NERACA

Jakarta – Pemerintah akan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) pada awal Juli 2014. Langkah tersebut dinilai oleh pengusaha sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran. Pasalnya jika pemerintah beralasan untuk menghindari defisit APBN, maka pemerintah bisa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mengingat dalam anggaran subsidi lebih banyak untuk subsidi BBM.

“Diakhir kepemimpinan (Kabinet Indonesia Bersatu II, red) ini, kelihatannya pemerintah tidak berkerja. Karena lebih mementingkan mereka sendiri dibandingkan iklim usaha. Misalnya sekarang TDL naik, nanti kepemimpinan baru juga diprediksi akan menaikkan harga BBM. Maka itu menjadi beban dua kali beruntun yang akan diterima pengusaha. Padahal dengan kenaikan BBM saja sudah cukup menyelamatkan defisit APBN. Tetapi pemerintah memangkas anggaran Kementerian/Lembaga (KL) dan subsidi listrik,” tegas Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani, saat dihubungi Neraca, akhir pekan kemarin.

Tak hanya itu, di tengah APBN yang akan mengalami defisit, pemerintah justru tidak menggenjot sektor pajak. Padahal sektor pajak bisa memberikan menfaat yang lebih dengan menambal defisit APBN. “Ini malah justru menurunkan target pajak. Sementara itu, masih banyak sektor yang belum maksimal dalam penerimaan pajak. Ditengah itu, pemerintah justru menaikan tarif TDL, itu artinya memberikan efek negatif bagi pertumbuhan sektor rill karena masih banyaknya industri yang masih mengandalkan listrik,” jelasnya.

Secara terpisah, Pengamat Ekonomi UI Telisa Aulia Falianty menyatakan bahwa ada oknum-oknum tertentu yang mendapatkan keuntungan dari kesalahan anggaran subsidi ini. “Misalnya saja subsidi pupuk, harusnya itukan subsidi pupuk diberikan kepada petani. Akan tetapi petani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. Bahkan pupuk bersubsidi lebih dinikmati oleh perusahaan-perusahaan besar ataupun koperasi,” kata Telisa saat dihubungi Neraca.

Begitu juga dengan subsidi energi, ia mengatakan bahwa subsidi energi baik listrik ataupun BBM lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Seperti contoh subsidi listrik yang lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang sudah Tbk, sementara rasio elektrifikasi belum sepenuhnya sempurna. “Di BBM juga demikian, karena yang menikmati adalah kalangan yang tidak seharusnya mendapatkan subsidi,” ucapnya.

Atas dasar itu, Telisa mengatakan memang sudah saatnya pemerintah menyerahkan harga ke pasar. Sementara postur anggaran subsidi bisa dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan seperti infrastruktur ataupun yang langsung ke target. “Perbaikan infrastruktur masih perlu dikejar, kalau mengandalkan swasta maka akan lama. Baiknya adalah dialihkan ke hal-hal yang lebih produktif,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah membuat sistem agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. Artinya pengeluaran yang dilakukan oleh negara juga sebanding dengan output yang didapat. “Misalnya untuk subsidi langsung ke target dengan memberikan beasiswa. Hasilnya jelas, ada peningkatan kualitas dari SDM. Jadi ciptakan suatu sistem yang jelas,” tukasnya.

Catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menyebut bahwa pemerintah belum memiliki kebijakan dan kriteria yang jelas dalam mengelola anggaran subsidi baik di sektor energi maupun non energi. Pasalnya, lembaga resmi negara itu menilai ketepatan penerima subsidi masih jauh dari sasaran. Hal tersebut seperti diungkapkan Ketua BPK Rizal Djalil.

Dalam 5 tahun terakhir, BPK mencatat bahwa subsidi di sektor energi khususnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada 2009, nilai subsidi dengan realisasi sebesar Rp 138,1 triliun, pada 2010 sebesar Rp 192,7 triliun, pada 2011 sebesar Rp 295,4 triliun. Kemudian pada 2012 sebesar Rp 346,4 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 348,1 triliun, dan 2014 sebesar Rp 333,7 triliun. "BPK mengingatkan hasil pemeriksaan, pemerintah belum memiliki kebijakan dan kepastian yang jelas atau ketepatan sasaran yang jelas dalam mengendalikan subsidi BBM," kata Rizal.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengkritik soal pendistribusian BBM yang belum juga dikawal dengan maksimal sehingga yang menikmati subsidi justru kalangan menengah keatas. “Pemberian uang cash ke Pertamina dalam hal subsidi ini masih belum tepat sasaran dan mengandung resiko, buktinya subsidi tersebut banyak dinikmati oleh menengah keatas, tidak tepat,” katanya.

Kemudian adalah subsidi listrik. Penetapan tarif listrik belum sepenuhnya mempertimbangkan golongan penerima subsidi sehingga lebih banyak diterima oleh pelanggan menengah, besar, dan khusus. "Untuk itu BPK menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi dan merancang ulang kebijakan subsidi, sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Serta meningkatkan basis data dan sistem seleksi penerima subsidi secara lebih transparan, akuntabel, dan predictable," terang Rizal.

Selanjutnya adalah subsidi pupuk pada BUMN. Ada penetapan nilai subsidi pupuk melebihi seharusnya sebesar Rp 498,44 miliar. Pemerintah juga kurang membayar subsidi pupuk senilai Rp 6,63 triliun. "Hal ini menunjukkan bahwa penetapan nilai subsidi relatif belum cermat dan ada indikasi penetapan HPP pupuk terlalu tinggi. Perusahaan pupuk skala besar ditengarai memiliki keuntungan besar yang tidak seharusnya," jelas Rizal.