Pemerintah Klaim Proyek Abadi Bukan Monopoli Pantura - BPK Menyoroti

NERACA

Bogor - Jalur Pantai Utara Jawa atau biasa disebut Pantura sering menjadi sorotan publik. Pasalnya, jalur ini dianggap sebagai jalur utama perdagangan, dan tentu saja, jalur pemudik menjelang Lebaran tiba. Sorotan yang dimaksud apalagi kalau bukan kerusakan jalan yang sering terjadi. Tiap tahun anggaran perbaikan jalur Pantura selalu meningkat. Berdasarkan catatan, pada 2010 anggaran sebesar Rp700 miliar. Pada 2011 meningkat menjadi Rp939 miliar, kemudian di 2013 terjadi dua kali kenaikan anggaran, yaitu Rp1,03 triliun dan Rp1,1 triliun.

Dengan total panjang jalan 1.300 kilometer dan anggaran perbaikan sebesar Rp1,3 triliun pada 2014, jalur Pantura dituding menjadi “proyek abadi” alias penanganan jalan yang tak pernah usai. Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum pun menyadari hal itu dan menampik bahwa jalur Pantura disebut proyek abadi.

Direktur Jenderal Bina Marga, Djoko Murjanto, mengaku bahwa tidak hanya jalur Pantura, namun semua proyek jalan sebenarnya adalah proyek abadi. Menurut dia, ketika suatu jalan digunakan, penanganannya harus terus-menerus dilakukan. "Saya rasa proyek abadi itu ada di seluruh jalan, tidak hanya Pantura. Tidak hanya Indonesia tapi seluruh dunia, karena penanganan itu pasti ada untuk jalan," katanya, dalam diskusi media gathering dengan wartawan bertajuk "Kesiapan Infrastruktur Jalan jelang Arus Mudik Lebaran 2014" di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/6) malam.

Dia mengatakan terjadi kesalahpahaman di masyarakat karena menganggap baru ada proyek bila ada badan jalan yang terganggu. Padahal, tidak semua pekerjaan jalan dapat terlihat mata. Meskipun jalan tidak rusak, lanjut Djoko, tetapi tetap dilakukan penanganan rutin untuk jalan yang sudah mantap, kemudian perbaikan berkala dilanjutkan konstruksi. Kalau rekontruksi tidak mampu maka dibuat jalan baru.

Selain itu, Djoko menjelaskan faktor utama lain, yakni terkait penyerapan APBN yang dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Desember. "Itu pun kami percepat lelang pada November dan baru dimulai pengerjaannya sekitar Maret, sementara bulan Ramadan terus maju," terangnya. Kalau pun kontrak dimajukan pada Oktober, kata dia, hal itu melanggar regulasi dari Kementerian Keuangan.

Dia mengatakan pada saat Ramadan hingga Lebaran pekerjaan dihentikan agar lalu lintas tidak terganggu. "Secara konstruksi belum selesai, secara fungsional harus sudah selesai pekerjaan pada bulan Juni, untuk pekerjaan seharusnya dicor beton tiga kali, kita kerjakan 500 meter dulu, supaya jalan bisa digunakan secara nyaman," jelas Djoko.

Berdasarkan data Ditjen Bina Marga, terkait kemantapan kondisi jalan pada akhir 2013, yakni jalan lintas utara 1.314,79 kilometer atau 98.04%. Sementara tidak mantap 26,25 kilometer atau 1,96%. Adapun kemantapan jalan lintas selatan 813,18 kilometer atau 91,97% dan kondisi tidak mantap 70,99 kilometer atau 8,03%.

Untuk wilayah Sumatera, kondisi kemantapan jalan penghubung lintas 2,18 kilometer atau 93,21%, sementara kondisi tidak mantap 159,37 kilometer atau 6,79%. Pada 2014, diprediksi jumlah pemudik mencapai 30 juta orang, dan sekitar 2,5 juta pemudik akan menggunakan sepeda motor.

Sementara hingga akhir 2014, Kementerian PU menargetkan pengerjaan jalan nasional di seluruh Indonesia sepanjang 38.800 kilometer, yakni 94% meningkat dari 2013 hanya 92,5%. Sementara total jalan nasional di Jawa sepanjang 4.000 kilometer, Sumatera 6.500 kilometer, Sulawesi dan Kalimantan, masing-amsing sepanjang 2.500 kilometer.

Melebihi kapasitas

Pada kesempatan terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan tetap memberi perhatian khusus kepada proyek infrastruktur jalur Pantura, terkait dengan banyaknya pandangan publik terhadap jalur yang menjadi jalur andalan dipakai pemudik tersebut. "Kami memberikan perhatian secara khusus Jalur Pantura," kata Ketua BPK, Rizal Djalil di Jakarta, Jumat (13/6).

Menurut dia, masih banyak pertanyaan publik yang menanyakan mengapa sering dilakukan perbaikan jalur Pantura. Hasil pemeriksaan BPK, lanjut Rizal, menunjukkan bahwa terjadi keberatan muatan ("overload") beban gandar (sumbu kendaraan) yang melintasi jalan, sehingga melebihi kapasitas beban yang diizinkan di atas 10 Muatan Sumbu Terberat (MST).

"Kami merekomendasikan agar Kementerian PU meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lain yang terkait dengan upaya pengendalian terhadap penggunaan jalan nasional," jelas dia. Selain itu, Rizal juga mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat mengembangkan jalan alternatif jalan tol terkait dengan jalur Pantura tersebut. [ardi]

Related posts