NERACA

Jakarta - Pasar industri farmasi Indonesia saat ini dinilai masih kerdil jika dibandingkan pasar ASEAN bahkan dunia. Secara keseluruhan, nilai industri farmasi lokal hanya mencapai 2% dari PDB atau sekitar Rp 1 triliun. Direktur Utama Phapros, Iswanto, menilai peran pemerintah nihil dalam industri kesehatan. Bahkan, tidak ada insentif bagi industri farmasi.

"Industri kesehatan atau farmasi Indonesia itu pincang, bahkan hampir 95 persen produk kesehatan dibikin di Indonesia tapi bahan bakunya hampir semua impor," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/6).

Diakuinya, dengan kondisi seperti ini, Indonesia tidak bakal mampu bersaing atau berkompetisi dengan pasar kesehatan di ASEAN. Untuk menggenjot kinerja industri farmasi mutlak dibutuhkan beberapa kemudahan melalui insentif pajak dan fiskal.

"Tidak mungkin Indonesia bisa berkompetisi dengan keadaan seperti ini. Karena pasar farmasi di Indonesia itu marketnya kecil atau hanya mencapai Rp 1 triliun," jelas dia.

Bukan hanya masalah bahan baku impor, minimnya infrastruktur di Tanah Air juga menjadi pemicu industri farmasi melempem. "Kita selalu kalah dengan negara ASEAN. Malaysia itu pertumbuhan industri farmasinya sudah 3,5 persen lalu Singapura 4,7 persen sedangkan kita masih 2,5 persen," ungkapnya.

Meski begitu, pihaknya tetap mengaku optimis pasar farmasi nasional akan tumbuh baik tahun ini ataupun mendatang. Syaratnya tentu pemerintah lebih memperhatikan pertumbuhan sektor farmasi. "Dengan memperkuat fondasi infrastruktur akan membuat daya saing yang tinggi," tutup dia.

Sebagai informasi, PT Phapros Tbk merupakan anak usaha dari perusahaan pelat merah PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Phapros bergerak di sektor farmasi. Disisi lain, dalam upaya meyakinkan kemandirian dalam bidang obat dan teknologi kesehatan itulah, Koordinator Riset Bidang Kesehatan dan Obat Universitas Gajah Mada (UGM) Iwan Dwiprahasto mempertemukan kalangan industri farmasi dengan hasil riset dari akademis. Pertemuan ini guna mengungkapkan bahwa 96% bahan baku obat di Indonesia masih impor dari negara lain.

Menurut Iwan, hal ini menyebabkan pengembangan teknologi kedokteran maupun kesehatan di tanah air tergantung pada produk impor. Padahal, ketergantungan impor bahan baku obat ini jelas-jelas merugikan Indonesia di masa depan. “Kalau kita impor terus, nanti akan mendapat masalah jika negara pengimpor memperketat kebijakan impor,” kata Iwan.

Ironisnya, lanjut Iwan, Indonesia menyimpan potensi besar untuk mengembangkan bahan baku obat-obatan. “Hanya saja, bahan baku obat dari produk dalam negeri belum dioptimalkan,” tukas Iwan.

Iwan mengatakan, Indonesia sebetulnya mampu memproduksi antibiotik. Namun, industri farmasi di Indonesia terus mengandalkan impor bahan baku obat, terutama dari China. Ini tantangan sekaligus peluang bagi riset industri kesehatan, untuk menciptakan substitusi bahan impor.“Sekarang, mau tidak industri farmasi kita beli bahan baku buatan sendiri? Industri perlu diyakinkan bahwa tidak ada kendala untuk produksi obat. Potensi kita luar biasa. Sayangnya kita terkungkung dalam impor,” sesal Iwan.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah perlu segera memulai kemandirian produk obat, dengan menggandeng kalangan akademisi maupun industri farmasi untuk mengembangkan produk dari bahan baku dalam negeri. Bila bahan baku tidak lagi diimpor, maka harga obat pun dapat ditekan.

UGM sendiri selaku perguruan tinggi yang fokus dalam hal kemandirian teknologi kesehatan dan obat, akan mengembangkan riset yang sudah ada untuk pemanfaatan teknologi kesehatan ke depan. Hasil riset yang dipresentasikan, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Hasil riset ini kami sampaikan ke pemerintah dan industri, agar produk-produknya punya nilai pemanfaatan bagi masyarakat,” ujar Rektor UGM Sudjarwadi.

Menurut Sudjarwadi, hasil riset tersebut selanjutnya akan diupayakan diproduksi massal, untuk mengganti produk sejenis dari luar negeri.“Produk kita nanti bisa jadi substitusi produk dari luar,” kata Sudjarwadi.

Dia menjelaskan, saat ini Indonesia sesungguhnya sudah mampu membuat teknologi kesehatan seperti vaksin, alat bantu pendengaran, maupun biometrik. Untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang obat dan teknologi kesehatan, lanjut Sudjarwadi, pemerintah perlu menyusun aturan yang mampu memberikan jaminan bagi kalangan industri farmasi. “Aturan soal insentif, pajak, maupun perdagangannya,” kata Sudjarwadi.

Sudjarwadi juga menambahkan, Korea Selatan pun sekarang makin intensif memasukkan produk bahan baku obat dan obat-obatan yang siap dikonsumsi. Dia menunjukkan obat dari Korea yang salah satu produknya merupakan obat penumbuh dan pengganti tulang dari Korea.

“Di dalam obat ini sebetulnya, saat ini sudah dihasilkan melalui riset UGM, berupa bahan biomaterial dari kepompong ulat sutera untuk obat penumbuh dan pengganti tulang. “Sekarang masih menunggu industri yang mau mengaplikasikannya,” jelasnya. Adapun obat penumbuh tulang dalam botol kecil ini dari Korea, harganya bisa mencapai Rp 2,5 juta per botol.