Asumsi Makro Berubah, Target Penghasilan Pajak Naik

NERACA

Jakarta - Pemerinta bersama dengan DPR teluh membuat perubahan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, adanya perubahan itu berimbas pada pengaruh postur penerimaan negara. Asumsi yang paling berpengaruh adalah nilai tukar, yang berdampak kepada penerimaan pajak. Asumsi nilai tukar rupiah awalnya adalah Rp 11.700 per dolar Amerika Serikat. Namun kemudian diubah menjadi Rp 11.600 per dolar AS. Akibatnya, penerimaan pajak ikut bertambah sebesar Rp 4 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.059,7 triliun menjadi Rp 1.063,7 triliun.

"Karena ada perubahan asumsi makro untuk kurs, maka penerimaan pajak dalam perhitungannya juga mendapat pengaruh. Naik sekitar Rp 4 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di Jakarta, kemarin.

Jakarta - Pemerinta bersama dengan DPR teluh membuat perubahan asumsi makro ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2014, adanya perubahan itu berimbas pada pengaruh postur penerimaan negara. Asumsi yang paling berpengaruh adalah nilai tukar, yang berdampak kepada penerimaan pajak.

Asumsi nilai tukar rupiah awalnya adalah Rp 11.700 per dolar Amerika Serikat (AS). Namun kemudian diubah menjadi Rp 11.600 per dolar AS. Akibatnya, penerimaan pajak ikut bertambah sebesar Rp 4 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.059,7 triliun menjadi Rp 1.063,7 triliun.

"Karena ada perubahan asumsi makro untuk kurs, maka penerimaan pajak dalam perhitungannya juga mendapat pengaruh. Naik sekitar Rp 4 triliun," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat dengan Panitia Kerja RAPBN-P 2014, di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (12/6).

Nilai tukar rupiah memang merupakan salah satu faktor positif untuk penambahan penerimaan pajak. Terutama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor. Meskipun ada pengaruh negatif pada belanja subsidi.

"Jadi ada pengaruh positif untuk penerimaan pajak. Tapi di satu sisi ada pengaruh juga pada belanja subsidi. Terutama untuk BBM (bahan bakar minyak) yang diimpor," kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan akan mengupayakan target penerimaan pajak dapat tercapai. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah eksensifikasi berbagai sektor seperti properti, pertambangan, dan kelapa sawit. Namun, ekstensifikasi tetap disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan sektor tersebut.

Langkah lain adalah meningkatkan kemampuan petugas di lapangan dalam menjalankan tugas. "Kita melakukan extra effort dengan eksentifikasi dari berbagai sektor yang dinilai bisa digenjot untuk penerimaan pajak," katanya.

Nilai tukar rupiah memang merupakan salah satu faktor positif untuk penambahan penerimaan pajak. Terutama pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor dan Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor. Meskipun ada pengaruh negatif pada belanja subsidi.

"Jadi ada pengaruh positif untuk penerimaan pajak. Tapi di satu sisi ada pengaruh juga pada belanja subsidi. Terutama untuk BBM (bahan bakar minyak) yang diimpor," kata Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany mengatakan akan mengupayakan target penerimaan pajak dapat tercapai. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah eksensifikasi berbagai sektor seperti properti, pertambangan, dan kelapa sawit. Namun, ekstensifikasi tetap disesuaikan dengan kondisi pertumbuhan sektor tersebut.

Langkah lain adalah meningkatkan kemampuan petugas di lapangan dalam menjalankan tugas. "Kita melakukan extra effort dengan eksentifikasi dari berbagai sektor yang dinilai bisa digenjot untuk penerimaan pajak," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target - BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device

Realisasi Pajak Daerah Sukabumi Lebihi Target BPKD Siap Jalankan Instruksi Walikota Terapkan Transaction Monitoring Device NERACA Sukabumi - Realisasi pajak…

Menanti Skema Bijak bagi Pajak E-Commerce

Oleh: Pril Huseno Pemerintah berencana akan menerapkan pengenaan pajak 0,5 persen bagi bisnis e-commerce efektif 01 April 2019 mendatang. Potensi…

BEI Optimis Target 100 Emiten Baru Tercapai

NERACA Jakarta – Penuhi tantangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menargetkan jumlah perusahaan yang melaksanakan penawaran umum saham perdana atau…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LPEI Dukung Pembiayaan Ekspor Kereta ke Bangladesh

  NERACA   Jakarta - Lembaga Pemerintah Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank memberikan pembiayaan menggunakan skema National Interest Account…

Caleg DPR Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat - Angka Kemiskinan Siak Tinggi

  NERACA   Siak – Angka kemiskinan di Kabupaten Siak Provinsi Riau mencapai 93.800 ribu. Padahal, Kabupaten Siak mempunyai kekayaan…

Hongkong Ingin Tingkatkan Perlindungan TKI

    NERACA   Jakarta - Sekretaris Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hongkong, Law Chi Kwong mengunjungi Indonesia dengan misi bertukar…