YLKI Kritik Kebijakan Kenaikan Tarif Listrik

NERACA

Jakarta - Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo mengatakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencari cara mudah untuk mengatasi biaya operasi pengadaan listrik dengan menaikkan tarif tenaga listrik. Seharusnya pemerintah memikirkan cara bagaimana untuk menekan biaya itu tanpa menaikkan tarif tenaga listrik.

"DPR dan Pemerintah malas berpikir. Difokuskan biaya listrik per kwh dengan energi primernya BBM karena BBM bengkak jadinya menaikkan tarif listrik," ujar Sudaryatmo di Jakarta akhir pekan kemarin.

Sudaryatmo juga mengkritik proses keputusan Pemerintah dan DPR yang menaikkan tarif tenaga listrik dengan waktu cepat. Untuk menaikkan tarif tenaga listrik seharusnya pemerintah dan DPR memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kenaikan tarif tenaga listrik kepada masyarakat. "Juli akan naik, tetapi keputusannya kemarin (10 Juni 2014-red). Harus ada masa sosialisasi. Proses pengambilan keputusan pemerintah dan DPR begitu buruk," kata dia.

Oleh karena itu, Sudaryatmo mengharapkan, PLN juga harus mengatasi akar masalah dari biaya listrik yang membengkak karena penggunaan BBM. Pemerintah diimbau dapat menyediakan energi alternatif seperti gas untuk energi. "Gas murah dijual ke China, tetapi BBM makin lama makin naik. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.

Selain itu, Sudaryatmo juga mengimbau pemerintah untuk memberikan subsidi listrik tepat sasaran. Penerapan tarif listrik juga sebaiknya dilakukan berdasarkan kuota. "Banyak juga rumah tangga pengguna listrik 900 volt ampere tetapi memakai AC, nah ini malah disubsidi," tuturnya.

Sudaryatmo juga menegaskan, PLN juga harus memberikan perbaikan layanan listrik kepada masyarakat dengan kenaikan tarif tenaga listrik. Hal ini dilakukan agar konsumen juga mendapatkan layanan terbaik. "Tarif naik harusnya diikuti dengan peningkatan layanan. Tidak fair bila tarif listrik naik tapi listrik sering padam," kata dia.

DPR dan pemerintah telah menyepakati kenaikan enam golongan pelanggan tarif tenaga listrik (TTL). Dengan kesepakatan itu maka pemerintah dapat menghemat subsidi sebesar Rp 8,5 triliun. Adapun enam golongan pelanggan yang subsidi listriknya naik antara lain pada 1 Juli 2014. Industri I3 non terbuka (tbk) dinaikkan secara bertahap 11,57% setiap dua bulan terhitung awal Juli mendatang. Perkiraan penghematan subsidi kenaikan ini sebesar Rp 4,78 triliun.

Pelanggan rumah tangga R3 dengan 3.500-5500 volt ampere (va), naik bertahap 5,7% setiap dua bulan mulai 1 juli mendatang. Potensi penghematan subsidi dari kenaikan ini sebesar Rp 0,37 triliun. Pelanggan pemerintah (P2) dengan daya diatas 200 kva. Kenaikan secara bertahap setiap dua bulan sebesar 5,36% mulai Juli. Potensi penghematan subsidi dari kenaikan golongan ini sebesar Rp 0,1 triliun.

Golongan Rumah Tangga (R1) dengan daya 2.200 VA yang kenaikan bertahap rata-rata 10,43% setiap dua bulan. kenaikan mulai 1 juli nanti perkiraan penghematan sebesar Rp 0,99 triliun. Golongan pelanggan penerangan Jalan Umum (P3) dengan kenaikan bertahap sebesar 10,69% setiap dua bulan mulai Juli, potensi penghematan subsidi dari pelanggan ini sebesar Rp 0,43 triliun.

Golongan pelanggan Rumah Tangga (R1) dengan daya 1.300 VA yang kenaikan bertahap 11,36% setiap dua bulan mulai 1 juli. Dengan potensi penghematan subsidi dari pelanggan ini sebesar Rp 1,84 triliun.

Sebelumnya, kalangan industri makanan dan minuman menolak rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) pada 2013. Kenaikan TDL, meski akan dilakukan secara bertahap, akan meningkatkan biaya produksi dan melemahkan daya saing industri.

"Kenaikan TDL akan menyebabkan daya saing industri makin melemah di pasar global. Dikhawatirkan juga bisa berdampak pada lonjakan produk impor ke pasar dalam negeri karena tingginya biaya produksi. Bisa-bisa industri jadi pedagang dengan mengimpor produk serupa," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman.

Menurut dia, bagi industri makanan dan minuman, sebanyak 8 hingga 10 persen dari total biaya produksi disumbang dari biaya energi, termasuk listrik. Jadi, dengan kenaikan TDL, maka secara otomatis akan menyebabkan kenaikan biaya produksi dan harga jual produk.

"Selain itu, supplier-supplier (pemasok/vendor) juga akan menaikkan harga, misalnya pemasok kemasan dan bahan baku tambahan. Ujung-ujungnya konsumen lah yang akan menanggung harga yang terus meningkat," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Kebijakan Diskon Rokok Dinilai Hambat Visi Pemerintah Tingkatkan SDM Unggul

NERACA Jakarta – Pemerintah Indonesia memiliki visi membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menjadi pondasi dalam meningkatkan perekonomian…

Balai Kemenperin Ciptakan Penyimpan Daya Listrik Portabel

NERACA Jakarta – Ketersediaan dan akses layanan energi listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi…

Manfaatkan Patent Mapping - Pemerintah Cari Peluang Inovasi Pendukung Kendaraan Listrik

NERACA Jakarta – Kalangan peneliti maupun pengambil kebijakan yang terlibat dalam melakukan kegiatan inovasi perlu memiliki pemahaman mengenai paten. Hal…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Sektor Manufaktur Harus Berani Lakukan Terobosan

NERACA Jakarta – Sektor industri manufaktur dinilai perlu memperbanyak terobosan di tengah ketatnya persaingan dengan pelaku usaha di kawasan Asia…

PPnBM Kendaraan Diusulkan Berdasarkan Emisi Karbon

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian telah mengusulkan agar Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) kendaraan ditentukan berdasarkan emisi karbon sebagai…

Kemenperin Revitalisasi Sentra IKM di Sulawesi Tengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian sedang berupaya merevitalisasi sentra industri kecil dan menengah (IKM) di Sulawesi Tengah khususnya di Kota…