Pertumbuhan Berbasis Keadilan

Di tengah ancaman krisis Amerika Serikat dan Eropa, pola pembangunan selama ini ternyata banyak mengandalkan kerja sama berbasis perluasan ekspor dan akses pasar, integrasi ekonomi yang tidak disertai dengan kesiapan kondisi riil di dalam negeri bagi sektor swasta, dan keterlibatan dalam ekonomi pasar, yang tidak disertai dengan program jangka panjang berkesinambungan untuk perlindungan sosial.

Ini artinya bahwa kegiatan menggenjot pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai program jaminan sosial yang terkonsolidasi secara nasional dan tidak memadai. Fokus pembangunan bukan lagi menyoroti angka belaka, tapi juga wajahnya. Ada aspek manusiawi yang sekarang didorong untuk diakui proses pembangunan dapat berkesinambungan.

Adalah Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) lewat Lembaga Perburuhan Internasional (ILO), yang sejak krisis 2008 ILO tak hanya bicara soal hak normatif pekerja, tapi juga hak warga negara sebagai bagian dari komunitas yang menopang perekonomian suatu negara patut mendapatkan perhatian.

ILO kini mulai mengampanyekan social protection floor (SPF) alias jaminan atas terpenuhinya margin terendah hak-hak sosial warga negara. Di atas SPF barulah ada perlindungan sosial dalam bentuk lain yang bisa lebih sempit cakupannya, misalnya yang berbasis iuran dan diatur pengelolaannya secara nasional, dan yang berbasis sukarela misalnya lewat asuransi swasta.

SPF merupakan dua elemen: jasa dan transfer. Jasa dalam arti akses pada pelayanan dasar tertentu seperti air, sanitasi, kesehatan, dan transfer dalam arti jaminan perolehan tunjangan berbentuk layanan atau uang agar ketersediaan penghasilan minimum dan akses dasar dapat dipenuhi.

Dasar hukum SPF adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial,dan Budaya 1966. Dalam pasal 22 Deklarasi disebutkan, semua orang anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan realisasinya melalui upaya nasional dan kerja sama internasional.

Kemudian pasal 25 mengingatkan bahwa semua orang dijamin berhak hidup berkecukupan, untuknya dan keluarga, termasuk pangan, sandang, papan,layanan kesehatan, dan layanan sosial lainnya, rasa aman ketika kehilangan pekerjaan, sakit, cacat, menjanda, tua, dan menghadapi tantangan hidup diluar kendalinya.

Ibu dan anak, bahkan anak di luar hubungan nikah, berhak atas perlindungan khusus. Kovenan 1966 didukung 160 negara (termasuk Indonesia, AS, China, India,Brasil),dan menegaskan komitmen penegakan hak universal manusia tersebut. Kini saatnya janji tersebut ditagih.

Karena itu, tidak dapat disangkal, pertumbuhan ekonomi adalah hal penting bagi negara dalam meningkatkan pembangunan fisik maupun nonfisik. Namun, pertumbuhan ekonomi tak lagi menjadi sasaran diplomasi satu-satunya di tingkat kerja sama internasional saat ini.

Yang berkembang sekarang, ada tren yang konsisten menuju didorongnya agenda pembangunan berbasis keadilan (equity). Pendorong agenda keadilan dalam pembangunan adalah krisis keuangan dan ekonomi yang belum usai gejolaknya sejak krisis 2008.

Jadi, negara dan kerja sama antarnegara tak bisa lagi mengabaikan kerentanan orientasi ekonomi berbasis ekspor dan keterbukaan ekonomi. Lalu integrasi ekonomi dengan kerja sama kawasan maupun global menuntut dukungan lebih riil bagi sektor swasta, baik pekerja maupun pengusaha, untuk bisa bertahan. Dan pengembangan sistem jaminan sosial yang memikirkan kesinambungan perlindungan dalam jangka panjang tak dapat ditunda lagi.

BERITA TERKAIT

Pacu Pertumbuhan Bisnis - META Terbuka Akuisisi Ruas Tol Dalam Kota

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan bisnis di jalan tol, PT Nusantara Infrastructure Tbk (META) membuka diri untuk mengakuisisi beberapa ruas…

Renstra Kemenkop Prioritaskan Triple Track Pertumbuhan Ekonomi

Renstra Kemenkop Prioritaskan Triple Track Pertumbuhan Ekonomi NERACA Jakarta - Pengembangkan koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan kewirausahaan harus…

Jelang Lebaran 2019 - Pertumbuhan Penumpang Pesawat Turun Dua Kali Lipat

NERACA Jakarta – Pertumbuhan penumpang pesawat penerbangan domestik turun hampir dua kali lipat pada Lebaran 2019, kata Direktur Jenderal Perhubungan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Persatuan Wujud Kemenangan Bersama Seluruh Warga Bangsa

  Oleh : Rahmat Ginanjar, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Pada 21 Mei dinihari merupakan hari dimana pengumuman resmi dari KPU telah…

Mengawal Kontribusi Pajak untuk Menjadi Manfaat

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Berbagai upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah…

Diperlukan Konsolidasi Nasional, Segera!

Oleh: Erros Djarot, Budayawan Sudah terlambat untuk saling menyalahkan. Begitu juga sudah bukan merupakan penyelesaian dengan mengatakan pelaku kerusuhan adalah…