Anggaran Kementerian Dipangkas Rp43 Trilliun

NERACA

Jakarta - Berdasarkan hasil rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan pemerintah akhirnya sepakat untuk memangkas anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp43 triliun. Angka ini lebih rendah dari pengajuan pemerintah Rp 100 triliun.

Tak hanya itu, DPR juga menetapkan kriteria-kriteria pemotongan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah sebelumnya Banggar menolak pemangkasan anggaran yang direncanakan pemerintah dipukul rata.

"Hasil rapat ini nanti akan menjadi catatan untuk dibawa dalam komisi masing-masing dalam acuan pengurangan anggaran Rp 43 triliun," kata Pemimpin Rapat Yasonna Laoly di Gedung DPR RI, Jakarta, Sabtu (14/6).

Dia menuturkan, Banggar hanya memberikan waktu hanya satu hari bagi Kementerian/Lembaga untuk menetapkan alokasi pemotongan anggaran bersama masing-masing komisi terkait.

"Pokoknya nanti hari Senin harus sudah selesai pembahasan bersama komisi yang membawahi masing-masing kementerian karena Rabu kita harus sudah paripurna," terangnya.

Adapun pokok kebijakan pemotongan anggaran belanja K/L sebesar Rp 43 triliun dalam APBN-P 2014 adalah Memotong belanja barang dan perjalanan dinas. Meminimumkan pemotongan belanja perjalanan dinas yang menjadi tugas pokok dari KL. Meminimumkan pemotongan belanja Bansos yang menjadi prioritas. Meminimumkan pemotongan belanja modal.

Selain poin-poin tersebut, DPR dan pemerintah juga menyepakati mengenai dalam rangka pelaksanaan dan pengamanan pemilu presiden 2014, bila pelaksanaan dibutuhkan dukungan pendanaan tambahan maka diminta dapat dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketersediaan anggaran tahun 2014.

Sementara terhadap belanja yang tidak memenuhi kriteria atau tidak sesuai rencana, maka dapat direlokasi ke belanja lain yang memenuhi kriteria.

Dalam postur belanja negara, DPR juga merestui kenaikan Rp 27,4 triliun menjadi Rp 1876,8 triliun, dari sebelumnya Rp 1842,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat tahun ini naik menjadi Rp 1.280,3 trilun di RAPBN-P 2014, dari sebelumnya Rp 1.265,8 triliun. Untuk transfer daerah dinaikkan dari Rp 583,7 triliun menjadi Rp 596,5 triliun.

Tak hanya itu, belanja subsidi naik dari yang dianggarkan APBN 2014 sebesar Rp 282,1 triliun menjadi Rp 350,3 triliun. Sedangkan untuk pendapatan negara juga ditargetkan naik menjadi Rp 1635,38 triliun, dari Rp 1597,7 triliun. [agus]

BERITA TERKAIT

Kementerian BUMN Siapkan Langkah Bikin Sehat Jiwasraya

    NERACA   Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan pemerintah memiliki solusi dalam menyehatkan kondisi PT Asuransi Jiwasraya…

Kementerian ESDM-Polri Teken MoU Pengamanan Bidang Energi

Kementerian ESDM-Polri Teken MoU Pengamanan Bidang Energi NERACA Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan…

Gubernur Banten Tekankan Pemanfaatan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat

Gubernur Banten Tekankan Pemanfaatan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat NERACA Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim menekankan kepada seluruh organisasi perangkat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga Sawit

  NERACA   Kampar - Masyarkat Riau mayoritas berprofesi sebagai petani sawit yang nasibnya bergantung pada harga jual buah sawit.…

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…