NERACA

Jakarta - Pengajuan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencabut subsidi listrik yang berujung pada kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) pada enam golongan pelanggan disetujui Komisi VII DPR. Kenaikan tarif listrik terhadap pelanggan industri I3 non terbuka (Tbk) dan rumah tangga akan mulai berlaku pada 1 Juli 2014.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menyebutkan, golongan pelanggan yang dinaikan tarif listriknya adalah industri I3 non terbuka (Tbk) dinaikkan secara bertahap 11,57% setiap dua bulan terhitung awal Juli mendatang. Penghematan subsidi kenaikan ini sebesar Rp 4,78 triliun. Kemudian pelanggan rumah tangga R3 dengan 3.500-5.500 voltampere (VA), tarif naik bertahap 5,7 persen setiap dua bulan mulai 1 Juli mendatang. Penghematan subsidi dari kenaikan ini sebesar Rp 370 miliar.

Pelanggan pemerintah (P2) dengan daya di atas 200 kilovoltampere (kVA). Kenaikan secara bertahap setiap dua bulan sebesar 5,36% mulai Juli nanti. Penghematan subsidi dari kenaikan golongan ini sebesar Rp 100 miliar. "Untuk P2 ini saya rasa tidak ada masalah. Dari tiga golongan di atas total penghematan subsidi Rp 5,25 triliun," kata Jero di Jakarta.

Dia menambahkan golongan lain yang juga mengalami kenaikan tarif listrik yaitu pelanggan rumah tangga (R1) dengan daya 2.200 VA yang kenaikan bertahap rata-rata 10,43% setiap dua bulan. Rencananya kenaikan mulai 1 Juli nanti perkiraan bakal menghemat anggaran Rp 990 miliar.

Selanjutnya adalah golongan pelanggan penerangan jalan umum (P3) dengan kenaikan bertahap sebesar 10,69% setiap dua bulan mulai 1 Juli, dengan potensi penghematan subsidi dari pelanggan ini sebesar Rp 430 miliar.

Lalu yang terakhir adalah golongan pelanggan rumah tangga (R1) dengan daya 1.300 VA yang kenaikan bertahap 11,36 persen setiap dua bulan mulai 1 Juli. Dengan potensi penghematan subsidi dari pelanggan ini sebesar Rp 1,84 triliun. "Dengan kenaikan tarif listrik pada enam golongan pelanggan tersebut, total potensi penghematan sebesar Rp 8,51 triliun," papar dia.

Ketua Rapat Kerja Komis VII DPR dengan Kementerian ESDM Ahmad Farial mengungkapkan, usulan tersebut disetujui komisi VII DPR.  Sedangkan subsidi listrik berjalan ditetapkan menjadi Rp 86,84 triliun dari yang diajukan sebelumnya sebesar Rp 107,15 triliun. "Komisi DPR menerima dan menyetujui usulan pemerintah," tukasnya.

Sementara itu, Menteri Perindustrian MS Hidayat akan mendukung Kementerian ESDM jika kementrian yang bergerak dalam bidang energi tersebut berkeinginan untuk menyamaratakan kenaikan tarif listrik industri golongan 13 go public dan non-go public. "Pokoknya asal jangan diskriminatif," ujarnya.

Bahkan menurut Hidayat, seharusnya pemerintah lebih mementingkan perusahaan atau industri yang telah go public untuk diberikan insentif. Dengan demikian, akan mendorong perusahaan non-go public yang beralih menjadi go public. "Karena hal itu bertolak belakang dengan policy kita dimana harus memberikan insentif kepada go public. Agar supaya banyak perusahaan yang menuju ke go public. Jadi merangsang yang lain supaya go public," papar Hidayat.

Meski demikian, Hidayat mengaku masih menunggu hasil rapat yang dilakukan pemerintah dengan DPR terkait hal tersebut. "Ini di DPR kan sedang diproses. Pokoknya yang perlu dicatat, tidak boleh diskriminatif," ujarnya.

Sebelumnya, kalangan industri tekstil resah menanggapi keputusan pemerintah menaikkan tarif listrik industri. Pengusaha pun telah berancang-ancang menaikkan harga jual produknya untuk mengimbangi melambungnya biaya produksi.

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, memperkirakan harga produk tekstil akan naik sekitar 15 % untuk mengimbangi naiknya biaya  produksi  akibat  kenaikan tarif tersebut. "Kenaikan harga produkitu justru menguntungkan importir tekstil yang tidak mengalami kenaikan harga di negara asal. Maka poduk tekstil impor akan lebih membanjiri pasar dalam negeri," kata Ade.

Oleh karena itu, Ade memandang kenaikan tarif listrik industri ini bersifat kontraproduktif dengan keinginan pemerintah menggalakkan investasi di Indonesia. Ade membandingkan kebijakan listrik di Indonesia dengan di Korea Selatan, yang justru memberi tarif lebih murah kepada industri ketimbang pelanggan rumah tangga.

Reaksi serupa pun disampaikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, yang menilai kebijakan pemerintah menaikkan tarif listrik industri bagi pelanggan 1-3 dan 1-4 berdampak pada melemahnya daya saing industri dalam negeri. Terkait langkah untuk menghadapi kenaikan tarif listrik industri yang sudah terlanjur ditetapkan itu, Suryo mengatakan para pengusaha industri mungkin akan menempuh berbagai cara.

Sebelumnya, rapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri ESDM Jero Wacik telah menyepakati untuk kenaikan tarif listrik mulai Juli 2014 mendatang. “Ini pemerintahan baru akan sedikit senang dengan listrik. Jadi kesimpulan kita subsidi listrik jadi Rp 86,84 triliun turun dari Rp 95,35 triliun,” ucap Jero.

Penetapan penurunan subsidi ini berdasarkan nilai tukar Rp 11.700 per dolar. Angka nilai tukar rupiah selanjutnya akan dibahas dengan DPR Komisi XI RI. “Ini dengan catatan asumsi kurs Rp 11.700 per USD,” tegas Jero.