NERACA

Jakarta – Para pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Wdodo-M. Jusuf Kalla bermiat mempertahankan bahkan mengembangkan keberadaan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selama ini menjadi motor penggerak mesin penyediaan perumahan Rakyat untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) dan Perum Perumnas.

Menurut tim sukses dari capres Prabowo Hatta, Drajad Wibowo,  Prabowo ingin membangun 2000 tower rumah susun. “Lahannya sudah disiapkan di kawasan hutan,” kata Drajad dalam debat capres “Siapa Capres Yang Peduli Sektor Perumahan” yang diselenggarakan oleh Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Jakarta, selasa (10/6/2014).

Drajad menambahkan, untuk pembiayaannya, sudah disiapkan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “APBN kita siapkan Rp 2000 triliun, setiap tahun,” jelas Drajad.

Di tempat yang sama, Enggartiasto Lukita, tim sukses pasangan Capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla  menyatakan, jika mendapat amanah rakyat menjadi presiden, Jokowi akan membangun 5000 tower rumah susun di seluruh Indonesia. “Kami memiliki tim yang sudah siap membangun rumah susun,” ujarnya.

Menurut dia, program pembangunan 5.000 menara rumah susun merupakan bagian dari lima pilar utama visi Jokowi-Jusuf Kalla dalam membenahi sektor perumahan. "Hal itu akan didukung perbaikan infrastruktur termasuk di dalamnya penyusunan tata ruang secara transparan, karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kunci pembangunan itu sendiri. Setiap orang yang membangun di kawasan tidak perlu berkeliling dari satu meja ke meja," papar Enggar dalam acara bedah visi Capres 2014 mengenai sektor perumahan di Jakarta, Selasa (10/6).

Pilar kedua, lanjut Enggar, Jokowi-Jusuf Kalla akan menjamin perizinan satu pintu, agar lebih efisien. Ketiga, Jokowi-Jusuf Kalla juga berjanji akan mengembalikan subsidi untuk rumah sederhana tapak (RST). Dengan demikian, diharapkan kekurangan pasokan (backlog) rumah sebanyak lebih dari 15 juta unit dapat diatasi.

Keempat, mengembalikan Perum Perumnas pada khittah-nya sebagai penyedia perumahan untuk masyarakat kalangan marjinal yang berpengasilan rendah (MBR). "Perum Perumnas itu orientasinya bukan profit. Kalau profit, jangan salahkan kalau (Perumnas) melakukan diversifikasi bisnis. Apabila orientasinya ketersediaan rumah bagi MBR, kita bisa tuntut manajemen anggaran. Tujuannya jelas, anggarannya jelas, tinggal bagaimana pelaksanaannya," ujar Enggar.

Kelima, mengenai pembiayaan, Jokowi-Jusuf Kalla pun telah menyiapkan formulasi uang muka murah. Uang muka yang mereka tawarkan hanya satu persen dari total nilai rumah dengan angsuran berbunga satu persen selama masa tenor.  "Saya yakin, bank bisa melaksanakan program ini dengan harga (rumah) maksimal Rp 250 juta," ujarnya.