Jakarta – Di tengah suasana kampanye Capres/Cawapres jelang Pilpres 2014, Bank Dunia mengingatkan negara emerging markets termasuk Indonesia untuk siaga menghadapi kondisi keuangan dunia. Sementara DPR menyetujui kenaikan tarif listrik secara bertahap mulai 1 Juli 2014. Dampaknya dipastikan beban ekonomi rakyat semakin berat menanggung biaya hidup seiring dengan kenaikan tarif listrik dan komoditas lainnya menyambut datangnya bulan puasa dan lebaran yang semakin dekat.

NERACA  

Bank Dunia dalam laporan terbarunya pekan ini, mengingatkan kepada negara emerging markets termasuk Indonesia untuk siaga atas kondisi finansial dunia. Bank dunia merekomendasikan bagi emerging markets untuk menurunkan nilai defisit anggaran, menaikkan tingkat suku bunga dan mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak produktivitas.  Selain itu, Bank Dunia juga menurunkan prediksi pertumbuhan sejumlah negara. Seperti  ekonomi AS diturunkan dari 2,8% menjadi 2,1%. Sementara, outlook pertumbuhan Brazil, Rusia, India, dan China juga diturunkan. 

Alasan Bank Dunia memangkas prediksi pertumbuhan global karena  outlook pertumbuhan ekonomi AS, Rusia, dan China semakin melemah. Pertumbuhan ekonomi global pun diprediksi  tumbuh 2,8% pada tahun ini, lebih rendah dari Januari 2014 sebesar 3,2%.

"Perekonomian global mendapat guncangan pada awal tahun ini yang dipicu oleh cuaca buruk di AS, turbulansi pasar finansial, dan konflik di Ukraina. Selain pelemahan pada awal tahun, pertumbuhan ekonomi global diprediksi akan terus melaju seiring perkembangan yang berlangsung tahun ini," jelas Bank Dunia dalam laporan bertajuk Global Economic Prospects.

Di sisi lain, Komisi VII DPR menyetujui kenaikan listrik bertahap bagi enam golongan pelanggan terhitung awal Juli 2014. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja pembahasan dan penetapan rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN)-P 2014 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dengan disetujuinya kenaikan tarif listrik ini, dipastikan harga barang-barang kebutuhan masyarakat dipastikan naik, apalagi menjelang Puasa dan Lebaran yang tentunya semakin memberatkan beban hidup jutaan rakyat Indonesia.

"Komisi DPR menerima dan menyetujui usulan pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi 7 DPR Ahmad Farial membacakan kesimpulan raker, di Jakarta, Selasa (10/6).

Adapun enam golongan pelanggan yang mengalami kenaikan yakni pelanggan industri I-3 non terbuka (Tbk) dinaikkan secara bertahap 11,57% setiap dua bulan terhitung awal Juli mendatang. Penghematan subsidi kenaikan ini sebesar Rp 4,78 triliun.

Kemudian pelanggan rumah tangga R3 dengan 3.500-5500 volt ampere (va), tarif naik bertahap 5,7% setiap dua bulan mulai 1 juli mendatang. Penghematan subsidi dari kenaikan ini sebesar Rp 0,37 triliun. .
Pelanggan Rumah Tangga (R1) dengan daya 2.200 VA yang kenaikan bertahap rata-rata 10,43% setiap dua bulan. Rencananya kenaikan mulai 1 juli nanti. Penghematan subsidi dari kenaikan tarif golongan sebesar Rp 0,99 triliun.

Apakah sinyal Bank Dunia dan keputusan DPR tersebut merupakan ancaman serius terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada tahun ini semakin sulit, dan kemakmuran yang diharapkan menjadi bayang-bayang jauh dari panggang api?

Sulit Tercapai

Menurut pengamat ekonomi Hendri Saparini, kehidupan masyarakat Indonesia sudah semakin sulit, satu bulan menjelang puasa saja, sejumlah bahan pokok sudah merangkak naik. Belum lagi dibebankan kenaikan tarif listik.

"Daya beli masyarakat semakin lama, sudah pasti akan melemah dan bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat juga semakin berkurang,"kata Hendri  saat dihubungi Neraca, Rabu (11/6).

Hendri memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus turun. Bahkan, target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,8 % dipastikan sulit tercapai. Asumsi tersebut, menurut dia,  berkaca dari pencapaian perekonomian kuartal I 2014 saja telah mengalami perlambatan. “Pertumbuhan ekonomi dari 2010 sampai sekarang terus menurun. Kecenderungan perkembangan ekonomi 3 bulan terakhir dibandingkan periode sama tahun sebelumnya turun,” ujarnya.

