Pemberian subsidi BBM disadari sebagai kebijakan politik dimana sebuah keharusan untuk menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional baik secara mikro atau pun makro. Mengurangi subsidi akan berarti dua hal, yakni terjadinya kenaikan harga BBM atau pembatasan  pasokan BBM. Menaikkan harga BBM berarti akan menyulut inflasi yang bisa saja menjadi berbahaya di tengah kondisi inflasi dunia saat ini yang tidak sehat.

Sementara membatasi pasokan BBM berarti akan mengakibatkan kelangkaan pasokan. Bila ini yang terjadi, ada kemungkinan pada akhirnya timbul kekisruhan sosial dan politik yang memiliki ongkos lebih tinggi bagi kita semua. Sebaliknya, tetap mempertahankan pemberian subsidi BBM berarti akan memberikan beban anggaran yang sangat besar bagi negara. Apalagi, tren kebutuhan konsumsi BBM nasional, kebutuhan konsumsi BBM internasional dan situasi geo politik antarnegara penghasil minyak serta kondisi lainnya berpotensi menyebabkan harga minyak dunia naik. 

Jadi, pokok masalah sebenarnya adalah bukan pada keputusan pemberian subsidinya namun efektivitasnya. Bantuan subsidi BBM yang saat ini diberikan, dirasakan tidak efektif karena dinilai tidak tepat sasaran. Kondisi ini bukannya tidak disadari oleh pemerintah, namun dari sekian banyak wacana yang digagas dan didiskusikan nampaknya belum ada satu pun pendekatan yang dianggap akan efektif. Apalagi pengalaman masa lalu tentang cara-cara pemberian subsidi BBM yang pernah ditempuh oleh pemerintah tidak ada yang dianggap berhasil.

Jika mengikuti perhitungan ekonom pendukung liberalisasi, sebaiknya secepatnya harga BBM dinaikkan karena APBN sudah benar-benar kedodoran dibuatnya. Kalau kedodoran lantaran subsidi jatuh ke tangan yang berhak, atau ke tempat dimana subsidi bisa mendorong produktivitas, maka itu tak persoalan. Tapi saat ini terus menerus diusung argumen bahwa ada banyak pihak yang menikmati subsidi padahal mereka masuk dalam golongan orang kaya.

Selain itu, pemerintah juga melihat adanya pengaruh terhadap inflasi walau tak terlalu tinggi secara teori, namun efek psikologisnya akan mengerek harga bahan pokok menjadi lebih mahal. Tentu bagi masyarakat miskin, kenaikan harga BBM menjadi “hantu” dalam kehidupannya di masa depan.

Problem subsidi BBM selama ini memang selalu menjadi simalakama bagi pemerintah. Subsidi yang awalnya ditujukan bagi stimulus perekonomian, faktanya justru berganti menjadi sumber inefisiensi utama. Hal itu tak lepas dari ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur siapa yang berhak mengonsumsi BBM bersubsidi. Walhasil aturan menteri ESDM malah berubah jadi instrumen hukum yang mandul.

Angka-angka penggunaan BBM bersubsidi yang terus meningkat dari  kuota sepanjang tahun memberikan gambaran bahwa konsumsi BBM bersubsidi di level masyarakat sulit dikendalikan. Bangsa ini terlalu lama dininabobokkan dengan harga BBM yang begitu murah, sehingga pengendalian konsumsi BBM menjadi sebuah hal yang dianggap menyiksa rakyat.

Beberapa kajian yang pernah muncul adalah rencana memangkas subsidi BBM untuk kendaraan roda empat, terutama untuk kendaraan pribadi roda empat. Ini dididasari atas asumsi bahwa kendaraan pribadi roda empat dimiliki oleh orang yang cukup mampu, sehingga tidak layak mendapatkan subsidi BBM. Namun hingga saat ini, wacana tersebut tidak diimplementasikan karena banyaknya kritik dan kekhawatiran dari masyarakat tentang efektivitasnya. Ini tantangan yang harus diselesaikan Presiden RI baru yang terpilih nanti.