WABUP CIAMIS DIMINTA JUJUR Sisa Bantuan Tsunami Rp 8,5 M Dipertanyakan

Jumat, 12/08/2011

Ciamis - Bantuan recoverypascabencana Tsunami Pangandaran di Bidang Kelautan dan Perikanan ternyata per 31 Desember 2007 diketahui masih tersisa Rp 8.599.818.300,- Jumlah tersebut termasuk sisa bantuan hatcherydan tambak (kasusnya ditangani kejaksaan dengan tersangka DH) yang mencapai Rp 2.348.750.300.

Namun tidak ada kejelasan, kemana dana sebanyak itu teralokasikan, meskipun sejumlah pejabat menetapkannya sejumlah alokasi dalam surat yang mereka tandatangani bersama-sama.

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Inpam, Endin Lidinillah seraya berharap para pejabat yang terlibat agar memberikan penjelasan dengan jujur kepada publik kenapa hal itu bisa terjadi, karena surat tersebut tidak ada tandatangan Bupati Ciamis sebagai kepala daerah, yang ada justru tandatangan H. Subur Dwiono, Tarso D, Mahmud, Akasah, Hidayat K, Tahyadi A. Satibie dan DH, nama terakhir sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan bantuan hatchery.

"Menurut analisa kami, surat itu janggal karena meskipun ditandatangani oleh sejumlah pejabat tapi tidak ada tandatangan bupati," kata dia.

Endin juga menduga adanya aliran dana dari sisa anggaran tersebut kepada Dinas Kimprasda yang saat itu kepala dinasnya dijabat H. Iing Syam Arifin yang kini Wakil Bupati Ciamis. Dana juga dialokasikan ke Bagian Ekonomi semasa Kabagnya Yoni Kuswardiono yang kini menduduki jabatan Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Ciamis.

Kepada kedua pejabat tersebut, LSM Inpam berharap keduanya mampu mengedepankan kejujuran, jika benar menerima dan mencairkan dana untuk alokasi kegiatan institusi yang dipimpinnya, mereka agar bisa membuktikan realisasi di lapangan. Dipergunakan apa saja alokasi dana tersebut. Jika mengelak, padahal benar menerima, LSM Inpam akan bongkar semuanya langsung ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Menurut Endin, pihaknya berani melaporkan kasus ini ke KPK karena mengantongi data terkait sisa bantuan bencana Tsunami tersebut.

Wabup Membantah

Sementara Wakil Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin membantah menerima dana sisa bantuan pascabencana Tsunami Pangandaran di Bidang Kelautan dan Perikanan saat dirinya menjabat Kepala Dinas Kimprasda Kab. Ciamis untuk sejumlah kegiatan di dinas yang dipimpinnya itu. Namun pihaknya mengakui adanya sisa bantuan tersebut dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh tujuh pejabat Ciamis.

Wabup menjelaskan, tidak ada dana sisa bantuan pascabencana Tsunami Pangandaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang diterimanya untuk alokasi kegiatan di Dinas Kimprasda yang dipimpinnya saat itu, karena sisa dana tersebut sudah disepakati untuk recovery pascabencana Tsunami Pangandaran yang belum dianggarkan tapi sifatnya urgent harus segera dibantu.

"Salah satu contoh, ada bantuan dari pihak ketiga untuk pembangunan rumah, namun tidak ada anggaran untuk biaya pemasangan listriknya, maka sisa tersebut disepakati untuk membantu pemasangan jaringan listrik ke rumah tersebut. Tidak hanya itu sisa bantuan juga dialokasikan kepada sejumlah nelayan," kata dia.

Menurut Wabup, kesepakatan tersebut diambil setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah( TAPD) melakukan beberapa kali rapat membahas sisa dana bantuan pascabencana Tsunami dan kebetulan dirinya sempat mengikuti rapat tersebut karena saat itu posisi jabatannya masih sebagai Kepala Dinas Keuangan yang notabene masuk sebagai anggota TAPD.

"Secara kebetulan saat penandatanganan surat tersebut, saya baru beberapa hari dialihtugaskan menjadi Kadis Kimprasda, jadi saya tidak menandatanganinya, yang menandatangani adalah pejabat pengganti saya di Dinas Keuangan," tandas dia.

Topik Terkait

endin hidinillah