Di tengah euphoria kampanye para capres/cawapres belakangan ini, banyak menteri dari parpol bahkan ada yang menjadi ketua partai turut sibuk meramaikan pesta demokrasi yang akan berlangsung 9 Juli nanti. Jadi, sebagian besar energi mereka digunakan untuk memenangkan partainya dan mendukung pasangan capres dan cawapres yang diusung partai. Mereka memanfaatkan fasilitas sebagai menteri tanpa rasa bersalah kepada masyarakat Indonesia.

Padahal sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan dua hal penting. Pertama, 10 kementerian berkinerja buruk berdasarkan penilaian objektif Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Kedua, penurunan kinerja itu terkait peran menteri dalam politik. Selain ketua parpol, banyak menteri yang menjadi pengurus teras partai dan kini menghabiskan banyak waktu untuk mendukung salah satu pasangan capres-cawapres, entah Prabowo-Hatta atau Jokowi-JK.

Ulah para menteri dari parpol itu sudah diprediksi sejak lama. Dalam situasi negara tanpa hukum yang mengatur disiplin para abdi negara dan masyarakat yang permisif,  sejumlah menteri tanpa  rasa bersalah ini akan bebas melenggang berpolitik, mempersiapkan jabatan baru untuk periode lima tahun akan datang.

Di sisi lain,  kinerja ekonomi menunjukkan tanda-tanda mencemaskan. Laju pertumbuhan ekonomi melambat. Sejak kuartal pertama 2013, pertumbuhan ekonomi menurun. Jika pada kuartal pertama 2013 laju pertumbuhan ekonomi 6,02%, pada kuartal keempat 2013 menjadi 5,7%. Penurunan terjadi setiap kuartal hingga mencapai 5,2% pada kuartal I- 2014.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan dampak langsung dari penurunan laju ekspor, membengkaknya inflasi, tingginya suku bunga, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mata uang kuat lainnya. BI Rate yang pada akhir kuartal I- 2013 di level 5,75%, pada Juni 2013 sudah naik ke level 6%.. Laju kenaikan BI Rate terus dan bertahan hingga saat ini 7,5% sejak 12 Nov. 2013. Pada periode yang sama kurs rupiah melemah dari Rp 10.500 ke Rp 12.000 per US$.

Apalagi Bank Dunia dalam laporan terbarunya pekan ini, mengingatkan kepada negara emerging markets termasuk Indonesia untuk siaga atas kondisi finansial dunia. Bank dunia merekomendasikan bagi  emerging markets untuk menurunkan nilai defisit anggaran, menaikkan tingkat suku bunga dan mengeluarkan kebijakan untuk mendongkrak produktivitas. Selain itu, Bank Dunia juga menurunkan prediksi pertumbuhan sejumlah negara. Misalnya saja, ekonomi AS diturunkan dari 2,8% menjadi 2,1%. Sementara, outlook pertumbuhan Brazil, Rusia, India, dan China juga diturunkan.

Hal ini tentu akan mempengaruhi angka pengangguran dan kemiskinan jauh di bawah target Presiden SBY. Hasil survei BPS Februari 2014 menunjukkan pengangguran terbuka masih sebesar 7,15 juta atau 5,7% dari total angkatan kerja atau di atas target pemerintah sebesar 5,1%. Sedang penduduk miskin absolut per September 2013 masih sebesar 28,5 juta (11,7%). Jauh dari target 8% yang harus dicapai pada akhir 2014. Karena itu, jaga kinerja kabinet SBY walau masih sisa efektif 4 bulan ke depan demi masa depan Indonesia lebih baik. Semoga!