Pemerintah Terbitkan Sukuk Rp1,5 Triliun

NERACA

Jakarta - Pemerintah berencana melakukan lelang penjualan tiga seri Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara dengan target indikatif sebesar Rp1,5 triliun pada Selasa (17/6) mendatang. Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Kamis (12/6), menyebutkan sukuk yang akan dilelang terdiri atas dua seri sukuk negara berbasis proyek dan satu seri sukuk negara berjangka pendek.

Dua sukuk negara berbasis proyek tersebut adalah seri PBS005 (penjualan kembali) dan PBS006 (penjualan kembali). Sedangkan sukuk negara jangka pendek yaitu seri SPN-S04122014 (penjualan kembali). Penjualan Sukuk Negara melalui lelang itu ditujukan untuk memenuhi sebagian target pembiayaan dalam APBN 2014.

Seri PBS005 jatuh tempo 15 April 2043 dengan tingkat imbalan 6,75 persen dan seri PBS006 akan jatuh tempo 15 September 2020 dengan tingkat imbalan 8,25 persen. Aset acuan dua seri Sukuk Negara itu berupa proyek atau kegiatan dalam APBN 2014. Sedangkan seri SPN-S04122014 akan jatuh tempo 7 November 2014 dengan imbalan secara diskonto serta aset acuan berupa barang milik negara, yaitu tanah dan bangunan.

Lelang SBSN itu akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN dan lelang bersifat terbuka menggunakan metode harga beragam. Pada prinsipnya semua pihak, investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang, namun dalam pelaksanaan penyampaian lelang harus melalui peserta yang telah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan.

Pemerintah memiliki hak untuk menjual seri-seri SBSN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari target indikatif yang ditentukan. Setelmen atau penyelesaian akhir transaksi penjualan SBSN itu akan dilaksanakan pada 19 Juni 2014 atau dua hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.

Serap Rp12 triliun Sementara itu dalam lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa (10/6), pemerintah menyerap dana sebesar Rp12 triliun dari total penawaran yang masuk sebesar lebih dari Rp21,63 triliun. Rincian Rp12 triliun itu terdiri atas SUN seri SPN12140911 sebesar Rp1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 5,43 persen, imbal hasil tertinggi dimenangkan 5,55 persen. SUN ini jatuh tempo pada 11 September 2014.

Seri SPN12150611 sebesar Rp2 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 6,44 persen, imbal hasil tertinggi dimenangkan 6,59 persen. SUN ini akan jatuh tempo 11 Juni 2015. Seri FR0069 sebesar Rp3,10 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,69 persen, imbal hasil tertinggi dimenangkan 7,72 persen. SUN ini akan jatuh tempo 15 April 2019.

Seri FR0070 sebesar Rp3,80 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,03 persen, imbal hasil tertinggi dimenangkan 8,06 persen. SUN ini akan jatuh tempo 15 Maret 2024. Sementara jumlah dimenangkan untuk seri FR0068 sebesar Rp2,1 triliun dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 8,67 persen, imbal hasil tertinggi dimenangkan 8,68 persen. SUN ini akan jatuh tempo 15 Maret 2034. Jumlah dimenangkan sebesar Rp12 triliun tersebut lebih besar dari jumlah indikatif yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp8 triliun. [ardi]

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…