anggaran 86 K/L. K/L dengan pemotongan anggaran terbesar yaitu Kementerian PU sebesar Rp 22,74 triliun dari anggaran Rp84,14 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 10,5 triliun dari total Rp 86,37 triliun, dan Kementerian Perhubungan Rp10,15 triliun dari total anggaran Rp 40,37 triliun. Menurut Hermanto, ada tiga hal yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam pemotongan anggaran di Kementerian PU. Pertama, penghematan anggaran diprioritaskan pada sisa tender/lelang proyek. “Kalau kami tender nanti pemenangnya, yang menang 85%, maka 15% masih ada dananya,” kata Hermanto.

Kedua, penundaan dilakukan terhadap proyek yang belum dilelang karena masih terkendala persoalan seperti persoalan lahan. Ketiga, proyek yang sedang berjalan dengan skema tahun jamak (multiyears) yang diperkirakan tidak rampung tahun ini. Kendati demikian, dia memastikan anggaran proyek-proyek dengan sasaran pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's) tidak dipangkas. Proyek ini merupakan proyek infrastruktur dasar seperti akses sanitasi layak dan penyediaan sumber air minum yang terlindungi. “Proyek (Jalur) Pantura, proyek-proyek MDGs yang tahun depan sudah harus mencapai target, jangan dipangkas,” jelas Hermanto. [agus]

BERITA TERKAIT

Siapkan Investasi Rp 50 Triliun - Crown Kembangkan Proyek di Luar Sydney

NERACA Jakarta –Setelah sukses meluncurkan proyek baru yang ikonik di Sydney yaitu Eastlakes Live dengan nilai investasi Rp 10 triliun,…

BPJS Terapkan Urun Biaya untuk Tindakan Medis Tertentu

NERACA Jakarta-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan urun biaya dengan peserta untuk tindakan medis tertentu. Penerapan skema ini khusus…

Air Jahe Tak Sekadar Hangatkan Badan

Salah satu upaya yang bisa Anda lakukan agar saluran pencernaan Anda lancar adalah rutin mengonsumsi wedang jahe, kata ahli nutrisi…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Produksi Migas Pertamina EP Lampaui Target

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina EP, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama…

Menkeu : Tekanan Global 2019 Tak Seberat 2018

      NERACA   Jakarta - Kebijakan Dana Moneter Internasional yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun ini…

BMKG – BPPT Kembangkan Sistem Deteksi Dini Tsuname Bawah Laut

    NERACA   Jakarta - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengatakan BMKG bersama Badan Pengkajian…