Bahkan Hendri menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak beberapa tahun lalu selalu menunjukkan tren menurun. Puncaknya, pada kuartal  I-2014 lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya menyentuh 5,21%

“Pertumbuhan ekonomi yang rendah disebabkan ekspor yang mencatatkan minus. Penurunan konsumsi pemerintah memang terjadi, akan tetapi dampaknya tidak signifikan,” jelas dia.

Namun demikian, dia memprediksi pada kuartal II-2014 laju perekonomian akan lebih baik meskipun tidak lebih tinggi dari kuartal I. Peningkatan konsumsi rumah tangga pada bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri diakuinya menjadi faktor penggenjot laju perekonomian.

“Pemerintah harus tetap menjaga laju inflasi memasuki puasa dan Lebaran agar daya beli masyarakat tetap stabil. Nanti di triwulan III dan IV mungkin lebih baik karena sudah ada presiden baru,” tutupnya.

Pengamat ekonomi UI Telisa  A. Falianty menuturkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi global terutama negara-negara maju patut diwaspadai agar negara emergin market seperti Indonesia tetap siaga dan lebih aware. Maka dari itu, menyikapi kondisi itu  perlu ada sejumlah kebijakan antisipasi spt makro prudensial dari Bank Indonesia (BI). Selain itu juga, perlu dijaga utang luar negeri harus lebih hati hati. "Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah agar ekonomi nasional bisa berjalan. Jika tidak kondisi ekonomi nasional akan berjalan lamban," ujarnya, kemarin.

Apalagi pada Juli 2014 mendatang pemerintah akan menggulirkan kenaikan tarif listrik, sudah dipastikan adanya kenaikan ini diekspektasikan akan berkontribusi pada inflasi walau kenaikannya tidak setinggi jika ada kenaiakan bahan bakar minyak (BBM). "Kenaikan tariff tenaga listrik (TTL) tentu saja akan berpengaruh pada kenaikan harga barang karena cost produksi akan lebih tinggi, otomatis imbasnya menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi ini jelas sangat berpengaruh pada ekonomi keseluruhan, jadi meski ada pergerakan ekonomi tapi pertumbuhannya tidak bagus," ujarnya.

Disinggung apakah Indonesia sudah dibayang-banyangi krisis ekonomi, menurutnya berdasarkan laporan IMF beberapa waktu lalu sekarang kita lampu hijau untuk overheating jadi malah positif. Jadi jangan pesimis kita sampai terjerembab dan masuk kejurang krisis. "Melihat secara pertumbuhan makro ekonomi memang ada perlambatan  tapi belum masuk sampai krisis. Tapi tetap perlu diantisipasi," paparnya.

Oleh karena itu, harapan besar kita terhadap pemimpin yang akan menjabat nanti. Dimana pemimpin akan datang diharapkan bisa memberikn pencerahan dan siap menghadapi semua tantangan ekonomi sekarang dan dimasa-masa mendatangi. "Meski melihat kondisi yang optimisme tetep diperlukan, selain itu juga tentu ada upaya perbaikan konsisten secara struktural dengan tujuan perbaikan ekonomi secara berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakt dalam arti luas," tukasnya.

Pengamat moneter Prof Dr Anthony Budiawan menilai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk menaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk enam golongan telah memberikan efek yang negatif bagi kehidupan masyarakat. “Jelas akan ada pengaruh negatifnya bagi kehidupan masyarakat. Karena dengan kenaikan itu, membuat harga-harga semakin mahal. Akibatnya inflasi menjadi tinggi dan nantinya akan membuat perlambatan ekonomi,” ujarnya, Rabu.  

Menurut dia, sejatinya pemerintah menjaga agar inflasi tetap terkendali dengan cara membuat harga-harga stabil, bahkan kalau bisa cenderung turun. “Itu nantinya akan berakibat kepada daya beli yang terjaga. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong dari konsumsi, kalau daya belinya turun maka akan membuat pertumbuhan akan terancam. Saya rasa, kalau seperti ini, pertumbuhan ekonomi mencapai 5% sudah cukup baik,” ucapnya.

Anthony mengatakan struktur ekonomi yang dibangun pemerintah sudah tidak kuat. Mengingat lebih banyak anggaran untuk sektor-sektor yang non produktif seperti subsidi ataupun gaji PNS. Bahkan, kata dia, neraca perdagangan yang harusnya positif karena ekspor non migas akan tetapi beberapa waktu lalu ekspor non migas ikut defisit. “Maka dari itu, subsidi dikurangi dan dialihkan ke sektor produktif,” jelasnya.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah membenahi sektor-sektor yang menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya faktor produksi. “Produksinya harus digenjot, di sektor manapun. Caranya dengan mempermudah iklim investasi. Seperti contoh di Thailand, meskipun disana sedang krisis akan tetapi tidak ada investasi yang keluar dari Thailand. Itu karena iklim investasi yang bersahabat bagi investor,” katanya. iwan/agus/bari/fba