Oleh: Prof. Firmanzah Ph.D

Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Inflasi merupakan salah satu indikator penting tidak hanya bagi makro ekonomi tetapi juga kesejahteraan masyarakat suatu negara. Inflasi yang terlalu rendah, bahkan deflasi, dalam jangka waktu yang panjang mencerminkan perekonomian suatu negara tidak mengalami ekspansi. Hal ini dialami oleh Jepang dalam beberapa waktu tahun yang lalu. Namun inflasi yang terlalu tinggi, bahkan dikategorikan hyperinflation, akan menghancurkan perekonomian suatu negara. Mengelola inflasi menjadi fokus dan target baik bagi otoritas moneter maupun fiskal di banyak negara saat ini.

Bagi Indonesia, pengelolaan inflasi dilakukan secara terpadu baik oleh Pemerintah, selaku otoritas fiskal, maupun oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter. Bahkan Tim Pengendali Inflasi (TPI) yang dibentuk melalui surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pada 2005 meningkatkan efektivitas pengelolaan inflasi di Indonesia. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dilakukan dengan tetap memperhatikan berkembangnya sektor riil, daya beli masyarakat dan indikator keuangan lainnya seperti likuiditas, nilai tukar mata uang, aliran modal, dan keseimbangan transaksi neraca berjalan.

Baru-baru ini BPS merilis data inflasi Indonesia pada Mei 2014 yang mencapai 0,16%. Sejumlah kelompok barang menjadi penyumbang inflasi Mei 2014 antara lain kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,35%); kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar (0,23%); kelompok transportasi dan jasa angkutan (0,21%); dan kelompok kesehatan (0,41%). Sementara tingkat inflasi tahunan (Januari-Mei 2014) mencapai 1,56%. Tentunya kita semua optimistis bahwa target inflasi pada 2014 akan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan tekanan inflasi dalam perekonomian nasional masih akan terjadi. Jelang Ramadhan dan Idul Fitri, tekanan permintaan akibat melonjaknya permintaan masyarakat akan terus dimonitor oleh pemerintah. Hampir semua kelompok barang akan mengalami tekanan permintaan dari mulai kelompok makanan, sandang, transportasi dan jasa angkutan. Tekanan ini juga ditambah dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL). Pemerintah bersama DPR-RI telah menyepakati kenaikan TDL pada enam golongan konsumen yang akan berlaku pada 1 Juli 2014.

Dari sisi peningkatan ketersediaan pasokan dan jaminan produksi, pemerintah akan terus meningkatkan pembangunan baik infrastruktur maupun sektor riil di tanah air. Infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan rel kereta api terus dibangun agar konektivitas antar-daerah menjadi semakin lancar. Selain itu juga, produksi pangan dan barang-barang lainnya juga terus ditingkatkan melalui sejumlah kebijakan mendorong industrialisasi di dalam negeri. Kelancaran dan ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen menjadi prioritas dalam sistem pengelolaan inflasi nasional.