Pemalsuan Identitas Kartu Kredit Bukopin

Awal Juni saya dapat info dari salah satu bank yang akan memberikan KPR bahwa dalam BI checking terdapat tunggakan tagihan pada kartu kredit bank Bukopin sejumlah Rp. 11.372.740. Padahal saya tidak pernah memiliki kartu kredit dari bank tersebut.

Saya sudah melakukan konfirmasi lewat CS bank Bukopin dan ternyata memang ada nama, No KTP dan nama ibu kandung yang sama dengan saya tapi terdapat perbedaan alamat, pekerjaan dan no kontak. Saya diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa saya tidak pernah mengajukan, menerima dan memakai kartu kredit Bank Bukopin.

Pada 21 Juni 2011, saya kekantor bank Bukopin di jalan MT. Haryono dan dianjurkan ke Bank Bukopin di Slipi, di bagian kartu kredit Bank Bukopin. Saya mengeluhkan kenapa pemalsuan identitas saya bisa dilakukan dan pihak Bukopin tidak bisa menelusuri staf yang melakukan verifikasi dan survei.

Mereka menganjurkan membuat surat pernyataan, dan 3 Agustus 2011, saya melakukan BI checking di BI dan ternyata masih saya temukan nama saya di sebagai pemilik kartu kredit Bank Bukopin. Padahal dalam surat yang dikirim kepada saya bahwa nama saya akan dihapus di BI Checking bulan berikutnya (Juli).

Saya menyayangkan sikap Bank Bukopin yang tidak profesional dalam menerbitkan kartu kredit, sehingga ada korban seperti saya, Bank Bukopin malah menganggap mereka juga korban padahal kalau mereka profesional tentunya hal ini tidak mungkin terjadi.

Indra Jaya

Email: indravoices@yahoo.com

BERITA TERKAIT

Omnibus Law Perpajakan Cara Jitu Memudahkan Investasi

  Oleh : Edi Baskoro, Pengamat Sosial Ekonomi   Ruwetnya sistem regulasi beserta tatatan birokrasi di Indonesia tinggal menghitung jari.…

Meningkatkan Kepedulian Pengusaha Besar untuk Program Pemberdayaan Ekonomi Mikro

Oleh : Agung Wahyudin dan Wilnas, Pemerhati Masalah Ekonomi Relasi positif dan konstruktif antara pengusaha besar atau konglomerat, kelompok ekonomi…

Menanti Gebrakan Presiden Asakawa

  Oleh: Purwaka Hari Setyawan, SE., M.Sc., Staf Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu *)   Takehiko Nakao telah secara resmi meletakkan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Omnibus Law Cipta Kerja Buka Peluang Lapangan Kerja Baru

  Oleh : Rahmat Soleh, Mahasiswa Komunikasi Jakarta Pemerintah berupaya memangkas regulasi yang selama ini menghambat investasi dengan mengusulkan RUU…

Harmonisasi Perda Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat

  Oleh : Iqbal Fadillah, Pemerhati Kebijakan Publik Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dilansir beritasatu.com menemukan sebanyak 347 Peraturan…

Tantangan Setelah Kemiskinan Satu Digit

  Oleh: Slamet Riyadi, Staf Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu *)   Pada Maret 2018, untuk pertama kali dalam sejarah angka…