Ciamis  - Bantuan recovery pascabencana Tsunami  Pangandaran di Bidang Kelautan dan Perikanan ternyata per  31 Desember 2007 diketahui masih tersisa  Rp 8.599.818.300,-  Jumlah tersebut termasuk sisa bantuan hatchery dan tambak  (kasusnya ditangani kejaksaan dengan tersangka DH) yang  mencapai Rp 2.348.750.300.

Namun tidak ada kejelasan,  kemana dana sebanyak itu teralokasikan, meskipun sejumlah  pejabat menetapkannya sejumlah alokasi dalam surat yang  mereka tandatangani bersama-sama. 

Hal itu diungkapkan Ketua LSM Inpam, Endin Lidinillah seraya  berharap para pejabat yang terlibat agar memberikan  penjelasan dengan jujur kepada publik kenapa hal itu bisa  terjadi, karena surat tersebut tidak ada tandatangan Bupati  Ciamis sebagai kepala daerah, yang ada justru tandatangan  H. Subur Dwiono, Tarso D, Mahmud, Akasah, Hidayat K,   Tahyadi A. Satibie dan DH, nama terakhir sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus  penyalahgunaan bantuan hatchery.  

"Menurut analisa kami, surat itu janggal karena meskipun ditandatangani oleh sejumlah  pejabat tapi tidak ada tandatangan bupati," kata dia. 

Endin juga menduga adanya aliran dana dari sisa anggaran tersebut kepada Dinas Kimprasda  yang saat itu kepala dinasnya dijabat H. Iing Syam Arifin yang kini Wakil Bupati Ciamis. Dana  juga dialokasikan ke Bagian Ekonomi semasa Kabagnya Yoni Kuswardiono yang kini  menduduki jabatan Kadis Catatan Sipil dan Kependudukan Kab. Ciamis. 

Kepada kedua pejabat tersebut, LSM Inpam berharap keduanya mampu mengedepankan  kejujuran, jika benar menerima dan mencairkan dana untuk alokasi kegiatan institusi yang  dipimpinnya, mereka agar bisa membuktikan realisasi di lapangan. Dipergunakan apa saja  alokasi dana tersebut. Jika mengelak, padahal benar menerima, LSM Inpam akan bongkar  semuanya langsung ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

Menurut Endin, pihaknya berani melaporkan kasus ini ke KPK karena mengantongi data  terkait sisa bantuan bencana Tsunami tersebut.

Wabup Membantah

Sementara Wakil Bupati Ciamis, H. Iing Syam Arifin  membantah menerima dana sisa bantuan pascabencana  Tsunami Pangandaran di Bidang Kelautan dan Perikanan saat  dirinya menjabat Kepala Dinas Kimprasda Kab. Ciamis untuk  sejumlah kegiatan di dinas yang dipimpinnya itu. Namun  pihaknya mengakui adanya sisa bantuan tersebut dituangkan  dalam surat yang ditandatangani oleh tujuh pejabat Ciamis. 

Wabup menjelaskan, tidak ada dana  sisa bantuan pascabencana Tsunami Pangandaran Bidang  Kelautan dan Perikanan yang diterimanya untuk alokasi  kegiatan di Dinas Kimprasda yang dipimpinnya saat itu,  karena sisa dana tersebut sudah disepakati untuk recovery   pascabencana Tsunami Pangandaran yang belum dianggarkan tapi sifatnya urgent harus  segera dibantu. 

"Salah satu contoh, ada bantuan dari pihak ketiga untuk pembangunan rumah, namun tidak  ada anggaran untuk biaya pemasangan listriknya, maka sisa tersebut disepakati untuk  membantu pemasangan jaringan listrik ke rumah tersebut. Tidak hanya itu sisa bantuan juga  dialokasikan kepada sejumlah nelayan," kata dia. 

Menurut Wabup, kesepakatan tersebut diambil setelah Tim Anggaran Pemerintah  Daerah( TAPD) melakukan beberapa kali rapat membahas sisa dana bantuan pascabencana Tsunami  dan kebetulan dirinya sempat mengikuti rapat tersebut karena saat itu posisi jabatannya masih  sebagai Kepala Dinas Keuangan yang notabene masuk sebagai anggota TAPD. 

"Secara kebetulan saat penandatanganan surat tersebut, saya baru beberapa hari  dialihtugaskan menjadi Kadis Kimprasda, jadi saya tidak menandatanganinya, yang  menandatangani adalah pejabat pengganti saya di Dinas Keuangan," tandas dia.