Perlu Afiliasi Hulu-Hilir Industri Udang

NERACA

Jakarta– Industri udang nasional dalam dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini nampak dari peningkatan produksi udang nasional dan juga semakin terbukanya pasar internasional terhadap udang hasil budidaya dari Indonesia. Peningkatan daya saing udang nasional di pasar global merupakan suatu keharusan baik dari segi kualitas maupun harga. Kondisi ini memerlukan adanya kerjasama dan sinergi antar semua pemangku kepentingan di sektor usaha budidaya udang, agar dapat memperkuat industri udang nasional dan mencegah intervensi asing mengendalikan usaha budidaya udang dalam menghadapi pasar bebas ASEAN 2015 di masa mendatang.

“Selain itu kerjasama antar semua pemangku kepentingan ini akan memberikan banyak keuntungan baik itu peluang kerja bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan pembudidaya, mampu secara langsung menggerakkan roda perekonomian dan juga meningakatkan peluang investasi di bidang perikanan budidaya khusunya budidaya udang,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Slamet Soebjakto, pada saat membuka Sarasehan Pelaku Industri Udang yang dilaksanakan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, sebagaimana tertuang dalam keterangan resmi yang dikutip Neraca di Jakarta, Kamis (12/6).

Saat ini banyak sekali pelaku usaha di industri udang nasional, mulai dari sektor hulu yang terdiri dari unit pembenihan dan unit pembudidayaan, dan di sektor hilir seperti pengumpul, pengolah/processor maupun pengolah akhir. “Perlu adanya afiliasi usaha baik di sektor hulu dan hilir industri udang nasional. Sehingga mampu meningkatkan efisiensi yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing produk udang nasional. Sebagai contoh adalah afiliasi usaha budidaya antara pembenih dan pembudidaya. Sinergi ini akan memperkuat daya tawar dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas produk udang hasil budidaya. Demikian jugad engan afiliasi usaha pengolahan, yang dapat memotong alur pemasaran udang, sehingga menjadikan harga udang lebih kompetitif tetapi tidak mengurangi kualitas udang yang sudah ada,” jelasnya.

Slamet mengutarakan bahwa setelah terbentuknya afiliasi usaha tersebut yang perlu dilakukan adalah pembentukan Jaringan Udang Nasional (Indonesia Shrimp Link) sebagai wadah tukar menukar segala informasi yang terdapat dalam industri udang nasional. “Hal ini sudah berhasil dijalankan di India dengan komoditas udangnya dan Vietnam dengan komoditas Patin. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) sebenarnya telah menginisiasi adanya website PINSAR (Pusat Informasi Pasar). Ini perlu lebih dikembangkan lagi, sehingga tidak hanya informasi pasar tetapi juga informasi mengenai sentra produksi udang dan kondisi terkini tentang produksi udang. Saya yakin ini akan membantu pemasaran hasil produksi udang dan pengolah tidak akan mengalami kesulitan bahan baku lagi,” ungkap Slamet.

Untuk menjaga kestabilan harga udang baik di tingkat pembudidaya maupun di tingkat pengolah, DJPB akan mendorong terbentuknya badan semacam BULOG yang khusus menangani udang. “Seperti yang saat ini terjadi di pasar beras, BULOG udang ini akan menjaga kestabilan harga dan sekaligus menjamin ketersediaan udang bagi pengolah. Jadi semacam Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) tetapi khusus menangani udang hasil budidaya. Dengan cara ini akan mendorong pertumbuhan industri udang baik hulu dan hilir dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat,” urainya.

Dijelaskan Slamet, apabila dimungkinkan akan dilaksanakan percontohan terkait sistem ini. “Kita bisa buat percontohan pada 10 hakawasan lahan tambah tambak budidaya udang, dimana semua pihak yang terkait baik itu pembenih, pembudidaya, pengolah, danjuga sektor perbankan terlibat di dalamnya. Sekaligus juga kita susun sistem logistiknya. Apabila ini berhasil maka akan dapat tersebar dengan menggunakan sistem klaster budidaya udang, yang telah nyata terbukti mampu meningkatkan produksi, mencegah penyakit dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” bebernya.

Aqua Card

Untuk lebih meningkatkan kualitas dan mampu telusur usaha budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) sedang merintis terbitnya Aqua Card. “AquaC ard adalah kartu yang nantinya harus dimiliki oleh pembudidaya, pembenih, teknisi dan juga auditor di bidang pembenihan dan pembudidayaan. Mengapa kartu ini harus dimiliki oleh keempat kelompok masyarakat pembudidaya tersebut, karena kartu ini akan berfungsi sebagai rapor yang menyimpan semua data tentang usaha budidaya. Data seperti lokasi usaha, jenis usaha, wadah budidaya dan juga jenis sertifikasi yang diperoleh ada di kartu ini. Data di kartu ini akan bisa diakses via internet baik melalui Smartphone maupun computer,” kata Slamet.

Dengan adanya kartu ini, produk udidaya akan bersifat mampu telusur dan catatan tentang usaha budidaya akan dapat tersimpan rapi dalams uatu data base. “Kartu ini dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana usaha budidaya sudah menjalankan prosedur yang telah ditetapkan secara cepat dan tepat,” tukas Slamet.

Lebih jauh Slamet mengatakan bahwa tantangan yang akan dan sedang dihadapi oleh industri udang nasional harus diatasi secara bersama-sama. “Kenaikan harga pakan dan juga penurunan harga udang, merupakan tantangan yang harus segera diatasi bersama-sama, pemerintah maupun swasta tidak bisa bergerak sendiri-sendiri untuk mencari solusi, tetapi perlu adanya sinergi dan kerjasama sehingga dapat memberikan hasil yang positif, yang dapat diterapkan,” tambah Slamet.

Related posts