Sarman Simanjorang: Dicari yang Pro Bisnis

Sarman Simanjorang:

Dicari yang Pro Bisnis

2014 dicap sebagai tahun politik. Setidaknya ada dua peristiwa nasional yang bakal menentukan arah pembangunan nasional, setidaknya lima tahun ke depan. Yaitu, pemilihan anggota legislatif, baik di tingkat DPRD kota/kabupaten, DPRD tingkat provinsi, DPR tingkat pusat, serta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Satu lagi, pemilihan presiden dan wakil presiden.

Diskusi yang digagas DPD Hippi DKI Jakarta dan BPD Hipmi Jaya bertajuk Presiden/Wakil Presiden dan Kabinet Harapan Pengusaha akhir pekan lalu (6/6), hadir banyak pengusaha nasional yang memberikan pemikirannya. Soal itu, Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap, pemerintahan ke depan harus pro bisnis dan pro pengusaha.

Keberpihakan itu, kata dia perlu dibuktikan dengan pengisian jabatan sector ekonomi di kabinet diisi oleh sosok professional, bukan berasal dari unsur kepartaian. “Jabatan itu harus diberikan kepada orang yang profesional, bisa dari unsur pengusaha, sehingga tidak ada konflik kepentingan di dalamnya,” ujar Sarman.

Dia menambahkan, pemimpin yang baru nanti dapat mengambil kebijakan yang pro dengan dunia pengusaha sehingga bisa menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pemerintah dan dunia usaha, menurut dia, dapat saling bergantung, pemerintah punya kekuasaan untuk membuat dan mengambil kebijakan untuk dunia ekonomi. “Sedangkan kita sebagai pengusaha merupakan penggeraknya, jadi saya rasa kita saling membutuhkan,” tutur Sarman.

Jadi, kata Sarman yang juga wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah, khusus kabinet yang menangani permasalahan ekonomi, agar jangan diberikan pada orang partai politik. “Karena menurut kami, kadang kalau kebijakan ekonomi di pegang oleh orang partai politik, kadang kepentingan dari partainya lebih di utamakan,” tuturnya.

Agar terwujud proses pemilihan pimpinan nasional yang sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak, para pengusaha yang terhimpun dalam Hippi DKI pun menggelar aksi turun jalan agar pelaksanaan proses pemilihan presiden berjalan secara damai, tidak ada kampanye hitam dan negatif. “Stop kampanye hitam. Lakukan kampanye damai. Kita ingin proses politik yang berbudaya, beretika,” kata dia. (saksono)

BERITA TERKAIT

Aturan yang Kondusif Dorong Peningkatan Ekspor Pertanian

      NERACA   Jakarta - Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat kinerja ekspor…

Pangkas Beban Utang - Waskita Karya Divestasi Bisnis Lima Ruas Tol

NERACA Jakarta – Besarnya beban utang yang ditanggung PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dalam ekspansi bisnis di jalan tol, menjadi…

ExRaya Jadi Bursa Kripto Pertama Indonesia yang Memproduksi Koinnya Sendiri

ExRaya Jadi Bursa Kripto Pertama Indonesia yang Memproduksi Koinnya Sendiri NERACA Jakarta - Ditujukan ke Asia Tenggara, yang mana minat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kampus

Penyalahgunaan narkoba obat-obatan terlarang tidak mengenal usia dandan siapapun dapat menjadi korban. Untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di lingkungan Duta Anti…

Harapan Mantan Pecandu Raih Masa Depan

Kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan ancaman kejahatan yang bersifat laten, dinamis dan berdimensi transnasional, menjadi tantangan tersendiri bagai bangsa…

Perguruan Tinggi Jangan Kalah Dengan Narkoba

Perguruan tinggi seharusnya menjadi sarana yang nyaman untuk menuntut ilmu. Namun kini ada fakta menyedihkan mengenai perguruan tinggi yang menjadi…