Gunakan Cadangan USD - Perlu Diapresiasi Rencana BI Beli SBN

NERACA

Jakarta---Permintaan Presiden SBY agar Indonesia tak terjebak utang tampaknya mendapat respon dari Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia. Malah rencana Bank Indonesia (BI) menggunakan dolar AS untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam mengelolo sistem keuangan, terutama terkait utang. "Kan bicara SBN perlu ada stabilisasi, ada Bond Stabilisation Fund (BSF), dan BSF itu ada part-part yang berperan," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/8)

 

Menurut Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini, buy back SUN yang dilakukan BI mekanismenya sama dengan buy back yang akan dilakukan BUMN untuk men-support Surat Utang Negara (SUN). "Ini adalah bentuk dari koordinasi yang ada di pemerintah bersama dengan BI untuk menjaga stabilisasi SUN kita," jelasnya.

 

Lebih jauh kata Agus, buy back yang akan dilakukan BI tersebut tidak hanya dilakukan untuk guna stabilisasi krisis, namun sudah menjadi suatu instrumen yang dapat digunakan sebagai instrumen moneter. "Jadi kalau kita bilang hanya untuk krisis justru BI enggak nyaman. Kalau BI ada dana yang besar dan bisa menggunakan SUN, ini sudah menjadi suatu bentuk instrumen moneter yang sudah masuk dalam keseharian aktivitas. Tapi di balik itu juga bermanfaat untuk stabilisasi SUN dan juga untuk stabilisasi keuangan Indonesia," urainya.

 

Karenanya, tidak perlu ada kekhawatiran dalam kestabilan pasar SUN. "Yang saat ini ada koreksi lebih yang ekuitas kan. Valuation-nya ada perubahan, tapi pasar SUN, SBN-nya tetap stabil," imbuhnya.

 

Intinya, lanjut Agus, pemerintah memiliki framework dan manajemen krisis yang terkoordinir dengan baik. Apalagi buy back SUN tidak terlalu menguras dana besar. "Jadi yang saya ingin sampaikan, kita punya framework, kita punya krisis manajemen protokol dan support-nya itu yang besar-besar, kalau buy back SUN kan enggak terlalu besar support-nya, tapi kalau sudah masuk dalam BUMN fund dan cadangan devisa, ataupun SAL itu jumlahnya besar," tukas dia.

 

Upaya memanfaatkan cadangan devisa untuk membeli SBN dilakukan dalam rangka menambah instrumen operasi pasar terbuka (OPT) yang biasa menggunakan rupiah. BI mengemas regulasi baru soal instrumen moneter tersebut dalam surat edaran kepada bank dan lembaga perantara tertanggal 8 Agustus 2011 dan dipublikasikan melalui situs resmi kemarin. Surat memuat perubahan kedua SE BI No. 12/18/ DPM 7 Juli 2010 perihal OPT.    

 

Ditempat terpisah, Deputi Gubernur BI, Hartadi Sarwono mengungkapkan dalam 5 hari terjadi penurunan cadangan devisa Indonesia sebesar US$ 500 juta. Bank sentral mencatat cadangan devisa Indonesia pada 5 Agustus 2011 sempat tembus ke level US$ 123,2 miliar namun turun pada 10 Agustus 2011 menjadi US$ 122,7 miliar akibat terjadinya gejolak pasar finansial global. "Cadangan devisa Indonesia dari US$ 123,2 miliar menjadi US$ 122,7 miliar," katanya

 

Selain itu, kata Hartadi lagi, tak hanya cadangan devisa yang mengalami penyusutan. Bahkan  kepemilikan asing di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) juga terkena dampak yang sama.  "Kepemilikan asing di SBI maupun SBN menurun dalam 5 hari terakhir. SBI asing 5 Agustus 2011 tercatat Rp 60,5 triliun menjadi Rp 60,1 triliun per 10 Agustus 2011," tambahnya

 

Namun Hartadi menegaskan terjadinya penurunan kepemilikan asing dan cadangan devisa di instrumen moneter Indonesia ditegaskan masih dalam batas normal. Sehingga, tidak membuat fluktuasi nilai tukar rupiah yang tajam. "Hal ini menunjukkan resiliensi perekonomian kita yang baik di tengah-tengah uncertainty situasi global yang meningkat dan kepercayaan investor yang menurun," jelas Hartadi. **cahyo

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…