Sarman Simanjorang:

Dicari yang Pro Bisnis

2014 dicap sebagai tahun politik. Setidaknya ada dua peristiwa nasional yang bakal menentukan arah pembangunan nasional, setidaknya lima tahun ke depan. Yaitu, pemilihan anggota legislatif, baik di tingkat DPRD kota/kabupaten, DPRD tingkat provinsi,  DPR tingkat pusat, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Satu lagi, pemilihan presiden dan wakil presiden.

Diskusi yang digagas DPD Hippi DKI Jakarta dan BPD Hipmi Jaya bertajuk Presiden/Wakil Presiden dan Kabinet Harapan Pengusaha akhir pekan lalu (6/6), hadir banyak pengusaha nasional yang memberikan pemikirannya. Soal itu, Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap, pemerintahan ke depan harus pro bisnis dan pro pengusaha.

Keberpihakan itu, kata dia perlu dibuktikan dengan pengisian jabatan sector ekonomi di kabinet diisi oleh sosok professional, bukan berasal dari unsur kepartaian. “Jabatan itu harus diberikan kepada orang yang profesional, bisa dari unsur pengusaha, sehingga tidak ada konflik kepentingan di dalamnya,” ujar Sarman.

Dia menambahkan, pemimpin yang baru nanti dapat mengambil kebijakan yang pro dengan dunia pengusaha sehingga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah dan dunia usaha, menurut dia, dapat saling bergantung, pemerintah punya kekuasaan untuk membuat dan mengambil kebijakan untuk dunia ekonomi. “Sedangkan kita sebagai pengusaha merupakan penggeraknya, jadi saya rasa kita saling membutuhkan,” tutur Sarman.

Jadi, kata Sarman yang juga wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah, khusus kabinet yang menangani permasalahan ekonomi, agar  jangan diberikan pada orang partai politik. “Karena menurut kami, kadang kalau kebijakan ekonomi di pegang oleh orang partai politik, kadang kepentingan dari partainya lebih di utamakan,” tuturnya.

Agar terwujud proses pemilihan pimpinan nasional yang sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak, para pengusaha yang terhimpun dalam Hippi DKI pun menggelar aksi turun jalan agar pelaksanaan proses pemilihan presiden berjalan secara damai, tidak ada kampanye hitam dan negatif.  “Stop kampanye hitam. Lakukan kampanye damai. Kita ingin proses politik yang berbudaya, beretika,” kata dia. (saksono)