Rendahnya Penyerapan Anggaran Pemerintah

Sudah lagu lama, sepanjang tahun, penyerapan anggaran belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun di daerah selalu rendah. Akibatnya, banyak proyek, terutama infrastruktur yang mangkrak. Nyaris setiap hari kita menyaksikan proyek gali lobang tutup lobang jalanan yang seolah sengaja dibiarkan terbengkalai. Tak terlihat tukang yang bekerja di proyek tersebut.  

Rendahnya penyerapan anggaran negara pada kuartal I tahun 2014 baru mencapai Rp 7,8 triliun dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 184,2 triliun.  Ada periode yang sama pada 2013, penyerapan mencspai Rp 10,4 triliun dai alokasi dana sebesar Rp 184,4 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan ada sejumlah sebab mengapa realisasi belanja modal rendah. Askolani mengungkapkan, di antara penyebabnya adalah sulitnya proses pembebasan lahan. Selain itu, disinyalir adanya ketakutan pihak aparat jangan-jangan proses tender proyek-proyek yang dikelolanya masuk kategori korupsi. Atau sulitnya prosedur mengeluarkan anggaran dan masih besarnya upeti yang harus dikeluarkan oleh para pemenang tender.

Berdasarkan data yang dirilis Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan hingga kuartal I 2014, realisasi belanja negara mencapai Rp 286,5 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp 1.842,5 triliun. Reallsasi belanja pemerintah pusat baru mencapai Rp 164,7 triliun dan transfer ke daerah Rp 121,9 triliun.

Hal senada juga terjadi di DKI Jakarta. Hingga April 2014, penyerapan baru mencapai 4,56% dari dana APBD 2014 sebesar Rp 72 triliun. Selain faktor teknis di lapangan, rendahnya daya serap anggaran juga terkait bahwa 2014 adalah tahun politik. Sangat kebetulan, Gubernur DKI Jakarta sibuk mengurus pencalonannya sebagai calon presiden berpasangan dengan M Jusuf Kalla.

Anggota Komisi DS DPRD DKI Muhamad Sanusi menilai, pencalonan Jokowi telah menyebabkan tidak ketatnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek-proyek. Padahal, kata dia, anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini, telah naik secara signifian, yaitu mencapai 43,7% dari Rp 50,1 triliun naik menjadi Rp 72 triliun.     

Hal senada juga dilontarkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung. Menurut dia, rendahnya penyerapan anggaran akibat lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada. Padahal, anggaran itu dapat dioptimalkan untuk menunjang sejumlah program unggulan, misalnya, program antisipasi kemacetan, penanggulangan banjir, pembangunan rumah susun, Kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Lisman mengatakan, alangkah baiknya jika pemerintah daerah dan pemerintah pusat bekerja optmal untuk meningkatkan daya serap anggaran, setidaknya hingga 10% dari dana yang tersedia.

Oleh karena itu, ia mengimbau Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk lebih mengawasi kinerja birokratnya. Menurut dia, Jokowi dan Basuki harus bisa mengetahui penyebab lambatnya penyerapan anggaran. Jika hal itu tak diantisipasi, dikhawatirkan, sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) sangat besar.    (saksono)