NERACA

Jakarta - Pemerinta bersama dengan DPR teluh membuat perubahan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, adanya perubahan itu berimbas pada  pengaruh postur penerimaan negara. Asumsi yang paling berpengaruh adalah nilai tukar, yang berdampak kepada penerimaan pajak. Asumsi nilai tukar rupiah awalnya adalah Rp 11.700 per dolar Amerika Serikat. Namun kemudian diubah menjadi Rp 11.600 per dolar AS. Akibatnya, penerimaan pajak ikut bertambah sebesar Rp 4 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.059,7 triliun menjadi Rp 1.063,7 triliun.

"Karena ada perubahan asumsi makro untuk kurs, maka penerimaan pajak dalam perhitungannya juga mendapat pengaruh. Naik sekitar Rp 4 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, kemarin.

Jakarta - Pemerinta bersama dengan DPR teluh membuat perubahan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, adanya perubahan itu berimbas pada  pengaruh postur penerimaan negara. Asumsi yang paling berpengaruh adalah nilai tukar, yang berdampak kepada penerimaan pajak.

Asumsi nilai tukar rupiah awalnya adalah Rp 11.700 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun kemudian diubah menjadi Rp 11.600 per dolar AS. Akibatnya, penerimaan pajak ikut bertambah sebesar Rp 4 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.059,7 triliun menjadi Rp 1.063,7 triliun.

"Karena ada perubahan asumsi makro untuk kurs, maka penerimaan pajak dalam perhitungannya juga mendapat pengaruh. Naik sekitar Rp 4 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat dengan Panitia Kerja RAPBN-P 2014, di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/6).

Nilai tukar rupiah memang merupakan salah satu faktor positif untuk penambahan penerimaan pajak. Terutama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor. Meskipun ada pengaruh negatif pada belanja subsidi.

"Jadi ada pengaruh positif untuk penerimaan pajak. Tapi di satu sisi ada pengaruh juga pada belanja subsidi. Terutama untuk BBM (bahan bakar minyak) yang diimpor," kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan akan mengupayakan target penerimaan pajak dapat tercapai. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah eksensifikasi berbagai sektor seperti properti, pertambangan, dan kelapa sawit. Namun, ekstensifikasi tetap disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan sektor tersebut.

Langkah lain adalah meningkatkan kemampuan petugas di lapangan dalam menjalankan tugas. "Kita melakukan extra effort dengan eksentifikasi dari berbagai sektor yang dinilai bisa digenjot untuk penerimaan pajak," katanya.

Nilai tukar rupiah memang merupakan salah satu faktor positif untuk penambahan penerimaan pajak. Terutama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor. Meskipun ada pengaruh negatif pada belanja subsidi.

"Jadi ada pengaruh positif untuk penerimaan pajak. Tapi di satu sisi ada pengaruh juga pada belanja subsidi. Terutama untuk BBM (bahan bakar minyak) yang diimpor," kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan akan mengupayakan target penerimaan pajak dapat tercapai. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah eksensifikasi berbagai sektor seperti properti, pertambangan, dan kelapa sawit. Namun, ekstensifikasi tetap disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan sektor tersebut.

Langkah lain adalah meningkatkan kemampuan petugas di lapangan dalam menjalankan tugas. "Kita melakukan extra effort dengan eksentifikasi dari berbagai sektor yang dinilai bisa digenjot untuk penerimaan pajak," pungkasnya. [agus]