Berharap Kepada Presiden dan Wapres Baru

Semua kalangan berharap cermas, siapa pasangan yang bakal terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Termasuk kalangan pengusaha. Ribuan bilik dan kotak suara menjadi saksi bisu coblosan pemilihan presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 mendatang.

“Siapapun presidennya, pasti akan menghadapi berbagi kendala, terutama bagaimana kita bisa keluar dari ketergantungan asing,” kata Andhika Anindyaguna, presiden direktur PT Sugih Energy. Menurut   dia, pemerintah mendatang harus memprioritaskan upaya untuk mengentaskan penduduk dari garis kemiskinan.

Mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DKI Jakarta ini membeberkan langkah itu dengan memaksimalkan besarnya anggaran subsidi yang dikucurkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, besarnya subsidi mencapai Rp 336,2 triliun. Jumlah terbesar subsidi itu dikucurkan untuk energi, yaitu BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp 194,9 triliun, dan subsidi listrik sebanyak Rp 89,8 triliun.

Selebihnya subsidi non energi sebesar Rp 51,6 triliun. Subsidi non energi antara lain untuk sektor pangan, pupuk, benih, maupun untuk public service obligation (PSO).  “JIka tiap keluarga miskin diberi subsidi, hanya menyedot sekitar 45% anggaran subsidi, dan kita tak ada lagi penduduk miskin,” kata Andhika.

Saat berbicara dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DKI Jakarta, pekan lalu (6/6), Andhika juga berharap, presiden yang baru nanti harus bisa menyusun perencanaan   yang jelas, termasuk megalihkan subsidi untuk mengentaskan kemiskinan. “Jika perencanaannya jelas, kami para pengusaha juga akan membuat perencanaan usaha atau business plan,” ujarnya.

Yang terang, para pengusaha mendesak agar pemerintahan baru mendatang memberikan skala prioritas pembangunan infrastruktur. Pengusaha asal Papua yang juga Komisaris PT Rifa Capital  Bahlil Lahadalia berharap, pemerintah mempreioritaskan pembangunan infrastruktur di daerah, termasuk daerah perbatasan. “Jika tidak, kesenjangan ekonomi warga di perbatasan sangat menonjol,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan, harus ad komitmen dari pemerintahan yang baru utnuk membangun daerah perbatasan. Dia minta sinkronisasi peraturan pusat dengan daerah. Jika tidak, dia khawatir akan muncul raja-raja kecil  di daerah. Kalau sudah demikian, kalangan pengusahalah yang susah.

Sementara itu, Ketua Hipmi DKI Jakarta Rhisi Wahab berharap, pemerintah yang baru mampu menggenjot realisasi proyek-proyek, termasuk proyek daerah. “Rendahnya penyerapan anggaran pusat maupun daerah menunjukkan adanya mekanisme yang salah. “Harusnya, pejabat pemerintahan tak perlu takut melaksanakan tender-tender, kalau tak berindikasi korupsi, mengapa harus takut,” ujarnya.
Selain itu, Rhisi juga berharap pemimpin Indonesia yang baru bisa membawa kestabilan politik dan kepastian usaha. “Menyongsong deklarasi Masyarakar Ekonomi ASEAN 2015,  diharapkan pemimpin yang baru dapat melakukan gebrakan perubahan, menghasilkan kebijakan ekonomi yang baik, dan dapat menjadikan program infrastruktur sebagai prioritas utama,” ungkapnya.

Di tempat sama, Ketua Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI) Johnnie Sugiarto sependapat dengan Bahlil. Masih belum baiknya jaringan infrastruktur jelas menjadi salah satu penyebab mengapa sektor pariwisata belum maju. Johnnie juga menyatakan, selain infratruktuyr, yag paling mendesak dibenahi adalah birokrasinya. “Penyebab terkendalanya pengembangan pariwisata karena sistem birokrasi yang belum baik,” ujarnya.

BPPI, kata Johnnie, pun menitipkan sejumlah pesan kepada presiden dan wakil presiden terpilih mendatang. “Yaitu, perlunya reformasi cabinet sebagai bagian dari reformasi birokrasi, memprioritaskan pembangunan infrastruktur, serta mendorong perbankan untuk mengucurkan kredit produktif,” kata dia. (saksono)