NERACA

Salah satu kebijakan yang dirumuskan olhe pemerintah DKI Jakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan adalah Kartu Jakarta Pintar (KJP).

KJP ditujukan kepada siswa – siswa yang tidak mampu agar dapat bersekolah mulai dari Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas baik negeri maupun swasta.

Program ini diluncurkan dengan menggunakan sistem banking payment, yang difasilitasi oleh Bank DKI. Kartu Jakarta Pintar dapat digunakan seperti akrtu ATM melalui Bank DKI.

Dana KJP diambilkan dari nomenklatur mata anggaran bansos yang saat ini tersedia di APBD DKI 2014 sebanyak Rp723,32 miliar. Nilai ini dianggap tidak dapat mencukupi untuk dibagikan bagi 611.507 siswa, yang terdiri dari 386.301 siswa SD atau sederajat, 132.801 siswa SMP sederajat, dan 92.405 siswa SMA dan SMK sederajat. Untuk memenuhi kekurangan tersebut Dinas Pendidikan mengajukan penambahan anggaran sebanyak Rp700 miliar dalam APBD Perubahan 2014.

"Penambahan anggaran sebesar Rp700 miliar itu kita lakukan karena anggaran yang tersedia saat ini hanya Rp723,32 miliar, sedangkan yang kita butuhkan totalnya Rp1,4 triliun," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun di Jakarta belum lama ini 

Menurut dia, tahun ini ada sebanyak 611.507 siswa yang terdaftar sebagai penerima fasilitas KJP dengan total anggaran yang dibutuhkan yakni mencapai Rp1,4 triliun. 

"Penambahan anggaran ini kita ajukan supaya siswa-siswi yang berasal dari keluarga tidak mampu dapat menikmati fasilitas program KJP, sehingga mereka tetap dapat bersekolah," ujar Lasro. 

Selain penambahan anggaran, dia menuturkan pihaknya juga akan segera mengubah mekanisme pembagian KJP, yaitu dengan tidak menjadikan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai syarat utama untuk mendapatkan kartu tersebut. 

Langkah ini diambil menyusul banyaknya temuan kasus kecurangan dalam pengajuan KJP sebelumnya dimana banyak oknum orang tua yang memalsukan data SKTM dan tidak sesuai prosedur, yang mencapai 27.000 kasus.

"Dalam mekanisme sebelumnya, siswa yang ingin memperoleh KJP kan harus menyertakan SKTM. Nantinya, SKTM itu tidak lagi jadi syarat utama, dan kontrol sepenuhnya ada di pihak sekolah," tutur Lasro. 

Dalam perubahan sistem tersebut, seorang wali kelas melihat dan mengamati siapa siswa yang diperkirakan layak menerima KJP, kemudian mengajukan ke kepala sekolah untuk dibawa kedalam rapat dewan guru bersama komite sekolah. Nantinya nama calon penerima KJP ini diumumkan selama 7 hari untuk menampung koreksi dari masyarakat, dan bagi yang telah disetujui diminta untuk mengurus SKTM.

Kendati demikian, dia menerangkan perubahan mekanisme tersebut baru dapat diterapkan pada 2015 mendatang karena saat ini pihaknya baru mempersiapkan peraturan gubernur (pergub) terkait mekanisme pembagian KJP. 

"Sekarang, pergub mengenai mekanisme pembagian KJP baru kita susun. Setelah pergubnya selesai dan disahkan, baru mekanismenya dapat diterapkan. Penerapannya itu baru bisa dimulai kira-kira tahun depan (2015)," tambah Lasro.