Daerah Belum Siap Berkompetisi - Pasar Tunggal ASEAN

NERACA

Jakarta - Pemerintah Daerah saat ini dinilai belum siap berkompetisi dalam pasar tunggal Asia Tenggara (Masyarakat Ekonomi ASEAN / MEA 2015). Pasalnya masih banyak persoalan yang menghambat peningkatan daya saing yang harus dibereskan pemerintah.

"Masih ada enam bulan lagi, harus kita maksimalkan," kata Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas bidang Pembangunan Regional dan Otonomi Daerah Imran Bulkan di Jakarta, Selasa (10/6).

Imran menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran penting menghadapi pasar bebas Asean. Mereka memiliki tugas untuk memastikan bahwa masyarakat telah siap dan dapat mengambil keuntungan dari liberalisasi ekonomi regional tersebut.

"Inisiatif di tingkat pemerintah lokal bakal berdampak langsung terhadap masyarakatnya. Semakin inisiatif mereka, semakin besar kita dapat meraih keuntungan dari Asean Community."

Berdasarkan observasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, hanya segelintir masyarakat yang paham dan sadar akan konvergensi ekonomi ASEAN menjadi pasar tunggal untuk perdagangan, investasi, dan jasa.

"Saya harap dalam waktu dekat ini dapat menghasilkan ide inovatif dan kreatif untuk kita bekerja sama membangun sumber daya lokal masing-masing dan dapat membuka jalan penguatan peran dari pemerintah lokal." katanya.

Ungkapan senada pernah dilontarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang menuturkan Indonesia dianggap belum siap menghadapi hantaman produk-produk asing khususnya di era MEA 2015 nanti . “Industri dalam negeri belum mampu bersaing,” katanya.

Karena ketidakmampuan untuk bersaing itulah, lanjutnya, banyak pengusaha di negara ini yang saat ini malah memilih menjadi importir barang-barang asing. Karena konsumen Indonesia, lebih mementingkan kualitas, tidak peduli dari mana produk tersebut berasal.

“Buat mereka harga murah dan kualitas baik. Tidak peduli buatan dalam negeri atau impor,” katanya kepada Bisnis.

Barang-barang yang sudah sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) masih terbatas, hal tersebut menurutnya tidak akan banyak membantu untuk memerangi barang-barang impor.

Sama halnya dengan Sofyan, Menteri Perindustrian MS HidayatIndustri nasional dinilai masih belum siap menghadapi MEA yang akan diberlakukan pada Desember 2015. Banyaknya tantangan yang harus dihadapi membuat daya saing industri dalam negeri belum cukup kuat saat pasar bebas Asean tersebut diberlakukan.

Menurutnya, sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi industri nasional diantaranya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang tidak sebanding dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja, kurangnya pasokan gas untuk industri manufaktur, kenaikan tarif listrik yang membebani, belum terjaminnya pasokan bahan baku untuk mendukung hilirisasi industri, akses kredit usaha rakyat (KUR) yang masih sulit.

Selain itu, penanaman modal asing yang lebih banyak di sektor primer, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor industri, belum optimalnya pemanfaatan insentif fiskal, serta masih banyaknya impor ilegal dan pasar dalam negeri tidak dimanfaatkan optimal.

Tantangan lainnya yang dihadapi industri nasional, lanjut Hidayat, adalah belum terkoordinasinya berbagai sektor industri, lemahnya pengawasan terhadap produk-produk impor di bawah standar kualitas, serta lambatnya penanganan dan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik-praktik unfair trade. [agus]

Related posts